Makassar (ANTARA) - Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, Abdul Hayat menekankan penguatan akurasi data kartu tanda penduduk (KTP) sebagai upaya menyambut pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak tahun 2020.
"Kita menganggap bahwa Pilkada serentak 2020 itu tentu syarat akan dinamika, fenomena yang baru, antisipasi lingkungan strategis yang baru, sehingga kita juga ingin memperbarui terus kapasitas masing-masing personil kita," kata Abdul Hayat saat membuka Rapat Konsolidasi Data Kependudukan Untuk Pilkada serentak 2020 di Makassar, Kamis.
Rapat konsolidasi yang dihadiri oleh perwakilan dari 24 kabupaten-kota se-Sulawesi Selatan (Sulsel) ini merupakan gagasan Dinas Kependudukan, Pencatatan Sipil, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Provinsi Sulsel dalam rangka meningkatkan akurasi data kependudukan, sehingga dapat meminimalisir data ganda atau anomali data penduduk yang berada di Sulsel.
Abdul Hayat menambahkan perlu adanya interaksi sosial yang masuk berupa penguatan-penguatan bagi teman-teman kabupaten-kota yang ikut dalam pilkada serentak nantinya.
"Jadi kalau ditanya tadi langkah-langkah yang kita antisipasi menghadapi pilkada ini, maka yang pertama harus kita ketahui bahwa di setiap pilkada tentu kepemilikan KTP yang menjadi bukti sah untuk keikutsertaan, itu kita perkuat akurasinya," tambahnya.
Lebih lanjut, Abdul Hayat menjelaskan, untuk optimalisasi rapat tersebut, narasumber yang diundang pun langsung didatangkan dari pusat.
"Makanya hari ini bahasa konsolidasi yang muncul, bukan koordinasi, kita ingin lebih teknis, karena yang sangat menentukan di lapangan sebagai ujung tombak adalah semua yang berhadapan dengan komputer, yang melakukan verifikasi, validasi, sampai koordinasi ke daerah," ujarnya.
Terkait keterbatasan blanko yang digunakan mencetak KTP yang sering menjadi kendala penduduk ketika akan mengikuti pilkada, Abdul Hayat menyebutkan hal tersebut lebih kepada masalah non teknis.
"Karena yang diurus di pusat kan nasional, 514 kabupaten-kota, sehingga ada sedikit kekurangtepatan pengiriman dan seterusnya. Tetapi bukan sesuatu yang disengaja, saya kira lebih ke persoalan non teknis," tutupnya.
"Kita menganggap bahwa Pilkada serentak 2020 itu tentu syarat akan dinamika, fenomena yang baru, antisipasi lingkungan strategis yang baru, sehingga kita juga ingin memperbarui terus kapasitas masing-masing personil kita," kata Abdul Hayat saat membuka Rapat Konsolidasi Data Kependudukan Untuk Pilkada serentak 2020 di Makassar, Kamis.
Rapat konsolidasi yang dihadiri oleh perwakilan dari 24 kabupaten-kota se-Sulawesi Selatan (Sulsel) ini merupakan gagasan Dinas Kependudukan, Pencatatan Sipil, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Provinsi Sulsel dalam rangka meningkatkan akurasi data kependudukan, sehingga dapat meminimalisir data ganda atau anomali data penduduk yang berada di Sulsel.
Abdul Hayat menambahkan perlu adanya interaksi sosial yang masuk berupa penguatan-penguatan bagi teman-teman kabupaten-kota yang ikut dalam pilkada serentak nantinya.
"Jadi kalau ditanya tadi langkah-langkah yang kita antisipasi menghadapi pilkada ini, maka yang pertama harus kita ketahui bahwa di setiap pilkada tentu kepemilikan KTP yang menjadi bukti sah untuk keikutsertaan, itu kita perkuat akurasinya," tambahnya.
Lebih lanjut, Abdul Hayat menjelaskan, untuk optimalisasi rapat tersebut, narasumber yang diundang pun langsung didatangkan dari pusat.
"Makanya hari ini bahasa konsolidasi yang muncul, bukan koordinasi, kita ingin lebih teknis, karena yang sangat menentukan di lapangan sebagai ujung tombak adalah semua yang berhadapan dengan komputer, yang melakukan verifikasi, validasi, sampai koordinasi ke daerah," ujarnya.
Terkait keterbatasan blanko yang digunakan mencetak KTP yang sering menjadi kendala penduduk ketika akan mengikuti pilkada, Abdul Hayat menyebutkan hal tersebut lebih kepada masalah non teknis.
"Karena yang diurus di pusat kan nasional, 514 kabupaten-kota, sehingga ada sedikit kekurangtepatan pengiriman dan seterusnya. Tetapi bukan sesuatu yang disengaja, saya kira lebih ke persoalan non teknis," tutupnya.