Makassar (ANTARA Sulsel) - Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Sulawesi Selatan diingatkan agar mewaspadai terjadinya kampanye terselubung di media penyiaran publik menjelang pemilihan umum legislatif dan presiden.
"Semprit saja program yang mengada-ngada," kata Anggota Tim Komisi I DPR-RI, Joko Susilo saat melakukan dialog dengan pihak TVRI Makassar, RRI Makassar, Perum LKBN ANTARA Biro Sulsel, KPID dan PRRSNI di Makassar, Rabu.
Kunjungan kerja Tim Komisi I DPR-RI yang beranggotakan 20 orang yang melakukan kunjungan ke Sulsel untuk mendapatkan berbagai masukan, dipimpin oleh Ketua Tim, Drs Guntur Sasono, MSi yang juga Wakil Ketua Komisi I DPR-RI.
Joko mencontohkan program mengada-ngada di televisi untuk mensosialisasikan figur tertentu, seperti figur tertentu yang tidak memiliki kompetensi lalu menjadi seakan-akan ahli kuliner, konsultan keluarga dan lainnya di stasiun-stasiun televisi atau radio.
Program semacam itu harus "disemprit" oleh KPID, sebab KPID yang paling mengetahui program yang ditayangkan, dipantau, diperingati atau diberi sanksi.
Selain itu, "bloking time" untuk program mengada-ngada merupakan pelanggaran berat yang harus diberi sanksi, ujarnya.
Sebab, KPID harus netral sebagai pihak pengawas dan profesional untuk menghindari terjadinya kampanye terselubung.
Selain itu, yang perlu dilakukan pengawasan ketat, juga terhadap koresponden televisi nasional yang bertugas di daerah. Jika melanggar, harus disemprit dan jangan tunggu KPI pusat yang semprit, katanya.
Anggota Komisi I lainnya, Sigit menilai alokasi siaran lokal stasiun TVRI Makassar yang hanya empat jam setiap hari, sangat tidak rasional. Harusnya siaran nasional yang 16 jam dibatasi, lalu perbanyak siaran lokal.
Kalau hal itu tidak dilakukan, maka stasiun TVRI Makassar bukan stasiun TV, melainkan hanya stasiun relay plus, ujarnya.
Puji ANTARA
Khusus terhadap Perum LKBN ANTARA sebagai kantor berita Indonesia, Sigit menyatakan kebanggaannya, sebab melalui berita-berita ANTARA, masyarakat Indonesia di luar negeri, anggota DPR RI yang sedang di luar negeri, para Dubes, semuanya dapat mengetahui secara cepat seluruh peristiwa yang terjadi di tanah air.
"Karena berita ANTARA, kami semua bila berada di luar negeri sangat terbantu terhadap berita yang disajikan," katanya.
Sedangkan Andi Jamaro menyatakan keprihatinannya terhadap partisipasi politik masyarakat Sulsel pada pilkada Gubernur yang hanya mencapai 51 persen dan pada pilkada Walikota Makassar hanya 56 persen.
Angka presentasi partisipasi politik masyarakat pada Pilkada di Sulsel dan Makassar itu memperlihatkan tingginya golput di daerah ini, ucapnya.
Untuk itu, pihaknya berharap lembaga penyiaran publik untuk meningkatkan perannya dalam melakukan sosialisasi berbagai kebijaksanaan publik, sebab dia yakin, partisipasi politik yang rendah tersebut akibat ketidaktahuan masyarakat untuk memilih. (T.F003/Z002)
"Semprit saja program yang mengada-ngada," kata Anggota Tim Komisi I DPR-RI, Joko Susilo saat melakukan dialog dengan pihak TVRI Makassar, RRI Makassar, Perum LKBN ANTARA Biro Sulsel, KPID dan PRRSNI di Makassar, Rabu.
Kunjungan kerja Tim Komisi I DPR-RI yang beranggotakan 20 orang yang melakukan kunjungan ke Sulsel untuk mendapatkan berbagai masukan, dipimpin oleh Ketua Tim, Drs Guntur Sasono, MSi yang juga Wakil Ketua Komisi I DPR-RI.
Joko mencontohkan program mengada-ngada di televisi untuk mensosialisasikan figur tertentu, seperti figur tertentu yang tidak memiliki kompetensi lalu menjadi seakan-akan ahli kuliner, konsultan keluarga dan lainnya di stasiun-stasiun televisi atau radio.
Program semacam itu harus "disemprit" oleh KPID, sebab KPID yang paling mengetahui program yang ditayangkan, dipantau, diperingati atau diberi sanksi.
Selain itu, "bloking time" untuk program mengada-ngada merupakan pelanggaran berat yang harus diberi sanksi, ujarnya.
Sebab, KPID harus netral sebagai pihak pengawas dan profesional untuk menghindari terjadinya kampanye terselubung.
Selain itu, yang perlu dilakukan pengawasan ketat, juga terhadap koresponden televisi nasional yang bertugas di daerah. Jika melanggar, harus disemprit dan jangan tunggu KPI pusat yang semprit, katanya.
Anggota Komisi I lainnya, Sigit menilai alokasi siaran lokal stasiun TVRI Makassar yang hanya empat jam setiap hari, sangat tidak rasional. Harusnya siaran nasional yang 16 jam dibatasi, lalu perbanyak siaran lokal.
Kalau hal itu tidak dilakukan, maka stasiun TVRI Makassar bukan stasiun TV, melainkan hanya stasiun relay plus, ujarnya.
Puji ANTARA
Khusus terhadap Perum LKBN ANTARA sebagai kantor berita Indonesia, Sigit menyatakan kebanggaannya, sebab melalui berita-berita ANTARA, masyarakat Indonesia di luar negeri, anggota DPR RI yang sedang di luar negeri, para Dubes, semuanya dapat mengetahui secara cepat seluruh peristiwa yang terjadi di tanah air.
"Karena berita ANTARA, kami semua bila berada di luar negeri sangat terbantu terhadap berita yang disajikan," katanya.
Sedangkan Andi Jamaro menyatakan keprihatinannya terhadap partisipasi politik masyarakat Sulsel pada pilkada Gubernur yang hanya mencapai 51 persen dan pada pilkada Walikota Makassar hanya 56 persen.
Angka presentasi partisipasi politik masyarakat pada Pilkada di Sulsel dan Makassar itu memperlihatkan tingginya golput di daerah ini, ucapnya.
Untuk itu, pihaknya berharap lembaga penyiaran publik untuk meningkatkan perannya dalam melakukan sosialisasi berbagai kebijaksanaan publik, sebab dia yakin, partisipasi politik yang rendah tersebut akibat ketidaktahuan masyarakat untuk memilih. (T.F003/Z002)