Mamuju (ANTARA) - Percepatan realokasi anggaran untuk penanganan COVID-19 di Provinsi Sulawesi Barat sudah mencapai 95 persen.
"Atas perintah percepatan refocusing, Alhamdulillah Sulbar lumayan cepat. Sampai saat ini telah mencapai 95 persen perampungan berbasis OPD," kata Sekretaris Provinsi Sulbar Muhammad Idris di Mamuju, Selasa.
Beberapa waktu lalu, Menteri Dalam Negeri menilai Sulbar sebagai salah satu provinsi dari lima provinsi terendah terkait "refocusing" dan realokasi anggaran penanganan virus corona
(COVID-19).
Namun jika melihat apa yang dirancang saat ini, Sulbar akan keluar dari posisi tersebut.
"Penilaian dari mendagri cukup membuat sesak nafas. Tetapi kalau kita lihat apa yang dirancang saat ini, Insya Allah kita tidak akan rendah lagi," kata Muhammad Idris.
Alokasi yang disampaikan pada tahap awal merupakan alokasi yang diminta dengan waktu satu minggu. Saat itu Pemprov Sulbar belum menghitung waktu keseluruhan total kebutuhan.
"Itulah yang membuat Sulbar mendapat penilaian terendah dari mendagri," katanya.
Selain itu, Pemprov Sulbar yang memiliki APBD sangat kecil bagi suatu pemerintah provinsi dan merupakan daerah yang baru berkembang namun disetarakan dengan provinsi lainnya yang lebih maju.
"Atas perintah percepatan refocusing, Alhamdulillah Sulbar lumayan cepat. Sampai saat ini telah mencapai 95 persen perampungan berbasis OPD," kata Sekretaris Provinsi Sulbar Muhammad Idris di Mamuju, Selasa.
Beberapa waktu lalu, Menteri Dalam Negeri menilai Sulbar sebagai salah satu provinsi dari lima provinsi terendah terkait "refocusing" dan realokasi anggaran penanganan virus corona
(COVID-19).
Namun jika melihat apa yang dirancang saat ini, Sulbar akan keluar dari posisi tersebut.
"Penilaian dari mendagri cukup membuat sesak nafas. Tetapi kalau kita lihat apa yang dirancang saat ini, Insya Allah kita tidak akan rendah lagi," kata Muhammad Idris.
Alokasi yang disampaikan pada tahap awal merupakan alokasi yang diminta dengan waktu satu minggu. Saat itu Pemprov Sulbar belum menghitung waktu keseluruhan total kebutuhan.
"Itulah yang membuat Sulbar mendapat penilaian terendah dari mendagri," katanya.
Selain itu, Pemprov Sulbar yang memiliki APBD sangat kecil bagi suatu pemerintah provinsi dan merupakan daerah yang baru berkembang namun disetarakan dengan provinsi lainnya yang lebih maju.