Makassar (ANTARA) - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Makassar melakukan audiensi dan silaturahim ke Pimpinan DPRD setempat untuk mengkoordinasikan Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pilkada) Makassar 2020.
Ketua KPU Makassar M Farid Wajdi di Makassar, Rabu, mengungkapkan, audiensi bersama pimpinan DPRD adalah bagian dari upaya mengkoordinasikan tahapan penyelenggaraan Pemilihan Wali Kota Makassar.
"Ini adalah audiensi dan silaturahim setelah sebelumnya kami juga melakukan hal yang sama dengan Wali Kota Makassar. DPRD merupakan salah satu stakeholder (pemangku kepentingan) inti pengelolaan pemilihan kepala daerah," ujarnya.
Dalam pertemuan Dengan pimpinan DPRD Makassar yang diketuai Rudianto Lallo, Wakil Ketua II DPRD Makassar Andi Suhada Sappaile, dan Wakil Ketua III DPRD Makassar A Nurhaldin berharap KPU dan DPRD selaku salah satu pemangku kepentingan utama dalam penyelenggaraan pemilu harus bersinergi untuk mensukseskan pemilihan wali kota.
Farid mengungkapkan, pihaknya memerlukan penambahan anggaran yang akan digunakan pada pemilu kali ini lantaran regulasi yang mengatur terkait adanya kenaikan honor penyelenggara Pilkada ad hoc.
"Adanya kenaikan honor penyelenggara ad hoc mengharuskan kami untuk mengatur dan mengusulkan penambahan anggaran kepada pemerintah kota demi lancarnya pilkada ini," katanya.
Ketua DPRD Kota Makassar Rudianto Lallo selaku pimpinan DPRD mendukung KPU melaksanakan seluruh tahapan pelaksanaan pemilu dan akan menemukan solusi terhadap setiap kendala-kendala yang dihadapi.
"Kami pada prinsipnya men-support penyelenggaraan pemilu ini, apapun itu, termasuk kekurangan anggaran yang dibutuhkan dan akan berkoordinasi dengan koordinator Badan Anggaran dalam hal ini bapak Adi Rasyid Ali guna menemukan solusi yang dihadapi," ucapnya.
Ketua KPU Makassar M Farid Wajdi di Makassar, Rabu, mengungkapkan, audiensi bersama pimpinan DPRD adalah bagian dari upaya mengkoordinasikan tahapan penyelenggaraan Pemilihan Wali Kota Makassar.
"Ini adalah audiensi dan silaturahim setelah sebelumnya kami juga melakukan hal yang sama dengan Wali Kota Makassar. DPRD merupakan salah satu stakeholder (pemangku kepentingan) inti pengelolaan pemilihan kepala daerah," ujarnya.
Dalam pertemuan Dengan pimpinan DPRD Makassar yang diketuai Rudianto Lallo, Wakil Ketua II DPRD Makassar Andi Suhada Sappaile, dan Wakil Ketua III DPRD Makassar A Nurhaldin berharap KPU dan DPRD selaku salah satu pemangku kepentingan utama dalam penyelenggaraan pemilu harus bersinergi untuk mensukseskan pemilihan wali kota.
Farid mengungkapkan, pihaknya memerlukan penambahan anggaran yang akan digunakan pada pemilu kali ini lantaran regulasi yang mengatur terkait adanya kenaikan honor penyelenggara Pilkada ad hoc.
"Adanya kenaikan honor penyelenggara ad hoc mengharuskan kami untuk mengatur dan mengusulkan penambahan anggaran kepada pemerintah kota demi lancarnya pilkada ini," katanya.
Ketua DPRD Kota Makassar Rudianto Lallo selaku pimpinan DPRD mendukung KPU melaksanakan seluruh tahapan pelaksanaan pemilu dan akan menemukan solusi terhadap setiap kendala-kendala yang dihadapi.
"Kami pada prinsipnya men-support penyelenggaraan pemilu ini, apapun itu, termasuk kekurangan anggaran yang dibutuhkan dan akan berkoordinasi dengan koordinator Badan Anggaran dalam hal ini bapak Adi Rasyid Ali guna menemukan solusi yang dihadapi," ucapnya.