Mamuju (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat terus menggenjot optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi pada penyelenggaraan pemerintahan dengan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).
Sekretaris Provinsi Sulbar Muhammad Idris, di Mamuju, Kamis, mengatakan pemanfaatan teknologi informasi (TI) akan dapat optimal atau berjalan dengan baik, apabila ada komitmen menerapkannya dan semua OPD saling terintegrasi.
"Pekerjaan ini tidak akan selesai hanya di sekda, asisten dan kepala OPD saja, namun harus ada komitmen untuk memastikan hal ini berjalan," ujar Idris.
Pemanfaatan TI yang optimal dalam penyelenggaraan pemerintahan melalui SPBE, menurut Idris, menjadi kunci dalam tata kelola pemerintahan yang baik.
"Kalau kita ingin pemerintahan dengan tata kelola yang baik, maka pemanfaatan TI ini kuncinya," kata Idris.
Sementara itu, Kepala Dinas Kominfo, Persandian dan Statistik Sulbar Safaruddin Sanusi DM pada rakor Tim Evaluator Internal SPBE mengatakan, tujuan evaluasi SPBE dan rencana kerja Tim Koordinasi dan Evaluasi SPBE pada 2020, yakni untuk mengetahui capaian kemajuan pelaksanaan SPBE pada instansi pusat dan pemerintah daerah.
Selain itu, kata Safaruddin, juga memberikan sarana perbaikan untuk peningkatan kualitas pelaksanaan SPBE serta menjamin kualitas pelaksanaan SPBE pada instansi pusat dan pemerintah daerah.
"Ketiga tujuan evaluasi SPBE ini berdasarkan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pedoman Evaluasi SPBE," ucap Safaruddin yang juga supervisor dalam Tim Evaluasi Internal SPBE.
Sedangkan, untuk rencana kerja Tim Koordinasi dan Evaluasi SPBE pada 2020, Safaruddin mengungkapkan, tim memiliki sejumlah rencana kerja ke depan, yakni mendorong terwujudnya dokumen arsitektur dan peta rencana SPBE Pemprov Sulbar 2020-2025, memfasilitasi terwujudnya proses bisnis penyelenggaraan pemerintahan daerah dan seluruh OPD dan melakukan koordinasi dalam rangka penggunaan aplikasi umum berbagai pakaian yang terintegrasi secara nasional.
Kemudian, mewujudkan pembangunan aplikasi khusus dan keterpaduan/integrasi antaraplikasi untuk optimalisasi layanan, memfasilitasi percepatan penyediaan infrastruktur teknologi informasi dan mendorong penyediaan rencana dan anggaran untuk pelaksanaan SPBE.
"Selanjutnya mengkoordinasikan tata kelola data dan informasi digital yang terintegrasi dan terstandar serta melakukan monitoring dan evaluasi SPBE internal pemprov dan enam kabupaten serta memberikan insentif bulanan pada anggota tim," kata Safaruddin.
Sekretaris Provinsi Sulbar Muhammad Idris, di Mamuju, Kamis, mengatakan pemanfaatan teknologi informasi (TI) akan dapat optimal atau berjalan dengan baik, apabila ada komitmen menerapkannya dan semua OPD saling terintegrasi.
"Pekerjaan ini tidak akan selesai hanya di sekda, asisten dan kepala OPD saja, namun harus ada komitmen untuk memastikan hal ini berjalan," ujar Idris.
Pemanfaatan TI yang optimal dalam penyelenggaraan pemerintahan melalui SPBE, menurut Idris, menjadi kunci dalam tata kelola pemerintahan yang baik.
"Kalau kita ingin pemerintahan dengan tata kelola yang baik, maka pemanfaatan TI ini kuncinya," kata Idris.
Sementara itu, Kepala Dinas Kominfo, Persandian dan Statistik Sulbar Safaruddin Sanusi DM pada rakor Tim Evaluator Internal SPBE mengatakan, tujuan evaluasi SPBE dan rencana kerja Tim Koordinasi dan Evaluasi SPBE pada 2020, yakni untuk mengetahui capaian kemajuan pelaksanaan SPBE pada instansi pusat dan pemerintah daerah.
Selain itu, kata Safaruddin, juga memberikan sarana perbaikan untuk peningkatan kualitas pelaksanaan SPBE serta menjamin kualitas pelaksanaan SPBE pada instansi pusat dan pemerintah daerah.
"Ketiga tujuan evaluasi SPBE ini berdasarkan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pedoman Evaluasi SPBE," ucap Safaruddin yang juga supervisor dalam Tim Evaluasi Internal SPBE.
Sedangkan, untuk rencana kerja Tim Koordinasi dan Evaluasi SPBE pada 2020, Safaruddin mengungkapkan, tim memiliki sejumlah rencana kerja ke depan, yakni mendorong terwujudnya dokumen arsitektur dan peta rencana SPBE Pemprov Sulbar 2020-2025, memfasilitasi terwujudnya proses bisnis penyelenggaraan pemerintahan daerah dan seluruh OPD dan melakukan koordinasi dalam rangka penggunaan aplikasi umum berbagai pakaian yang terintegrasi secara nasional.
Kemudian, mewujudkan pembangunan aplikasi khusus dan keterpaduan/integrasi antaraplikasi untuk optimalisasi layanan, memfasilitasi percepatan penyediaan infrastruktur teknologi informasi dan mendorong penyediaan rencana dan anggaran untuk pelaksanaan SPBE.
"Selanjutnya mengkoordinasikan tata kelola data dan informasi digital yang terintegrasi dan terstandar serta melakukan monitoring dan evaluasi SPBE internal pemprov dan enam kabupaten serta memberikan insentif bulanan pada anggota tim," kata Safaruddin.