Banda Aceh (ANTARA) - Pemerintah Kota (Pemkot) Banda Aceh mulai menjajaki pembangunan underpass di persimpangan Jalan T Nyak Arief dan T Panglima Nyak Makam, tepatnya depan Kantor Gubernur Aceh dalam upaya mengurai kemacetan di ibukota tersebut.
“Itu konsep kita dalam jangka menengah ini, perlu kita crossing di depan kantor gubernur itu dengan underpass atau overpass,” kata Kepala Dinas Pengkerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Banda Aceh, Jalaluddin di Banda Aceh, Senin.
Dia menyebutkan selama ini ketika kendaraan ingin melintasi Jalan T Nyak Arief dari Jalan T Panglima Nyak Makam menuju ke Darussalam dan sekitarnya maka harus mutar balik di lampu merah Simpang Stadion H Dimurthala Lampineng, maka dengan dibangun underpass atau overpass nantinya bisa langsung ke Darussalam.
“Apakah nanti kita pakai overpass atau underpass, tapi idealnya underpass, karena kalau overpass nanti estetika bangunan kantor gubernur itu tidak nampak, dan terlihat kumuh dengan baliho-baliho nanti” jelasnya.
Menurutnya pembangunan underpass itu dinilai sudah sangat mendesak, melihat perkembangan kawasan tersebut yang banyak dilalui kendaraan, bahkan wilayah itu juga akses menuju kanto Gubernur Aceh, Banda Aceh Convetion Hall, Rumah Sakit Zainoel Abidin, Masjid Al Makmur atau Masjid Oman, serta berbagai penginapan dan perkantoran lain.
“Apalagi sekarang di kawasan itu juga sedang dibangun Trans Studio Mall, kemudian Aceh Convetion Hall ini kapasitasnya 4.000 orang, belum lagi yang lain, pasti sudah semakin padat. Tentu ini sudah harus kita fikirkan mulai dari sekarang,” lanjutnya.
Ia mengatakan Jalan Teuku Nyak Arief tersebut merupakan jalan nasional, maka sebelumnya pada 2012 pihak kementerian terkait telah memiliki desain terkait pengembangan jalan tersebut, karena itu 2021 Pemkot Banda Aceh akan mencoba mengusulkan kembali kepada Balai Pelaksaan Jalan Nasional (BPJN).
“Kita (Pemkot Banda Aceh) memfasilitasi lahan saja, kita mengharapkan jalan itu dibangun nasional. Karena sudah ada desainnya pada 2012 sebelum vakum maka ini kita coba komunikasikan lagi dengan provinsi dan nasional nanti,” terang dia.
Pihaknya mencatat berdasarkan data 2018 kendaraan bermotor di Kota Banda Aceh bertambah 10.747 unit, sedangkan di Kabupaten Aceh Besar bertambah sebanyak 10.203 unit, tentu mobilitas kendaraan di Aceh Besar juga ikut menyumbang kepadatan di ibukota.
“Itu konsep kita dalam jangka menengah ini, perlu kita crossing di depan kantor gubernur itu dengan underpass atau overpass,” kata Kepala Dinas Pengkerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Banda Aceh, Jalaluddin di Banda Aceh, Senin.
Dia menyebutkan selama ini ketika kendaraan ingin melintasi Jalan T Nyak Arief dari Jalan T Panglima Nyak Makam menuju ke Darussalam dan sekitarnya maka harus mutar balik di lampu merah Simpang Stadion H Dimurthala Lampineng, maka dengan dibangun underpass atau overpass nantinya bisa langsung ke Darussalam.
“Apakah nanti kita pakai overpass atau underpass, tapi idealnya underpass, karena kalau overpass nanti estetika bangunan kantor gubernur itu tidak nampak, dan terlihat kumuh dengan baliho-baliho nanti” jelasnya.
Menurutnya pembangunan underpass itu dinilai sudah sangat mendesak, melihat perkembangan kawasan tersebut yang banyak dilalui kendaraan, bahkan wilayah itu juga akses menuju kanto Gubernur Aceh, Banda Aceh Convetion Hall, Rumah Sakit Zainoel Abidin, Masjid Al Makmur atau Masjid Oman, serta berbagai penginapan dan perkantoran lain.
“Apalagi sekarang di kawasan itu juga sedang dibangun Trans Studio Mall, kemudian Aceh Convetion Hall ini kapasitasnya 4.000 orang, belum lagi yang lain, pasti sudah semakin padat. Tentu ini sudah harus kita fikirkan mulai dari sekarang,” lanjutnya.
Ia mengatakan Jalan Teuku Nyak Arief tersebut merupakan jalan nasional, maka sebelumnya pada 2012 pihak kementerian terkait telah memiliki desain terkait pengembangan jalan tersebut, karena itu 2021 Pemkot Banda Aceh akan mencoba mengusulkan kembali kepada Balai Pelaksaan Jalan Nasional (BPJN).
“Kita (Pemkot Banda Aceh) memfasilitasi lahan saja, kita mengharapkan jalan itu dibangun nasional. Karena sudah ada desainnya pada 2012 sebelum vakum maka ini kita coba komunikasikan lagi dengan provinsi dan nasional nanti,” terang dia.
Pihaknya mencatat berdasarkan data 2018 kendaraan bermotor di Kota Banda Aceh bertambah 10.747 unit, sedangkan di Kabupaten Aceh Besar bertambah sebanyak 10.203 unit, tentu mobilitas kendaraan di Aceh Besar juga ikut menyumbang kepadatan di ibukota.