Makassar (ANTARA) - Direktur Utama PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero) Farid Padang menegaskan akan tetap mendukung PT Kawasan Industri Makassar (KIMA) meski saat ini sedang menyiapkan pembangunan kawasan industri di Makassar New Port (MNP).
Farid di sela penerimaan kunjungan Kerja Komisi VI DPR RI yang dipimpin Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Martin Manurung di Makassar, Kamis, mengatakan pembangunan kawasan industri di lokasi MNP Tahap III merupakan kawasan industri yang terintegrasi dengan pelabuhan.
Hadir juga pada kunjungan itu Plt. Deputi Bidang Industri Agro dan Farmasi I Kementerian BUMN Imam Paryanto.
Farid mengatakan bahwa kawasan yang akan dijadikan sebagai lokasi proses hilirisasi industri tersebut nantinya akan dikonsesikan. "Jadi tidak akan ada monopoli, nanti pengelolaannya diserahkan kepada pihak ketiga. Pelindo IV hanya membangun kawasan industrinya saja,” ujarnya.
Alasan MNP dibangun, lanjut dia, karena kapasitas penumpukan di Terminal Petikemas Makassar (TPM) saat ini sudah menyentuh angka 680.000 TEUs dari total daya tampung yang hanya 700.000 TEUs per tahun.
Kondisi itu tambah dengan penumpukan kapal yang mengakibatkan waktu tunggu (dwelling time) kapal di Pelabuhan Makassar menjadi lama.
Dengan beroperasinya MNP sejak November 2018, ungkap Farid, pelabuhan baru Makassar tersebut sudah dapat mengurai antrean kapal, sehingga masa tunggu yang sebelumnya sembilan hari, kini tinggal 2,15 hari saja, bahkan bisa hanya dalam sehari jika semua dokumen kapal yang dibutuhkan lengkap.
“Hal ini jika dibandingkan dengan Pelindo I, II dan III, masa tunggu di Pelindo IV adalah yang terendah,” ujarnya.
Dampak dari percepatan itu, telah mendongkrak angka pertumbuhan ekonomi di Sulawesi Selatan yang saat ini sebesar 7,2 persen.
Dia menuturkan untuk pembangunan kawasan industri di MNP, pihaknya membuka peluang investasi melalui kerja sama dengan pihak lain. “Jadi nanti ada skim kerja sama dengan swasta atau pemerintah daerah,” kata Farid.*
Farid di sela penerimaan kunjungan Kerja Komisi VI DPR RI yang dipimpin Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Martin Manurung di Makassar, Kamis, mengatakan pembangunan kawasan industri di lokasi MNP Tahap III merupakan kawasan industri yang terintegrasi dengan pelabuhan.
Hadir juga pada kunjungan itu Plt. Deputi Bidang Industri Agro dan Farmasi I Kementerian BUMN Imam Paryanto.
Farid mengatakan bahwa kawasan yang akan dijadikan sebagai lokasi proses hilirisasi industri tersebut nantinya akan dikonsesikan. "Jadi tidak akan ada monopoli, nanti pengelolaannya diserahkan kepada pihak ketiga. Pelindo IV hanya membangun kawasan industrinya saja,” ujarnya.
Alasan MNP dibangun, lanjut dia, karena kapasitas penumpukan di Terminal Petikemas Makassar (TPM) saat ini sudah menyentuh angka 680.000 TEUs dari total daya tampung yang hanya 700.000 TEUs per tahun.
Kondisi itu tambah dengan penumpukan kapal yang mengakibatkan waktu tunggu (dwelling time) kapal di Pelabuhan Makassar menjadi lama.
Dengan beroperasinya MNP sejak November 2018, ungkap Farid, pelabuhan baru Makassar tersebut sudah dapat mengurai antrean kapal, sehingga masa tunggu yang sebelumnya sembilan hari, kini tinggal 2,15 hari saja, bahkan bisa hanya dalam sehari jika semua dokumen kapal yang dibutuhkan lengkap.
“Hal ini jika dibandingkan dengan Pelindo I, II dan III, masa tunggu di Pelindo IV adalah yang terendah,” ujarnya.
Dampak dari percepatan itu, telah mendongkrak angka pertumbuhan ekonomi di Sulawesi Selatan yang saat ini sebesar 7,2 persen.
Dia menuturkan untuk pembangunan kawasan industri di MNP, pihaknya membuka peluang investasi melalui kerja sama dengan pihak lain. “Jadi nanti ada skim kerja sama dengan swasta atau pemerintah daerah,” kata Farid.*