Makassar (ANTARA) - Wali Kota Parepare HM Taufan Pawe berharap DPRD dan Pemerintah Kota Parepare bersinergi membangun kepentingan konstituennya.
"Sebagai kepala daerah yang tentunya adalah mitra yang sejajar dengan DPRD saya berharap agar kita bisa bersinergi dengan baik untuk menjadi marwah pemerintah karena kita tidak bakal berhasil tanpa sinergitas," kata Taufan Pawe saat menghadiri Pembukaan orientasi Anggota DPRD Kota Parepare masa bakti 2019-2024 di salah satu hotel di Makassar, Senin (9/9).
Diklat orientasi diselenggarakan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Sulawesi Selatan bekerja sama Sekertariat DPRD Kota Parepare, diikuti 25 Anggota DPRD Kota Parepare masa jabatan 2019-2024 yang dilantik pada, Senin lalu (2/9).
"25 anggota dewan di periode lalu itu betul betul saya rasakan sinergitasnya dengan pemerintah, itu untuk memenuhi kepentingan konstituennya masing masing," pungkasnya.
Taufan juga meyakini 25 Anggota DPRD yang baru dilantik ini tidak mengadopsi atau mengambil saripati dari misi Wali kota, bila bertentangan maka akan terjadi ke gaduhan dalam pemerintahan karena sudah produk perundang-undangan.
"Sebagai kepala daerah yang tentunya adalah mitra yang sejajar dengan DPRD saya berharap agar kita bisa bersinergi dengan baik untuk menjadi marwah pemerintah karena kita tidak bakal berhasil tanpa sinergitas," kata Taufan Pawe saat menghadiri Pembukaan orientasi Anggota DPRD Kota Parepare masa bakti 2019-2024 di salah satu hotel di Makassar, Senin (9/9).
Diklat orientasi diselenggarakan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Sulawesi Selatan bekerja sama Sekertariat DPRD Kota Parepare, diikuti 25 Anggota DPRD Kota Parepare masa jabatan 2019-2024 yang dilantik pada, Senin lalu (2/9).
"25 anggota dewan di periode lalu itu betul betul saya rasakan sinergitasnya dengan pemerintah, itu untuk memenuhi kepentingan konstituennya masing masing," pungkasnya.
Taufan juga meyakini 25 Anggota DPRD yang baru dilantik ini tidak mengadopsi atau mengambil saripati dari misi Wali kota, bila bertentangan maka akan terjadi ke gaduhan dalam pemerintahan karena sudah produk perundang-undangan.