Sigi, Sulawesi Tengah (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah dimbau untuk memperhatikan nasib para korban terdampak bencana banjir bandang di Dolo Selatan dan Kulawi secara serius.
"Masyarakat yang terdampak harus dipikirkan, diperhatikan mereka secara serius," ucap anggota Komisi III Bidang Pembangunan dan Infastruktur DPRD Sigi, Abdul Rahman, di Sigi, Selasa.
Rahman mengatakan, perhatian terhadap masyarakat korban terdampak banjir bandang di Kecamatan Dolo Selatan, Gumbasa dan Kulawi, tidak bisa hanya bersifat stimulan atau hanya disentuh satu sampai dua tahun pascabencana.
Melainkan, harus dipikirkan secara serius mengenai masa depan masyarakat, bahwa mereka benar-benar terhindar dari bencana. Kemudian, penghidupannya atau ekonomi dan pekerjaannya.
Karena itu, Rahman menegaskan bila pemerintah ingin merelokasi korban terdampak banjir bandang Kulawi dan Dolo Selatan, maka mekanisme relokasi seperti apa yang harus ditempuh, sebab relokasi bukan hanya sekedar memindahkan tempat tinggal atau memindahkan masyarakat dari daerah rawan dan terdampak bencana ke daerah aman, melainkan harus terintegrasi dengan pekerjaan mereka.
"Relokasi, bukan hanya sekedar memindahkan. Ini menyangkut dengan keberlangsungan hidup manusia, menyangkut dengan hak-hak masyarakat yang harus diperhatikan," ujarnya.
Rahman yang merupakan anggota Fraksi NasDem di DPRD Sigi mengemukakan, selain relokasi pemerintah perlu memprioritaskan kegiatan peningkatan kualitas lingkungan, alam dan hutan di Sigi.
Karena itu, ia mengatakan kegiatan seremonial yang kurang memberikan efek terhadap masyarakat sebaiknya dipangkas, agar anggarannya dapat digunakan untuk kegiatan pelestarian lingkungan.
Dia menguraikan, selain di Kulawi, di bagian hulu Desa Poi, Bangga, dan beberapa desa lainnya di Dolo Selatan telah terjadi penurunan kualitas yang sewaktu-waktu banjir bandang akan kembali menerjang permukiman dan sarana umum lainnya.
"Karena itu, perlu dilakukan pelestarian lingkungan agar menjaga dan meningkatkan kualitas ekologis. Karena bagian hulu beberapa desa di Dolo Selatan memberikan ancaman bencana banjir," ujarnya.
"Masyarakat yang terdampak harus dipikirkan, diperhatikan mereka secara serius," ucap anggota Komisi III Bidang Pembangunan dan Infastruktur DPRD Sigi, Abdul Rahman, di Sigi, Selasa.
Rahman mengatakan, perhatian terhadap masyarakat korban terdampak banjir bandang di Kecamatan Dolo Selatan, Gumbasa dan Kulawi, tidak bisa hanya bersifat stimulan atau hanya disentuh satu sampai dua tahun pascabencana.
Melainkan, harus dipikirkan secara serius mengenai masa depan masyarakat, bahwa mereka benar-benar terhindar dari bencana. Kemudian, penghidupannya atau ekonomi dan pekerjaannya.
Karena itu, Rahman menegaskan bila pemerintah ingin merelokasi korban terdampak banjir bandang Kulawi dan Dolo Selatan, maka mekanisme relokasi seperti apa yang harus ditempuh, sebab relokasi bukan hanya sekedar memindahkan tempat tinggal atau memindahkan masyarakat dari daerah rawan dan terdampak bencana ke daerah aman, melainkan harus terintegrasi dengan pekerjaan mereka.
"Relokasi, bukan hanya sekedar memindahkan. Ini menyangkut dengan keberlangsungan hidup manusia, menyangkut dengan hak-hak masyarakat yang harus diperhatikan," ujarnya.
Rahman yang merupakan anggota Fraksi NasDem di DPRD Sigi mengemukakan, selain relokasi pemerintah perlu memprioritaskan kegiatan peningkatan kualitas lingkungan, alam dan hutan di Sigi.
Karena itu, ia mengatakan kegiatan seremonial yang kurang memberikan efek terhadap masyarakat sebaiknya dipangkas, agar anggarannya dapat digunakan untuk kegiatan pelestarian lingkungan.
Dia menguraikan, selain di Kulawi, di bagian hulu Desa Poi, Bangga, dan beberapa desa lainnya di Dolo Selatan telah terjadi penurunan kualitas yang sewaktu-waktu banjir bandang akan kembali menerjang permukiman dan sarana umum lainnya.
"Karena itu, perlu dilakukan pelestarian lingkungan agar menjaga dan meningkatkan kualitas ekologis. Karena bagian hulu beberapa desa di Dolo Selatan memberikan ancaman bencana banjir," ujarnya.