Mamuju (ANTARA) - Anggota DPRD Kabupaten Mamasa, Provinsi Sulawesi Barat, periode 2019-2024 mengikuti orientasi tentang pemahaman wawasan kebangsaan.
Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) Yakub F Solon, di Mamuju, Rabu, mengatakan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulbar melaksanakan kegiatan orientasi dan pembekalan untuk anggota DPRD Mamasa.
Menurut dia, orientasi tersebut juga bertujuan untuk mengenalkan tugas pokok dan fungsi anggota DPRD sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
Selain itu, untuk meningkatkan semangat pengabdian kepada bangsa dan NKRI, serta meningkatkan pemahaman tentang ideologi negara, konstitusi, semangat patriotisme, dan wawasan kebangsaan.
Ia mengatakan, dalam orientasi dan pembekalan anggota DPRD tersebut juga dilakukan pendalaman terhadap sejumlah materi, seperti isu-isu lokal, fungsi, tugas dan wewenang serta hak dan kewajiban DPRD.
Selain itu, tentang sistem pemerintahan Indonesia, internalisasi integritas, Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI, serta hubungan kerja antara DPRD dan kepala daerah, serta pembangunan daerah dan pengelolaan keuangan daerah.
Sekretaris Daerah Provinsi Sulbar Muhammad Idris mengatakan, sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah, DPRD harus mengetahui ranah tugas utamanya dengan menjalankan tiga fungsinya, yakni legislasi, anggaran, dan pengawasan.
"Pemerintah berharap anggota DPRD bisa lebih mempersiapkan diri melaksanakan tugasnya dengan sebaik-baiknya, karena itu merupakan pekerjaan profesional dan sebagai orang profesional, anggota legislatif harus mengetahui tugas utamanya," katanya.
Ia mengatakan, tugas dewan, bukanlah hal yang mudah, sebab legislator harus mampu mengetahui apa yang menjadi penyebab terjadinya suatu permasalahan yang ada di daerah.
"Menjadi legislator sangat berat, tidak seperti yang dibayangkan, karena tidak hanya tahu gejala dari masalah itu, namun juga bagaimana menyelesaikannya, misalnya memecahkan penyebab masalah stunting, yang merupakan masalah kesehatan di Sulbar," katanya..
Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) Yakub F Solon, di Mamuju, Rabu, mengatakan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulbar melaksanakan kegiatan orientasi dan pembekalan untuk anggota DPRD Mamasa.
Menurut dia, orientasi tersebut juga bertujuan untuk mengenalkan tugas pokok dan fungsi anggota DPRD sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
Selain itu, untuk meningkatkan semangat pengabdian kepada bangsa dan NKRI, serta meningkatkan pemahaman tentang ideologi negara, konstitusi, semangat patriotisme, dan wawasan kebangsaan.
Ia mengatakan, dalam orientasi dan pembekalan anggota DPRD tersebut juga dilakukan pendalaman terhadap sejumlah materi, seperti isu-isu lokal, fungsi, tugas dan wewenang serta hak dan kewajiban DPRD.
Selain itu, tentang sistem pemerintahan Indonesia, internalisasi integritas, Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI, serta hubungan kerja antara DPRD dan kepala daerah, serta pembangunan daerah dan pengelolaan keuangan daerah.
Sekretaris Daerah Provinsi Sulbar Muhammad Idris mengatakan, sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah, DPRD harus mengetahui ranah tugas utamanya dengan menjalankan tiga fungsinya, yakni legislasi, anggaran, dan pengawasan.
"Pemerintah berharap anggota DPRD bisa lebih mempersiapkan diri melaksanakan tugasnya dengan sebaik-baiknya, karena itu merupakan pekerjaan profesional dan sebagai orang profesional, anggota legislatif harus mengetahui tugas utamanya," katanya.
Ia mengatakan, tugas dewan, bukanlah hal yang mudah, sebab legislator harus mampu mengetahui apa yang menjadi penyebab terjadinya suatu permasalahan yang ada di daerah.
"Menjadi legislator sangat berat, tidak seperti yang dibayangkan, karena tidak hanya tahu gejala dari masalah itu, namun juga bagaimana menyelesaikannya, misalnya memecahkan penyebab masalah stunting, yang merupakan masalah kesehatan di Sulbar," katanya..