Makassar (ANTARA) - Kepala Otoritas Jasa Keuangan Region 6 Sulawesi, Maluku dan Papua (Sulampua) Zulmi melansir bahwa dari hasil survei nasional literasi dan inkusi keuangan, indeks literasi keuangan di Sulawesi Selatan meningkat dari 28,36 persen pada 2016 menjadi 32,46 persen pada 2019.
"Adapun indeks inklusi keuangan meningkat dari 68,00 persen di 2016 menjadi 86,91 persen di 2019. Ke depan, langkah yang akan dilakukan untuk meningkatkan literasi keuangan di Sulawesi," kata Zulmi dalam keterangan persnya pada peringatan HUT ke-8 OJK di Makassar, Kamis.
Dia mengatakan, capaian itu tidak terlepas dari dukungan Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) dalam meningkatkan literasi daerah.
Termasuk bekerja sama dengan Forum Komunikasi Industri Jasa Keuangan (FKIJK) yang bersinergi dengan seluruh lembaga jasa keuangan untuk bersama-sama mengedukasi secara masif produk-produk jasa keuangan dan meningkatkan literasi masyarakat.
Keanggotaan FKIJK Sulselbar sendiri mencakup seluruh lembaga jasa keuangan di Sulsel dan Sulbar, baik di sektor perbankan, pasar modal, maupun industri keuangan non bank (IKNB) yang jumlahnya sekitar 250 lembaga jasa keuangan.
"Selain itu, kami juga bekerja sama dengan universitas untuk bermitra dengan mahasiswa KKN dalam mengedukasi masyarakat, terutama di wilayah pedesaan," katanya.
Mahasiswa yang melakukan kuliah kerja nyata turut membantu menyosialisasikan produk-produk jasa keuangan, sehingga tidak mudah terpedaya dengan tawaran jasa keuangan yang ilegal yang memberikan iming-iming.
Hal itu dinilai penting, khususnya bagi warga yang berada di pelosok pedesaan yang minim dengan akses informasi secara umum dan informasi jasa keuangan pada khususnya.
"Adapun indeks inklusi keuangan meningkat dari 68,00 persen di 2016 menjadi 86,91 persen di 2019. Ke depan, langkah yang akan dilakukan untuk meningkatkan literasi keuangan di Sulawesi," kata Zulmi dalam keterangan persnya pada peringatan HUT ke-8 OJK di Makassar, Kamis.
Dia mengatakan, capaian itu tidak terlepas dari dukungan Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) dalam meningkatkan literasi daerah.
Termasuk bekerja sama dengan Forum Komunikasi Industri Jasa Keuangan (FKIJK) yang bersinergi dengan seluruh lembaga jasa keuangan untuk bersama-sama mengedukasi secara masif produk-produk jasa keuangan dan meningkatkan literasi masyarakat.
Keanggotaan FKIJK Sulselbar sendiri mencakup seluruh lembaga jasa keuangan di Sulsel dan Sulbar, baik di sektor perbankan, pasar modal, maupun industri keuangan non bank (IKNB) yang jumlahnya sekitar 250 lembaga jasa keuangan.
"Selain itu, kami juga bekerja sama dengan universitas untuk bermitra dengan mahasiswa KKN dalam mengedukasi masyarakat, terutama di wilayah pedesaan," katanya.
Mahasiswa yang melakukan kuliah kerja nyata turut membantu menyosialisasikan produk-produk jasa keuangan, sehingga tidak mudah terpedaya dengan tawaran jasa keuangan yang ilegal yang memberikan iming-iming.
Hal itu dinilai penting, khususnya bagi warga yang berada di pelosok pedesaan yang minim dengan akses informasi secara umum dan informasi jasa keuangan pada khususnya.