Mamuju (ANTARA) - Sekertaris Daerah Provinsi Sulawesi Barat Muhammad Idris DP mengatakan pembangunan infrastruktur dan sumber daya manusia (SDM) menjadi program prioritas di provinsi itu.
"Visi Pemprov Sulbar menekankan agar pembangunan infrastruktur dan pembangunan SDM harus menjadi perhatian bersama," kata Sekda Sulbar pada Rakor Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Sulbar tahun 2021, di Mamuju, Senin.
Keterbatasan infrastruktur dan SDM merupakan kendala besar pembangunan Sulbar yang masih dihadapi hingga saat ini.
Ia berharap, dalam kegiatan RKPD Sulbar tidak lagi menyusun perencanaan, namun lebih mempertajam kerangka pembangunan makro yang sudah ada, sehingga di dalamnya terdapat partisipasi publik.
"Partisipasi publik penting untuk penajaman, kedalam perencanaan pembanunan Sulbar," ujarnya.
Ia juga meminta jajaran pemerintah Sulbar agar pada tahun 2021 melakukan orientasi Pendapat Asli Daerah (PAD) agar dapat mengalami peningkatan.
"Rencana pembangunan mesti berorientasi kepada masyarakat agar dapat merasakan pembangunan," katanya.
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Sulbar, Junda Maulana menyampaikan, perencanaan dan penyusunan RKPD 2021, adalah tahapan dalam menentukan arah kebijakan pembangunan.
"Masukan, kritikan, dan saran demi penyempurnaan dalam penyusunan kebijakan pembangunan dalam menyususun anggaran program kegiatan kita pada 2021, sangat diharapkan dari semua pihak," katanya.
"Visi Pemprov Sulbar menekankan agar pembangunan infrastruktur dan pembangunan SDM harus menjadi perhatian bersama," kata Sekda Sulbar pada Rakor Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Sulbar tahun 2021, di Mamuju, Senin.
Keterbatasan infrastruktur dan SDM merupakan kendala besar pembangunan Sulbar yang masih dihadapi hingga saat ini.
Ia berharap, dalam kegiatan RKPD Sulbar tidak lagi menyusun perencanaan, namun lebih mempertajam kerangka pembangunan makro yang sudah ada, sehingga di dalamnya terdapat partisipasi publik.
"Partisipasi publik penting untuk penajaman, kedalam perencanaan pembanunan Sulbar," ujarnya.
Ia juga meminta jajaran pemerintah Sulbar agar pada tahun 2021 melakukan orientasi Pendapat Asli Daerah (PAD) agar dapat mengalami peningkatan.
"Rencana pembangunan mesti berorientasi kepada masyarakat agar dapat merasakan pembangunan," katanya.
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Sulbar, Junda Maulana menyampaikan, perencanaan dan penyusunan RKPD 2021, adalah tahapan dalam menentukan arah kebijakan pembangunan.
"Masukan, kritikan, dan saran demi penyempurnaan dalam penyusunan kebijakan pembangunan dalam menyususun anggaran program kegiatan kita pada 2021, sangat diharapkan dari semua pihak," katanya.