Makassar (ANTARA News) - Komisi D Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sulawesi Selatan meminta Dinas Tata Ruang dan Pemukiman setempat merancang ulang pembiayaan "Center Point of Indonesia".
"Belum ada perencanaan matang yang menjadi akhir dari keinginan kita, begitu juga jadwal dan kesepakatan pembiayaan yang didanai APBD dan APBN," kata Wakil Ketua Komisi D DPRD Sulsel Amir Uskara saat rapat kerja dengan Dinas Tarkim di Makassar, Kamis.
Ia juga meminta kepada Tarkim untuk membuat kesepakatan dengan pemerintah Kota Makassar, serta memasukkan CPI kedalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Sulsel.
"Sudah ada perencanaan awal bahwa yang ditanggung APBD hanya pembangunan infrastruktur. Kalau harus berharap semuanya pada APBD, sebaiknya CPI ditutup saja," ujar Amir yang juga Ketua Fraksi PPP.
Anggota Komisi D Burhanuddin Baharuddin, juga meminta Kepada Tarkim untuk membuat rancangan awal tentang pembiayaan, dengan tidak memasukkan bangunan baru yang tidak ada dalam perencanaan awal.
Legislator Golkar ini juga mengingat kepada Tarkim untuk tidak terlalu berharap turunnya Keputusan Presiden tentang Pamminasata yang salah satu poinnya terdapat CPI, dapat menjamin anggaran dari pusat.
Sementara Kepala Dinas Tarkim Sulsel Syarif Burhanuddin mengemukakan, pembangunan tetap mengacu pada perencanaan awal, dan semua Dinas yang terkait dengan CPI sudah berjuang maksimal mencari dana di pusat, hanya saja belum maksimal.
"Kalaupun ada Rumah Sakit, itu bukan perencanaan kita, tetapi GMTDC. Diharapkan ada dana perangsang dari APBD, untuk menjawab pertanyakan di pusat, apa yang dibiayai oleh daerah," ujarnya.
Untuk pengembangan CPI, lanjutnya, Tarkim meminta dana APBN 2010 Rp60 miliar namun hanya Rp2,5 miliar yang cair, sementara Dinas Perikanan dan Kelautan mendapatkan Rp5 miliar.
Menyangkut Wisma Negara yang dituding DPRD tidak ada dalam perencanaan awal, Gubernur Sulsel yang diwakili Asisten II Amal Natsir mengemukakan proyek tersebut didasari pertimbangan sejarah.
"Di tempat-tempat penting di Indonesia di bangun tempat peristirahatan kepala negara seperti di Bali," jelasnya.
DPRD Sulsel juga menantang keras jika dana APBD digunakan untuk mereklamasi kawasan CPI yang nantinya akan ditempati, Wisma Negara, Masjid 99 tiang, lapangan karebosi baru.
Megaproyek CPI di kawan Tanjung Bunga, yang digagas Gubernur Sulsel Syahrul Yasin Limpo ditaksir menelan anggaran Rp900 miliar lebih. (T.pso-099/M027)
"Belum ada perencanaan matang yang menjadi akhir dari keinginan kita, begitu juga jadwal dan kesepakatan pembiayaan yang didanai APBD dan APBN," kata Wakil Ketua Komisi D DPRD Sulsel Amir Uskara saat rapat kerja dengan Dinas Tarkim di Makassar, Kamis.
Ia juga meminta kepada Tarkim untuk membuat kesepakatan dengan pemerintah Kota Makassar, serta memasukkan CPI kedalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Sulsel.
"Sudah ada perencanaan awal bahwa yang ditanggung APBD hanya pembangunan infrastruktur. Kalau harus berharap semuanya pada APBD, sebaiknya CPI ditutup saja," ujar Amir yang juga Ketua Fraksi PPP.
Anggota Komisi D Burhanuddin Baharuddin, juga meminta Kepada Tarkim untuk membuat rancangan awal tentang pembiayaan, dengan tidak memasukkan bangunan baru yang tidak ada dalam perencanaan awal.
Legislator Golkar ini juga mengingat kepada Tarkim untuk tidak terlalu berharap turunnya Keputusan Presiden tentang Pamminasata yang salah satu poinnya terdapat CPI, dapat menjamin anggaran dari pusat.
Sementara Kepala Dinas Tarkim Sulsel Syarif Burhanuddin mengemukakan, pembangunan tetap mengacu pada perencanaan awal, dan semua Dinas yang terkait dengan CPI sudah berjuang maksimal mencari dana di pusat, hanya saja belum maksimal.
"Kalaupun ada Rumah Sakit, itu bukan perencanaan kita, tetapi GMTDC. Diharapkan ada dana perangsang dari APBD, untuk menjawab pertanyakan di pusat, apa yang dibiayai oleh daerah," ujarnya.
Untuk pengembangan CPI, lanjutnya, Tarkim meminta dana APBN 2010 Rp60 miliar namun hanya Rp2,5 miliar yang cair, sementara Dinas Perikanan dan Kelautan mendapatkan Rp5 miliar.
Menyangkut Wisma Negara yang dituding DPRD tidak ada dalam perencanaan awal, Gubernur Sulsel yang diwakili Asisten II Amal Natsir mengemukakan proyek tersebut didasari pertimbangan sejarah.
"Di tempat-tempat penting di Indonesia di bangun tempat peristirahatan kepala negara seperti di Bali," jelasnya.
DPRD Sulsel juga menantang keras jika dana APBD digunakan untuk mereklamasi kawasan CPI yang nantinya akan ditempati, Wisma Negara, Masjid 99 tiang, lapangan karebosi baru.
Megaproyek CPI di kawan Tanjung Bunga, yang digagas Gubernur Sulsel Syahrul Yasin Limpo ditaksir menelan anggaran Rp900 miliar lebih. (T.pso-099/M027)