Makassar (ANTARA) - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Selatan meminta Pemerintah Provinsi segera membuat rancangan anggaran parsial dalam upaya penanganan darurat Coronavirus Disease (COVID-19).
"Atas nama pimpinan, kami meminta Pemprov Sulsel dalam hal ini TAPD (Tim Anggaran Pemerintah Daerah) segera membuat rancangan parsial APBD 2020, sekaitan dengan upaya penanganan virus korona," ucap Wakil Ketua DPRD Sulsel Ni'matullah Erbe seusai pertemuan dengan OPD Pemprov Sulsel di Makassar, Jumat.
Ia menegaskan, DPRD siap memberikan anggaran besar dalam penanganan pandemi corona sehingga butuh waktu koordinasi cepat dalam melaksanakan protap penanganan wabah tersebut.
Kendati proposal perubahan anggaran yang diajukan dinas dalam hal ini Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam pertemuan tadi adalah Rp100 miliar, untuk dinas kesehatan Rp62 miliar dan beberapa lainnya, kata dia, itu tidak cukup dalam menghadapi kondisi saat ini.
"Bagi kami itu tidak cukup, menghadapi keadaan luar biasa tidak dengan biasa-biasa. Untuk tahun 2020 kita buka ruang, Pemda dalam hal ini TAPD melakukan perubahan anggaran Rp500 miliar. Sedangkan, untuk kebutuhan dua tiga bulan ke depan, sampai bulan Juni, diminta digunakan dulu Rp250 miliar," tegas Ni'matullah.
Ia menjelaskan, anggaran parsial total senilai Rp500 miliar tahun ini. Namun demikian, masih akan dilihat keadaan bila situasi darurat bisa mereda sampai bulan Mei, artinya anggaran parsial bisa digunakan Rp250 miliar ini dianggap cukup.
"Ini untuk dua bulan ke depan kita beri. Banggar DPRD Sulsel sudah putuskan Rp250 miliar dipakai, masukkan proposalnya dan laporkan. Jangan sampai terkendala oleh anggaran, karena kita mau betul-betul pemerintah serius jangan terkesan terlambat," ucap Ketua DPDPartai Demokrat Sulsel itu.
Mengenai peruntukan anggaran parsial tahap awal senilai Rp250 miliar tersebut, pihaknya menekankan digunaka untuk perbaikan rumah sakit khususnya ruang isolasi, pemenuhan Alat Perlidungan Diri atau APD paramedia, insentif tenaga kesehatan hingga pembelian alat rapid tes.
"Kalau keadaan masih parah, terbuka peluang Rp500 miliar. Kita minta TPAD, BPKD memotong sejumlah kegiatan yang tidak terlalu penting, termasuk pekerjaan jembatan dan jalan, kita serahkan mana yang dipotong. Soal tanda tangan dewan itu urusan administrasi, nanti Senin juga bisa, yang jelas jalan saja terus," ujarnya menambahkan.
"Atas nama pimpinan, kami meminta Pemprov Sulsel dalam hal ini TAPD (Tim Anggaran Pemerintah Daerah) segera membuat rancangan parsial APBD 2020, sekaitan dengan upaya penanganan virus korona," ucap Wakil Ketua DPRD Sulsel Ni'matullah Erbe seusai pertemuan dengan OPD Pemprov Sulsel di Makassar, Jumat.
Ia menegaskan, DPRD siap memberikan anggaran besar dalam penanganan pandemi corona sehingga butuh waktu koordinasi cepat dalam melaksanakan protap penanganan wabah tersebut.
Kendati proposal perubahan anggaran yang diajukan dinas dalam hal ini Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam pertemuan tadi adalah Rp100 miliar, untuk dinas kesehatan Rp62 miliar dan beberapa lainnya, kata dia, itu tidak cukup dalam menghadapi kondisi saat ini.
"Bagi kami itu tidak cukup, menghadapi keadaan luar biasa tidak dengan biasa-biasa. Untuk tahun 2020 kita buka ruang, Pemda dalam hal ini TAPD melakukan perubahan anggaran Rp500 miliar. Sedangkan, untuk kebutuhan dua tiga bulan ke depan, sampai bulan Juni, diminta digunakan dulu Rp250 miliar," tegas Ni'matullah.
Ia menjelaskan, anggaran parsial total senilai Rp500 miliar tahun ini. Namun demikian, masih akan dilihat keadaan bila situasi darurat bisa mereda sampai bulan Mei, artinya anggaran parsial bisa digunakan Rp250 miliar ini dianggap cukup.
"Ini untuk dua bulan ke depan kita beri. Banggar DPRD Sulsel sudah putuskan Rp250 miliar dipakai, masukkan proposalnya dan laporkan. Jangan sampai terkendala oleh anggaran, karena kita mau betul-betul pemerintah serius jangan terkesan terlambat," ucap Ketua DPDPartai Demokrat Sulsel itu.
Mengenai peruntukan anggaran parsial tahap awal senilai Rp250 miliar tersebut, pihaknya menekankan digunaka untuk perbaikan rumah sakit khususnya ruang isolasi, pemenuhan Alat Perlidungan Diri atau APD paramedia, insentif tenaga kesehatan hingga pembelian alat rapid tes.
"Kalau keadaan masih parah, terbuka peluang Rp500 miliar. Kita minta TPAD, BPKD memotong sejumlah kegiatan yang tidak terlalu penting, termasuk pekerjaan jembatan dan jalan, kita serahkan mana yang dipotong. Soal tanda tangan dewan itu urusan administrasi, nanti Senin juga bisa, yang jelas jalan saja terus," ujarnya menambahkan.