Mamuju (ANTARA) - Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Barat Muhammad Idris meminta agar seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) komitmen menerapkan informasi dan teknologi (IT) dalam melaksanakan program pembangunan.
"Pemerintah Sulbar terus berupaya melakukan optimalisasi penerapan dan pemanfaatan IT dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan dan program pembangunan," kata Kepala Diskominfopers, Safaruddin, di Mamuju, Kamis.
Ia mengatakan, dengan melaksanakan sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE) lingkup Pemprov Sulbar program pembangunan akan berjalan baik.
"Tim evaluasi internal SPBE terdiri dari sejumlah Dinas Komunikasi Informatika Persandian dan Statistik, Bappeda, BPKPD, BKD, Inspektorat, Biro Ortala dan Tata Laksana, Biro Hukum dan Biro Ekbang telah dibentuk dan diminta komitmen untuk memanfaatkan TI secara optimal dalam penyelenggaraan pemerintahan," katanya.
Menurut dia, pelaksanaan SPBE akan menjadi kunci dalam tata kelola pemerintahan agar berjalan baik.
Kepala Dinas Kominfo, Persandian dan Statistik Sulbar, Safaruddin Sanusi DM, mengatakan, tim evaluasi SPBE, dibentuk dengan tujuan untuk mengetahui capaian kemajuan pelaksanaan SPBE pada instansi pusat dan pemerintah daerah.
Selain itu, memberikan sarana perbaikan untuk peningkatan kualitas pelaksanaan SPBE, serta menjamin kualitas pelaksanaan SPBE pada instansi pusat dan pemerintah daerah.
"Tujuan evaluasi SPBE tersebut berdasarkan Peraturan Menpan RB Nomor 5 Tahun 2018 tentang pedoman evaluasi SPBE," katanya.
"Pemerintah Sulbar terus berupaya melakukan optimalisasi penerapan dan pemanfaatan IT dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan dan program pembangunan," kata Kepala Diskominfopers, Safaruddin, di Mamuju, Kamis.
Ia mengatakan, dengan melaksanakan sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE) lingkup Pemprov Sulbar program pembangunan akan berjalan baik.
"Tim evaluasi internal SPBE terdiri dari sejumlah Dinas Komunikasi Informatika Persandian dan Statistik, Bappeda, BPKPD, BKD, Inspektorat, Biro Ortala dan Tata Laksana, Biro Hukum dan Biro Ekbang telah dibentuk dan diminta komitmen untuk memanfaatkan TI secara optimal dalam penyelenggaraan pemerintahan," katanya.
Menurut dia, pelaksanaan SPBE akan menjadi kunci dalam tata kelola pemerintahan agar berjalan baik.
Kepala Dinas Kominfo, Persandian dan Statistik Sulbar, Safaruddin Sanusi DM, mengatakan, tim evaluasi SPBE, dibentuk dengan tujuan untuk mengetahui capaian kemajuan pelaksanaan SPBE pada instansi pusat dan pemerintah daerah.
Selain itu, memberikan sarana perbaikan untuk peningkatan kualitas pelaksanaan SPBE, serta menjamin kualitas pelaksanaan SPBE pada instansi pusat dan pemerintah daerah.
"Tujuan evaluasi SPBE tersebut berdasarkan Peraturan Menpan RB Nomor 5 Tahun 2018 tentang pedoman evaluasi SPBE," katanya.