Seoul (ANTARA) - Korea Selatan tidak lagi mengejar perlakuan istimewa yang diberikan oleh Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) untuk negara-negara berkembang dalam perundingan mendatang mengingat status ekonomi globalnya yang meningkat, kata menteri keuangan Korsel, Jumat.
Pada akhir Juli Presiden Amerika Serikat Donald Trump mendesak WTO agar mengubah caranya untuk menunjuk negara-negara berkembang, menyinggung China, yang terlibat perang dagang dengan AS, lantaran secara tidak adil mendapatkan perlakuan istimewa.
Korea Selatan merupakan satu dari banyak negara yang ditunjuk WTO sebagai negara berkembang.
"Pemerintah memutuskan untuk tidak mengejar perlakuan istimewa sebagai negara berkembang dalam perundingan dengan WTO di masa depan," kata Menteri Keuangan Hong Nam-ki saat jumpa pers.
Menurut Hong, keputusan ini "bukan untuk melepaskan status negara berkembang, tetapi untuk tidak mengejar perlakuan istimewa dalam perundingan ke depannya."
Korea Selatan, negara dengan ekonomi terbesar ke empat Asia, mempertahankan status negara berkembangnya sebagai anggota WTO sejak berdirinya badan tersebut pada 1995, terutama untuk menjaga industri pertanian.
Menteri keuangan juga mengatakan pemerintah akan melakukan semua upaya untuk melindungi industri pertanian Korsel.
Sumber: Reuters
Pada akhir Juli Presiden Amerika Serikat Donald Trump mendesak WTO agar mengubah caranya untuk menunjuk negara-negara berkembang, menyinggung China, yang terlibat perang dagang dengan AS, lantaran secara tidak adil mendapatkan perlakuan istimewa.
Korea Selatan merupakan satu dari banyak negara yang ditunjuk WTO sebagai negara berkembang.
"Pemerintah memutuskan untuk tidak mengejar perlakuan istimewa sebagai negara berkembang dalam perundingan dengan WTO di masa depan," kata Menteri Keuangan Hong Nam-ki saat jumpa pers.
Menurut Hong, keputusan ini "bukan untuk melepaskan status negara berkembang, tetapi untuk tidak mengejar perlakuan istimewa dalam perundingan ke depannya."
Korea Selatan, negara dengan ekonomi terbesar ke empat Asia, mempertahankan status negara berkembangnya sebagai anggota WTO sejak berdirinya badan tersebut pada 1995, terutama untuk menjaga industri pertanian.
Menteri keuangan juga mengatakan pemerintah akan melakukan semua upaya untuk melindungi industri pertanian Korsel.
Sumber: Reuters