Makassar (ANTARA News) - Dinas Tata Ruang dan Pemukiman (Tarkim) pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dinilai lambat dalam menindaklanjuti pembangunan jalan Losari baru di kawasan Center Point of Indonesia (CPI) Makassar.
"Pembangunan jalan di CPI memang dianggarkan di APBD 2010 namun sudah banyak masyarakat yang mengkapling tanah yang akan dilewati. Dinas Tarkim lambat menangani lahan CPI. Tarkim wajib mengclearkan semuanya," kata Ketua Komisi D DPRD Sulsel Hery Suheri Attas di Makassar, Selasa.
DPRD Sulsel, lanjutnya, tidak akan menyetujui pembangunan jalan 2,5 kilometer yang dianggarkan Rp7 miliar dalam APBD Sulsel 2010 jika pelaksanaannya keluar dari konsep awal.
"Rancangan pembangunan jalan paving block harus sesuai dengan konsep awal, sehingga tanah yang dilewati harus dibebaskan. Kami tidak akan mentolerir konsep lain," ujarnya.
Salah satu tanah yang harus diclearkan, kata Hary yakni laut didekat Trans Studio yang sudah ditimbuni masyarakat.
Dia juga menilai Dinas Tarkim lamban mencari dana ke pusat, padahal rancangan pembangunan kota mandiri CPI mengandalkan dana APBN dan investor.
Hery yang juga anggota Fraksi PDK DPRD Sulsel mengatakan akan memanggil Dinas Tarkim untuk mengevaluasi pelaksanaan megaproyek di kawasan tanah tumbuh Tanjung Bunga.
Sebelumnya, dalam rapat kerja dengan Komisi D pada Desember 2009, Kepala Dinas Tarkim Syarif Burhanuddin mengemukakan akan membangun jalan losari baru seluas 20 meter.
Jalan yang membentang dari samping Trans Studio tembus di Jalan Metro Tanjung Bunga, nantinya akan menjadi kawasan wisata baru bagi masyarakat Sulsel, sekaligus sarana olahraga lari sambil menikmati matahari terbenam (sunset).
Di samping itu pembangunan CPI bertujuan mencegah pantai losari menyatu dengan kawasan tanah tumbuh, serta menjadi area bisnis menggiurkan bagi investor dalam maupun luar negeri. (T.pso-099/F003)
"Pembangunan jalan di CPI memang dianggarkan di APBD 2010 namun sudah banyak masyarakat yang mengkapling tanah yang akan dilewati. Dinas Tarkim lambat menangani lahan CPI. Tarkim wajib mengclearkan semuanya," kata Ketua Komisi D DPRD Sulsel Hery Suheri Attas di Makassar, Selasa.
DPRD Sulsel, lanjutnya, tidak akan menyetujui pembangunan jalan 2,5 kilometer yang dianggarkan Rp7 miliar dalam APBD Sulsel 2010 jika pelaksanaannya keluar dari konsep awal.
"Rancangan pembangunan jalan paving block harus sesuai dengan konsep awal, sehingga tanah yang dilewati harus dibebaskan. Kami tidak akan mentolerir konsep lain," ujarnya.
Salah satu tanah yang harus diclearkan, kata Hary yakni laut didekat Trans Studio yang sudah ditimbuni masyarakat.
Dia juga menilai Dinas Tarkim lamban mencari dana ke pusat, padahal rancangan pembangunan kota mandiri CPI mengandalkan dana APBN dan investor.
Hery yang juga anggota Fraksi PDK DPRD Sulsel mengatakan akan memanggil Dinas Tarkim untuk mengevaluasi pelaksanaan megaproyek di kawasan tanah tumbuh Tanjung Bunga.
Sebelumnya, dalam rapat kerja dengan Komisi D pada Desember 2009, Kepala Dinas Tarkim Syarif Burhanuddin mengemukakan akan membangun jalan losari baru seluas 20 meter.
Jalan yang membentang dari samping Trans Studio tembus di Jalan Metro Tanjung Bunga, nantinya akan menjadi kawasan wisata baru bagi masyarakat Sulsel, sekaligus sarana olahraga lari sambil menikmati matahari terbenam (sunset).
Di samping itu pembangunan CPI bertujuan mencegah pantai losari menyatu dengan kawasan tanah tumbuh, serta menjadi area bisnis menggiurkan bagi investor dalam maupun luar negeri. (T.pso-099/F003)