Makassar (ANTARA) - Komisi Informasi Provinsi (KIP) Provinsi Sulawesi Selatan melaksanakan sosialisasi tentang keterbukaan informasi di kampus Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar.
"Sosialisasi salah satunya tentang implementasi Undang-undang nomor 14 tahun 2008 tentang pelayanan informasi publik oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi atau PPID,"sebut Komisioner KIP Sulsel Pahir Halim, Rabu.
Ia mengungkapkan tujuan agenda kunjungan itu, selain untuk memperkenalkan KIP kepada pimpinan kampus sebagai mitra strategis, juga untuk mensosialisasikan berbagai regulasi tentang keterbukaan informasi publik.
Selain itu, keterbukaan informasi publik merupakan salah satu amanat reformasi, dengan berkembangnya paradigma keterbukaan sebagai buah dari demokrasi, maka negara hadir untuk mengatur perihal keterbukaan informasi yang terdapat pada badan publik.
"Perubahan paradigma tentang keterbukaan nafasnya ada pada badan publik, baik badan publik negara maupun non-negara, karena merekalah yang menguasai informasi yang menjadi kebutuhan masyarakat, itulah salah urgensi hadirnya PPID,"ujar dia.
Sementara Rektor UIN Aaluddin Makassar, Prof Hamdan Juhannis pada kesempatan itu menyampaikan terima kasih dan apresiasi atas kehadiran para komisioner KIP Sulsel di kampusnya.
Baca juga: Diskominfo sasar universitas sosialisasikan keterbukaan informasi
Baca juga: Gubernur Sulsel Dinilai Belum Dukung Keterbukaan Informasi
Selain itu, Prof Hamdan pun memaparkan Pancacita yang menjadi visi kepemimpinannya. Dalam Pancacita bidang akademik yakni prodi yang handal, moderasi beragama yang mengakar, jejaring yang kuat, publikasi yang aktif, dan data yang terintegrasi.
Sedangkan Pancacita non akademik yaitu, kampus yang asri, tradisi yang terjaga, bisnis yang produktif, kesejahteraan yang meningkat, dan alumni yang kompetitif.
Ia menambahkan, penjajakan kerjasama dengan KIP merupakan wujud aktualisasi Pancacita dalam hal membangun jejaring yang kuat lintas institusi, baik pemerintah maupun swasta.
"Jika kita mengenal nawacita dalam pemerintahan Presiden Jokowi, maka kepemimpinan kami di kampus ini memiliki Pancacita, semua ikhtiar untuk memajukan institusi, kami arahkan sepenuhnya untuk mewujudkan cita itu," paparnya.
Sosialisasi itu dihadir pula Wakil Rektor II Dr Wahyuddin Naro dan Wakil Rektor IV Dr Kamaluddin Abunawas. Sedangkan dari KIP Sulsel lima komisioner masing-masing Pahir Halim, Andi Taddampali, Benny Mansyur, Fawziyah Erwin, dan Haerul Mannan.
Dari pertemuan tersebut rencananya akan ditindaklanjuti dengan kerja sama antar kedua lembaga. Prof Hamdan mengharapkan lahir duta-duta informasi publik dari UIN Alauddin Makassar demi mendorong mahasiswa agar semakin giat meningkatkan kemampuan berkomunikasi dan mengelola informasi publik.
"Sosialisasi salah satunya tentang implementasi Undang-undang nomor 14 tahun 2008 tentang pelayanan informasi publik oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi atau PPID,"sebut Komisioner KIP Sulsel Pahir Halim, Rabu.
Ia mengungkapkan tujuan agenda kunjungan itu, selain untuk memperkenalkan KIP kepada pimpinan kampus sebagai mitra strategis, juga untuk mensosialisasikan berbagai regulasi tentang keterbukaan informasi publik.
Selain itu, keterbukaan informasi publik merupakan salah satu amanat reformasi, dengan berkembangnya paradigma keterbukaan sebagai buah dari demokrasi, maka negara hadir untuk mengatur perihal keterbukaan informasi yang terdapat pada badan publik.
"Perubahan paradigma tentang keterbukaan nafasnya ada pada badan publik, baik badan publik negara maupun non-negara, karena merekalah yang menguasai informasi yang menjadi kebutuhan masyarakat, itulah salah urgensi hadirnya PPID,"ujar dia.
Sementara Rektor UIN Aaluddin Makassar, Prof Hamdan Juhannis pada kesempatan itu menyampaikan terima kasih dan apresiasi atas kehadiran para komisioner KIP Sulsel di kampusnya.
Baca juga: Diskominfo sasar universitas sosialisasikan keterbukaan informasi
Baca juga: Gubernur Sulsel Dinilai Belum Dukung Keterbukaan Informasi
Selain itu, Prof Hamdan pun memaparkan Pancacita yang menjadi visi kepemimpinannya. Dalam Pancacita bidang akademik yakni prodi yang handal, moderasi beragama yang mengakar, jejaring yang kuat, publikasi yang aktif, dan data yang terintegrasi.
Sedangkan Pancacita non akademik yaitu, kampus yang asri, tradisi yang terjaga, bisnis yang produktif, kesejahteraan yang meningkat, dan alumni yang kompetitif.
Ia menambahkan, penjajakan kerjasama dengan KIP merupakan wujud aktualisasi Pancacita dalam hal membangun jejaring yang kuat lintas institusi, baik pemerintah maupun swasta.
"Jika kita mengenal nawacita dalam pemerintahan Presiden Jokowi, maka kepemimpinan kami di kampus ini memiliki Pancacita, semua ikhtiar untuk memajukan institusi, kami arahkan sepenuhnya untuk mewujudkan cita itu," paparnya.
Sosialisasi itu dihadir pula Wakil Rektor II Dr Wahyuddin Naro dan Wakil Rektor IV Dr Kamaluddin Abunawas. Sedangkan dari KIP Sulsel lima komisioner masing-masing Pahir Halim, Andi Taddampali, Benny Mansyur, Fawziyah Erwin, dan Haerul Mannan.
Dari pertemuan tersebut rencananya akan ditindaklanjuti dengan kerja sama antar kedua lembaga. Prof Hamdan mengharapkan lahir duta-duta informasi publik dari UIN Alauddin Makassar demi mendorong mahasiswa agar semakin giat meningkatkan kemampuan berkomunikasi dan mengelola informasi publik.