Mamuju (ANTARA News) - Usaha Kecil dan Menengah (UKM) di Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat (Sulbar), membutuhkan bantuan modal dari pemerintah pusat untuk pengembangan usahanya.
Sekertaris Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan (Koperindag) Kabupaten Mamuju, Agustinus Dia, Senin, mengatakan, pemerintah di daerah ini tidak mengalokasikan dana untuk modal usaha bagi pelaku UKM melalui dana APBD di wilayah ini.
Ia mengatakan, sudah dua tahun pemerintah tidak menganggarkan pinjaman kredit lunak untuk modal usaha bagi pelaku UKM yang ada di wilayah ini karena keterbatasan anggaran.
"Sudah dua tahun pemerintah tidak memberikan bantuan bergulir sebagai kredit lunak bagi pelaku UKM di wilayah ini untuk pengembangan usahanya karena keterbatan anggaran," katanya.
Sehingga, kata dia, kurangnya modal usaha bagi pelaku UKM di wilayah ini turut mempengaruhi laju pertumbuhan ekonomi di wilayah ini dari sektor inudustri yang pertumbuhannya melambat dari sekitar 43 persen pada 2008 menjadi sekitar 0,23 persen pada 2009.
Menurut dia, pelaku UKM di wilayah ini hanya mengandalkan sentuhan modal seperti kredit usaha rakyat (KUR) untuk pengembangan UKM yang ada di wilayah ini yang jumlahnya sangat kecil yakni sekitar Rp5 juta.
Karena itu, kata dia, ia meminta agar pemerintah pusat dapat membantu wilayah ini dalam mengembangkan usaha pelaku UKM yang jumlahnya mencapai ratusan di wilayah ini dengan memberikan bantuan modal usaha dalam bentuk kredit lunak untuk peningkatannya sekaligus peningkatan ekonomi daerah ini disektor industri. (T.KR-MFH/A023)
Sekertaris Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan (Koperindag) Kabupaten Mamuju, Agustinus Dia, Senin, mengatakan, pemerintah di daerah ini tidak mengalokasikan dana untuk modal usaha bagi pelaku UKM melalui dana APBD di wilayah ini.
Ia mengatakan, sudah dua tahun pemerintah tidak menganggarkan pinjaman kredit lunak untuk modal usaha bagi pelaku UKM yang ada di wilayah ini karena keterbatasan anggaran.
"Sudah dua tahun pemerintah tidak memberikan bantuan bergulir sebagai kredit lunak bagi pelaku UKM di wilayah ini untuk pengembangan usahanya karena keterbatan anggaran," katanya.
Sehingga, kata dia, kurangnya modal usaha bagi pelaku UKM di wilayah ini turut mempengaruhi laju pertumbuhan ekonomi di wilayah ini dari sektor inudustri yang pertumbuhannya melambat dari sekitar 43 persen pada 2008 menjadi sekitar 0,23 persen pada 2009.
Menurut dia, pelaku UKM di wilayah ini hanya mengandalkan sentuhan modal seperti kredit usaha rakyat (KUR) untuk pengembangan UKM yang ada di wilayah ini yang jumlahnya sangat kecil yakni sekitar Rp5 juta.
Karena itu, kata dia, ia meminta agar pemerintah pusat dapat membantu wilayah ini dalam mengembangkan usaha pelaku UKM yang jumlahnya mencapai ratusan di wilayah ini dengan memberikan bantuan modal usaha dalam bentuk kredit lunak untuk peningkatannya sekaligus peningkatan ekonomi daerah ini disektor industri. (T.KR-MFH/A023)