Makassar (ANTARA) - Komisi Pemberantas Korupsi (KPK) Republik Indonesia menyebut Sulawesi Selatan kini menjadi contoh nasional mengenai pengelolaan keuangan daerah.
Ketua Tim Koordinator Supervisi dan Pencegahan (Korsupgah) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Wilayah VIII, Adliansyah Malik Nasution, mengungkapkan, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Tjahjo Kumolo sudah menyampaikan di berbagai tempat bahwa prestasi Gubernur Sulsel patut dijadikan contoh dalam mengelola anggaran, terutama dalam memberikan bantuan keuangan daerah bawahan.
"Pak Tjahjo Kumolo sudah menyampaikan ke khalayak, contohin itu Gubernur Sulawesi Selatan memberikan bantuan keuangan daerah bawahan sampai Rp 500 miliar," ungkap Choky, sapaan akrab Adliansyah, saat melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi atas implementasi program pencegahan korupsi terintegrasi di Sulsel di Baruga Lounges Kantor Gubernur, Senin.
Pemprov Sulsel dalam dua tahun berturut-turut telah memberikan bantuan keuangan daerah bawahan dengan nilai cukup fantastis.
Gubernur Sulsel Prof H M Nurdin Abdullah menjelaskan, bantuan keuangan daerah bawahan ini merupakan bentuk apresiasi Pemprov Sulsel terhadap daerah-daerah yang memiliki prestasi dan inovatif dalam mendorong percepatan pembangunan.
Bahkan, untuk menjaga anggaran tersebut tidak disalahgunakan, dirinya menyampaikan di tempat umum agar semua mengetahui bahwa ada anggaran untuk membangun daerahnya masing-masing.
Selain itu, langkah ini juga untuk menghindari adanya pemotongan anggaran. "Kami sampaikan di tempat umum bahwa uang ini adalah kewenangan penuh bupati dan wakil bupati," ujarnya.
Ketua Tim Koordinator Supervisi dan Pencegahan (Korsupgah) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Wilayah VIII, Adliansyah Malik Nasution, mengungkapkan, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Tjahjo Kumolo sudah menyampaikan di berbagai tempat bahwa prestasi Gubernur Sulsel patut dijadikan contoh dalam mengelola anggaran, terutama dalam memberikan bantuan keuangan daerah bawahan.
"Pak Tjahjo Kumolo sudah menyampaikan ke khalayak, contohin itu Gubernur Sulawesi Selatan memberikan bantuan keuangan daerah bawahan sampai Rp 500 miliar," ungkap Choky, sapaan akrab Adliansyah, saat melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi atas implementasi program pencegahan korupsi terintegrasi di Sulsel di Baruga Lounges Kantor Gubernur, Senin.
Pemprov Sulsel dalam dua tahun berturut-turut telah memberikan bantuan keuangan daerah bawahan dengan nilai cukup fantastis.
Gubernur Sulsel Prof H M Nurdin Abdullah menjelaskan, bantuan keuangan daerah bawahan ini merupakan bentuk apresiasi Pemprov Sulsel terhadap daerah-daerah yang memiliki prestasi dan inovatif dalam mendorong percepatan pembangunan.
Bahkan, untuk menjaga anggaran tersebut tidak disalahgunakan, dirinya menyampaikan di tempat umum agar semua mengetahui bahwa ada anggaran untuk membangun daerahnya masing-masing.
Selain itu, langkah ini juga untuk menghindari adanya pemotongan anggaran. "Kami sampaikan di tempat umum bahwa uang ini adalah kewenangan penuh bupati dan wakil bupati," ujarnya.