Teluk Wondama (ANTARA) - Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (DPPO) Kabupaten Teluk Wondama, Papua Barat, menemukan kejanggalan pada data guru honorer di daerah tersebut.
Terdapat puluhan hingga ratusan guru honorer yang tidak terdaftar dalam data pokok pendidikan (Dapodik), bahkan ada sebagian yang sudah tidak aktif mengajar namun honor mereka masih dibayarkan, kata Sekretaris DPPO Teluk Wondama, Lapada La Anak Gunung di Wasior, Minggu.
Pihaknya mencatat sedikitnya 88 guru honorer tidak masuk dapodik dan sekitar 13 guru honorer yang sudah tidak aktif bertugas namun masih tetap dibayarkan upahnya.
Lapada tidak menjelaskan siapa yang mengambil maupun bagaimana proses sampai upah bagi guru honorer yang sudah tidak aktif itu bisa dicairkan.
“Ini akan kami benahi karena kami juga tidak mau masuk ke Kampung Ambon (Lapas Kampung Ambon di Manokwari)," kata Lapada.
Ia mengimbau para kepala sekolah segera berkoordinasi dengan operator dapodik. Guru honorer yang tidak aktif akan dicoret dan dan selanjutnya dinas akan mengeluarkan SK baru.
Kepala Sekolah SD Negero Wondamawi Teluk Wondama, Rudi Worisio pada kesempatan meminta Dinas Pendidikan menerbitkan SK Bupati bagi guru-guru honorer yang selama ini telah bertugas agar bisa mengurus Nomor Unik Pendidikn dan Tenaga Kependidikan (NUPTK).
NUPTK menjadi syarat bagi guru honorer supaya bisa mendapatkan upah dari sekolah menggunakan dana BOS.
Hal itu ia sampaikan, menindaklanjuti kebijakan Mendikbud, Nadiem Makarim yang memperbolehkan sekolah membelanjakan 50 persen dana BOS untuk menggaji guru honorer.
“Ada sebagian besar guru honorer yang belum dibayar oleh Pemda yang harus diselesaikan pihak sekolah. Jadi kami harap Dinas Pendidikan agar yang belum dapat SK Bupati agar secepatnya SK bupati dikeluarkan dan selanjutnya ditindaklanjuti ke sekolah-sekolah yang bersangkutan sehingga dimanfaatkan untuk bayar dengan dana BOS,“ kata Worisio.***3***
Terdapat puluhan hingga ratusan guru honorer yang tidak terdaftar dalam data pokok pendidikan (Dapodik), bahkan ada sebagian yang sudah tidak aktif mengajar namun honor mereka masih dibayarkan, kata Sekretaris DPPO Teluk Wondama, Lapada La Anak Gunung di Wasior, Minggu.
Pihaknya mencatat sedikitnya 88 guru honorer tidak masuk dapodik dan sekitar 13 guru honorer yang sudah tidak aktif bertugas namun masih tetap dibayarkan upahnya.
Lapada tidak menjelaskan siapa yang mengambil maupun bagaimana proses sampai upah bagi guru honorer yang sudah tidak aktif itu bisa dicairkan.
“Ini akan kami benahi karena kami juga tidak mau masuk ke Kampung Ambon (Lapas Kampung Ambon di Manokwari)," kata Lapada.
Ia mengimbau para kepala sekolah segera berkoordinasi dengan operator dapodik. Guru honorer yang tidak aktif akan dicoret dan dan selanjutnya dinas akan mengeluarkan SK baru.
Kepala Sekolah SD Negero Wondamawi Teluk Wondama, Rudi Worisio pada kesempatan meminta Dinas Pendidikan menerbitkan SK Bupati bagi guru-guru honorer yang selama ini telah bertugas agar bisa mengurus Nomor Unik Pendidikn dan Tenaga Kependidikan (NUPTK).
NUPTK menjadi syarat bagi guru honorer supaya bisa mendapatkan upah dari sekolah menggunakan dana BOS.
Hal itu ia sampaikan, menindaklanjuti kebijakan Mendikbud, Nadiem Makarim yang memperbolehkan sekolah membelanjakan 50 persen dana BOS untuk menggaji guru honorer.
“Ada sebagian besar guru honorer yang belum dibayar oleh Pemda yang harus diselesaikan pihak sekolah. Jadi kami harap Dinas Pendidikan agar yang belum dapat SK Bupati agar secepatnya SK bupati dikeluarkan dan selanjutnya ditindaklanjuti ke sekolah-sekolah yang bersangkutan sehingga dimanfaatkan untuk bayar dengan dana BOS,“ kata Worisio.***3***