Makassar (ANTARA) - Kepala Kantor Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BP Jamsostek) Makassar, Dodit Isdiyono menyampaikan terdapat tiga kabupaten di wilayah kerjanya yang akan mendaftarkan petugas Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) untuk mendapat perlindungan BP Jamsostek.
"Sudah ada tiga kabupaten yang telah menyatakan bersedia yaitu Maros, Pangkep dan Kepulauan Selayar. Sosialisasi hingga tekhnisnya sudah kami bicarakan, sisa teken MoU, kan itu hanya terkait administrasi," ungkap Dodit di Makassar, Rabu.
BP Jamsostek Cabang Makassar, kata Dodit mengkoordinir 16 kabupaten di Sulsel dan hanya delapan di wilayah itu yang akan melaksanakan Pilkada 2020 seperti Kota Makassar, Kabupaten Maros, Pangkep, Kepulauan Selayar, Bulukumba, Gowa, Soppeng dan Barru.
Selain tiga kabupaten ini (Maros, Pangkep dan Selayar), sebelumnya Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Makassar juga telah lebih dulu mendaftarkan petugas pilkadanya sebanyak 2.297.
Sedangkan kabupaten lainnya seperti Kabupaten Bulukumba, Soppeng, Barru dan Gowa masih dalam proses penjajakan.
Menurut Dodit, terkait perlindungan petugas pemilu, hal ini sudah dibicarakan bersama Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Bawaslu pusat. Maka dari itu, setiap kantor cabang BP Jamsostek diarahkan untuk segera merapat ke masing-masing bawaslu daerah.
"Empat kabupaten lainnya juga sangat responsif untuk ikut, tetapi memang masih dalam proses sosialisasi terkait tekhnis perlindungan. Sehingga kami sangat mengapresiasi Bawaslu Makassar yang siap menanggung perlindungan bagi petugas pilkada," jelasnya.
Petugas pilkada ini akan dilindungi dua program BP Jamsostek yakni program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Kematian (JKm).
"Ada yg 11 bulan, dua bulan, maupun yang akan dilindungi hanya selama ia bertugas, karena hal ini disesuaikan dengan masa kerjanya masing-masing panitia," kata Dodit
Terkait iuran yang dibayarkan untuk perlindungan panitia pilkada 2020, itu sesuai dengan pengajuan anggaran Bawaslu ke pemda masing-masing yang disetujui serta disesuaikan dengan kemampuan anggaran setiap daerah.
Perlindungan terhadap petugas pemilu dinilai penting dan dibutuhkan berdasarkan pengalaman yang terjadi pada pemilihan presiden 2019 lalu yang menelan banyak korban.
Beragam musibah dialami oleh petugas pemilu seperti mengalami kecelakaan kerja, sakit hingga meninggal dunia. Karena itu, perlindungan selama masa kerja sudah seharusnya dimiliki oleh mereka.
"Sudah ada tiga kabupaten yang telah menyatakan bersedia yaitu Maros, Pangkep dan Kepulauan Selayar. Sosialisasi hingga tekhnisnya sudah kami bicarakan, sisa teken MoU, kan itu hanya terkait administrasi," ungkap Dodit di Makassar, Rabu.
BP Jamsostek Cabang Makassar, kata Dodit mengkoordinir 16 kabupaten di Sulsel dan hanya delapan di wilayah itu yang akan melaksanakan Pilkada 2020 seperti Kota Makassar, Kabupaten Maros, Pangkep, Kepulauan Selayar, Bulukumba, Gowa, Soppeng dan Barru.
Selain tiga kabupaten ini (Maros, Pangkep dan Selayar), sebelumnya Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Makassar juga telah lebih dulu mendaftarkan petugas pilkadanya sebanyak 2.297.
Sedangkan kabupaten lainnya seperti Kabupaten Bulukumba, Soppeng, Barru dan Gowa masih dalam proses penjajakan.
Menurut Dodit, terkait perlindungan petugas pemilu, hal ini sudah dibicarakan bersama Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Bawaslu pusat. Maka dari itu, setiap kantor cabang BP Jamsostek diarahkan untuk segera merapat ke masing-masing bawaslu daerah.
"Empat kabupaten lainnya juga sangat responsif untuk ikut, tetapi memang masih dalam proses sosialisasi terkait tekhnis perlindungan. Sehingga kami sangat mengapresiasi Bawaslu Makassar yang siap menanggung perlindungan bagi petugas pilkada," jelasnya.
Petugas pilkada ini akan dilindungi dua program BP Jamsostek yakni program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Kematian (JKm).
"Ada yg 11 bulan, dua bulan, maupun yang akan dilindungi hanya selama ia bertugas, karena hal ini disesuaikan dengan masa kerjanya masing-masing panitia," kata Dodit
Terkait iuran yang dibayarkan untuk perlindungan panitia pilkada 2020, itu sesuai dengan pengajuan anggaran Bawaslu ke pemda masing-masing yang disetujui serta disesuaikan dengan kemampuan anggaran setiap daerah.
Perlindungan terhadap petugas pemilu dinilai penting dan dibutuhkan berdasarkan pengalaman yang terjadi pada pemilihan presiden 2019 lalu yang menelan banyak korban.
Beragam musibah dialami oleh petugas pemilu seperti mengalami kecelakaan kerja, sakit hingga meninggal dunia. Karena itu, perlindungan selama masa kerja sudah seharusnya dimiliki oleh mereka.