Makassar (ANTARA) - Gubernur Sulawesi Selatan Prof HM Nurdin Abdullah meminta jajaran satuan kerja organisasi perangkat daerah(OPD) untuk lebih memaksimalkan penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) sehingga pembahasan penetapan RAPBD perubahan TA 2019 dapat tepat waktu sebagaimana jadwal yang telah diatur oleh regulasi.

"Kesepakatan Kebijakan Umum Perubahan APBD dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara Perubahan APBD Provinsi Sulsel Tahun Anggaran 2019 yang disepakati oleh Pemprov Sulsel dan DPRD Sulsel merupakan pedoman dan panduan untuk tahapan selanjutnya," katanya di Makassar, Kamis.

Dia mengatakan penyusunan RAPBD Perubahan Tahun Anggaran 2019 yang diharapkan akan semakin mendukung terwujudnya Sulsel yang inovatif, produktif, kompetitif, inklusif dan berkarakter.

"Untuk dapat mewujudkan hal tersebut butuh dukungan dari berbagai pihak., terutama dari dewan yang terhormat, demikian juga dengan jajaran satuan kerja perangkat daerah (OPD)," kata Nurdin Abdullah.

Ia juga mengapresiasi dewan di DPRD Sulsel yang yang telah banyak memberikan saran, masukan dan perbaikan.

"Sehingga pada hari ini Nota Kesepakatan Kebijakan Umum Perubahan APBD dan Prioritas Plafon Anggaran Perubahan Sulsel Tahun 2019 ini dapat kita sepakati bersama dalam forum terhormat ini," katanya Nurdin Abdullah.

Ia juga menekankan agar OPD agar pada penyusunan anggaran perubahan ini untuk lebih memperhatikan persoaln waktu sehingga perencanaan program dapat lebih tepat sasaran.

"Kita betul-betul merencanakan sesuatu yang lebih realistis. Karena bagaimana pun juga, kita tentu akan memprioritaskan program yang memang menjadi kebutuhan rakyat yang tidak membutuhkan waktu terlalu lama," ujarnya.

Dia mengharapkan SKPD/OPD untuk lebih kooperatif dan juga lebih intensif dengan tim anggaran membahas APBD Perubahan agar bisa selesai tepat pada waktunya.

Pewarta : Abdul Kadir
Editor : Daniel
Copyright © ANTARA 2024