Makassar (ANTARA) - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Makassar, Sulawesi Selatan meminta media ikut berperan membantu mengawasi pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Wali Kota Makassar pada tahun 2020 nanti.
"Media punya peran sangat penting dalam kerja-kerja Bawaslu sebagai pengawas pelaksanaan Pemilu maupun Pilkada tahun depan. Untuk itu kami harap media ikut berperan membatu mengawasi adanya pelanggaran," tutur Ketua Bawaslu Makassar Nursari saat diskusi dengan awak media di Makassar, Selasa.
Menurut dia, selama ini dalam pelaksanaan Pilkada Wali Kota Makassar pada 27 Juli 2018 lalu, hingga Pemilu Legislatif maupun Pemilu Presiden 2019 pengawasan berjalan lancar karena didukung oleh media genjar mengekspos dugaan pelanggaran dilakukan tim pemenangan.
Tidak hanya itu, peran media selama ini sangat membantu Bawaslu untuk menyampaikan temuan dan dugaan pelanggaran baik calon maupun tim sukses kepada publik. Selain itu, pihaknya berharap peran serta media terutama media arus utama mampu memberikan informasi kinerja pengawasan yang akurat kepada pembacanya.
"Kami berharap Pilwali 2020 tahun depan media bisa membantu dan bersinergi dengan Bawaslu dalam hal penegakan hukum serta pengawasan pelanggaran terhadap para calon maupun tim suksesnya melalui publikasi pemberitaan," harap Nursari.
Sementara komisioner lainnya menjabat Koordinator Devisi SDM, Abdillah Mustari pada kesempatan itu menyampaikan Bawaslu perlu disokong oleh media, sebab pertangungjawaban hasil pengawasan dalam proses pemilihan kepada publik tentu media sebagai triggernya dalam penegakan pengawasan pesta demokrasi.
"Kami berharap sinergitas yang dibangun selama ini tetap dijaga aktivitasnya. Dulu pernah ada grup di medsos (Media Sosial), tapi satu persatu penghuninya menghilang, karena even politiknya sudah selesai. Mungkin kiranya diaktifkan kembali, sebab silaturahmi penting juga dijaga," katanya.
Dalam diskusi tersebut, sejumlah perwakilan jurnalis dari beberapa media menyarankan agar Bawaslu Makasar lebih terbuka dan transparan dalam mengungkap dugaan pelanggaran.
Kendati keputusan rekomendasi ada ditangan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) didalamya ada unsur kepolisian dan kejaksaan serta Bawaslu dalam penanganan pelanggaran pemilu
Diskusi tersebut selain dihadiri, Ketua Bawaslu Makassar Nursari, bersama komisioner lainnya, Abdillah Mustari selaku Koordinator Devisi SDM, Sri Wahyuningsih menjabat Koordinator Devisi Penindakan dipandu Koordinator Devisi Penindakan PHL, Zulfikarnain Tallesang, hadir pula sejumlah awak media memperbincangkan soal kesiapan Bawaslu Makassar mengahadapi Pilwali tahun 2020.
"Media punya peran sangat penting dalam kerja-kerja Bawaslu sebagai pengawas pelaksanaan Pemilu maupun Pilkada tahun depan. Untuk itu kami harap media ikut berperan membatu mengawasi adanya pelanggaran," tutur Ketua Bawaslu Makassar Nursari saat diskusi dengan awak media di Makassar, Selasa.
Menurut dia, selama ini dalam pelaksanaan Pilkada Wali Kota Makassar pada 27 Juli 2018 lalu, hingga Pemilu Legislatif maupun Pemilu Presiden 2019 pengawasan berjalan lancar karena didukung oleh media genjar mengekspos dugaan pelanggaran dilakukan tim pemenangan.
Tidak hanya itu, peran media selama ini sangat membantu Bawaslu untuk menyampaikan temuan dan dugaan pelanggaran baik calon maupun tim sukses kepada publik. Selain itu, pihaknya berharap peran serta media terutama media arus utama mampu memberikan informasi kinerja pengawasan yang akurat kepada pembacanya.
"Kami berharap Pilwali 2020 tahun depan media bisa membantu dan bersinergi dengan Bawaslu dalam hal penegakan hukum serta pengawasan pelanggaran terhadap para calon maupun tim suksesnya melalui publikasi pemberitaan," harap Nursari.
Sementara komisioner lainnya menjabat Koordinator Devisi SDM, Abdillah Mustari pada kesempatan itu menyampaikan Bawaslu perlu disokong oleh media, sebab pertangungjawaban hasil pengawasan dalam proses pemilihan kepada publik tentu media sebagai triggernya dalam penegakan pengawasan pesta demokrasi.
"Kami berharap sinergitas yang dibangun selama ini tetap dijaga aktivitasnya. Dulu pernah ada grup di medsos (Media Sosial), tapi satu persatu penghuninya menghilang, karena even politiknya sudah selesai. Mungkin kiranya diaktifkan kembali, sebab silaturahmi penting juga dijaga," katanya.
Dalam diskusi tersebut, sejumlah perwakilan jurnalis dari beberapa media menyarankan agar Bawaslu Makasar lebih terbuka dan transparan dalam mengungkap dugaan pelanggaran.
Kendati keputusan rekomendasi ada ditangan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) didalamya ada unsur kepolisian dan kejaksaan serta Bawaslu dalam penanganan pelanggaran pemilu
Diskusi tersebut selain dihadiri, Ketua Bawaslu Makassar Nursari, bersama komisioner lainnya, Abdillah Mustari selaku Koordinator Devisi SDM, Sri Wahyuningsih menjabat Koordinator Devisi Penindakan dipandu Koordinator Devisi Penindakan PHL, Zulfikarnain Tallesang, hadir pula sejumlah awak media memperbincangkan soal kesiapan Bawaslu Makassar mengahadapi Pilwali tahun 2020.