Mamuju (ANTARA) - Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Sulawesi Barat Harun Sulianto mengharapkan agar para notaris menghadirkan pelayanan berkualitas dalam upaya mendukung investasi di daerah itu.
Penegasan itu disampaikan Harun Sulianto, saat melantik sembilan anggota Majelis Pengawas Daerah (MPD) Notaris Kabupaten Polewali Mandar, Majene dan Kabupaten Mamasa, di salah satu hotel di Polewali Mandar, Jumat.
"Saya berharap agar notaris jadi ujung tombak perekonomian, karena untuk membuat suatu perusahaan harus berhubungan langsung dengan notaris terlebih dahulu," kata Harun.
"Selain itu, notaris juga harus menghadirkan pelayanan yang berkualitas dan cepat dalam rangka mendukung investasi, kemudahan berusaha dan pemberdayaan UMKM untuk kesejahteraan masyarakat," tambahnya.
Ia menyebutkan bahwa layanan kenotariatan di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulbar saat ini sudah serba daring, seperti online single submission (OSS), Fidusia Online, Badan Hukum Online,Auto Debet PNBP.
"Dengan demikian ada kepastian waktu, transparansi, murah dan efesien, karena semua berbasis teknologi informasi," katanya.
Terkait pelantikan Majelis Pengawas Daerah (MPD) notaris di tiga kabupaten, Harun Sulianto menyebutkan MPD adalah membina, mengawasi dan menerima pengaduan terkait dugaan perilaku dan pelaksanaan jabatan notaris.
"MPD harus menjaga agar para notaris mentaati kode etik dan undang-undang jabatan Notaris dan undang undang lainnya," kata Harun.
Kesembilan anggota MPD yang dilantik, yakni dari unsur pemerintah Asri, Wardi dan Syamsul Millah. Sedangkan dari unsur notaris, yakni Mira Febiola Shirley Nurman, Hendra Saputra Nurdin, dan Cici Harfiah. Sementara dari unsur akademisi, yakni Sulaeman, Kahar, dan Asrullah.
Penegasan itu disampaikan Harun Sulianto, saat melantik sembilan anggota Majelis Pengawas Daerah (MPD) Notaris Kabupaten Polewali Mandar, Majene dan Kabupaten Mamasa, di salah satu hotel di Polewali Mandar, Jumat.
"Saya berharap agar notaris jadi ujung tombak perekonomian, karena untuk membuat suatu perusahaan harus berhubungan langsung dengan notaris terlebih dahulu," kata Harun.
"Selain itu, notaris juga harus menghadirkan pelayanan yang berkualitas dan cepat dalam rangka mendukung investasi, kemudahan berusaha dan pemberdayaan UMKM untuk kesejahteraan masyarakat," tambahnya.
Ia menyebutkan bahwa layanan kenotariatan di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulbar saat ini sudah serba daring, seperti online single submission (OSS), Fidusia Online, Badan Hukum Online,Auto Debet PNBP.
"Dengan demikian ada kepastian waktu, transparansi, murah dan efesien, karena semua berbasis teknologi informasi," katanya.
Terkait pelantikan Majelis Pengawas Daerah (MPD) notaris di tiga kabupaten, Harun Sulianto menyebutkan MPD adalah membina, mengawasi dan menerima pengaduan terkait dugaan perilaku dan pelaksanaan jabatan notaris.
"MPD harus menjaga agar para notaris mentaati kode etik dan undang-undang jabatan Notaris dan undang undang lainnya," kata Harun.
Kesembilan anggota MPD yang dilantik, yakni dari unsur pemerintah Asri, Wardi dan Syamsul Millah. Sedangkan dari unsur notaris, yakni Mira Febiola Shirley Nurman, Hendra Saputra Nurdin, dan Cici Harfiah. Sementara dari unsur akademisi, yakni Sulaeman, Kahar, dan Asrullah.