Gowa (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan untuk sementara waktu menghentikan aktivitas hari bebas kendaraan atau car free day (CFD) untuk mempercepat pembangunan pedestrian kota di kawasan itu.
Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol-PP) Gowa Alimuddin Tiro di Gowa, Selasa, mengatakan pembangunan infrastruktur seperti pedestrian merupakan bagian dari pembangunan sejumlah sarana dan prasarana pendukung untuk keindahan kota sekaligus tempat bersantai untuk warga.
"Berdasarkan petunjuk pimpinan bahwa penyelesaian pengerjaan pedestrian akan didorong tahun ini maka aktivitas CFD dihentikan sementara," ujarnya.
Ia mengatakan aktivitas CFD dianggap mengganggu pengerjaan, misalnya pada pemasangan saluran drainase di sepanjang Jalan Masjid Raya, Jalan Tumanurung, dan Jalan KH Agus Salim.
"Khusus pemasangan saluran drainase itu ditargetkan selesai Desember 2019, makanya harus dipercepat kerjanya," katanya.
Pemberhentian CFD ini khususnya untuk aktivitas pedagang kaki lima (PKL) yang mengisi tiga ruas jalan di setiap pemasangan drainase pedestrian.
Pihaknya mencatat setiap minggunya ada 621 PKL yang berjualan di CFD di sepanjang tiga titik lokasi masing-masing Jalan Masjid Raya, Jalan Tumanurung, dan Jalan KH Agus Salim.
Dari jumlah PKL yang berjualan sekitar 70 persennya adalah warga asli Kabupaten Gowa dan 30 persen adalah mereka dari luar daerah seperti dari Kabupaten Enrekang, Makassar, Bantaeng, dan lainnya.
"Pemberhentian CFD mulai dilakukan Minggu (17/11) mendatang. Pemberhentiannya hanya pada aktivitas PKL tapi kalau untuk berolahraga tetap diberikan ruang dan tidak mengganggu proses pengerjaan," ujarnya.
Sebelum dilakukannya pemberhentian pihaknya telah melakukan sosialisasi terlebih dahulu kepada seluruh PKL, dari sosialisasi tersebut beberapa PKL berharap mendapat tempat cadangan sementara hingga menunggu petunjuk pimpinan.
"Waktu pemberhentian CFD masih menunggu petunjuk dari pimpinan. Intinya jika proyek pembangunan infrastruktur ini selesai maka kegiatan CFD akan kembali digelar," terangnya.
Pihaknya pun akan menyampaikan masukan-masukan dari seluruh pemilik PKL terkait permintaan mereka untuk disiapkan lokasi cadangan.
"Beberapa pemilik PKL memberikan saran agar aktivitas CFD tetap ada hanya dipindahkan di sekitar Jalan Tun Abdul Razak," katanya.
Ia menyebut usulan tersebut akan didiskusikan dengan pihak terkait.
Ia berharap seluruh pihak terkait ikut memberikan sosialisasi dari kebijakan tersebut sehingga bisa tersampaikan secara luas.
Pihaknya juga akan terus melakukan pengawasan agar kebijakan tersebut dapat diindahkan dengan baik.
"Kami tetap akan menurunkan anggota pada Minggu mendatang untuk diawasi agar tidak ada PKL yang melanggar dan siap menegur dengan santun jika ada yang tak patuh," demikian Alimudin.
Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol-PP) Gowa Alimuddin Tiro di Gowa, Selasa, mengatakan pembangunan infrastruktur seperti pedestrian merupakan bagian dari pembangunan sejumlah sarana dan prasarana pendukung untuk keindahan kota sekaligus tempat bersantai untuk warga.
"Berdasarkan petunjuk pimpinan bahwa penyelesaian pengerjaan pedestrian akan didorong tahun ini maka aktivitas CFD dihentikan sementara," ujarnya.
Ia mengatakan aktivitas CFD dianggap mengganggu pengerjaan, misalnya pada pemasangan saluran drainase di sepanjang Jalan Masjid Raya, Jalan Tumanurung, dan Jalan KH Agus Salim.
"Khusus pemasangan saluran drainase itu ditargetkan selesai Desember 2019, makanya harus dipercepat kerjanya," katanya.
Pemberhentian CFD ini khususnya untuk aktivitas pedagang kaki lima (PKL) yang mengisi tiga ruas jalan di setiap pemasangan drainase pedestrian.
Pihaknya mencatat setiap minggunya ada 621 PKL yang berjualan di CFD di sepanjang tiga titik lokasi masing-masing Jalan Masjid Raya, Jalan Tumanurung, dan Jalan KH Agus Salim.
Dari jumlah PKL yang berjualan sekitar 70 persennya adalah warga asli Kabupaten Gowa dan 30 persen adalah mereka dari luar daerah seperti dari Kabupaten Enrekang, Makassar, Bantaeng, dan lainnya.
"Pemberhentian CFD mulai dilakukan Minggu (17/11) mendatang. Pemberhentiannya hanya pada aktivitas PKL tapi kalau untuk berolahraga tetap diberikan ruang dan tidak mengganggu proses pengerjaan," ujarnya.
Sebelum dilakukannya pemberhentian pihaknya telah melakukan sosialisasi terlebih dahulu kepada seluruh PKL, dari sosialisasi tersebut beberapa PKL berharap mendapat tempat cadangan sementara hingga menunggu petunjuk pimpinan.
"Waktu pemberhentian CFD masih menunggu petunjuk dari pimpinan. Intinya jika proyek pembangunan infrastruktur ini selesai maka kegiatan CFD akan kembali digelar," terangnya.
Pihaknya pun akan menyampaikan masukan-masukan dari seluruh pemilik PKL terkait permintaan mereka untuk disiapkan lokasi cadangan.
"Beberapa pemilik PKL memberikan saran agar aktivitas CFD tetap ada hanya dipindahkan di sekitar Jalan Tun Abdul Razak," katanya.
Ia menyebut usulan tersebut akan didiskusikan dengan pihak terkait.
Ia berharap seluruh pihak terkait ikut memberikan sosialisasi dari kebijakan tersebut sehingga bisa tersampaikan secara luas.
Pihaknya juga akan terus melakukan pengawasan agar kebijakan tersebut dapat diindahkan dengan baik.
"Kami tetap akan menurunkan anggota pada Minggu mendatang untuk diawasi agar tidak ada PKL yang melanggar dan siap menegur dengan santun jika ada yang tak patuh," demikian Alimudin.