Makassar (ANTARA) - Anggaran Sekertariat DPRD Provinsi Sulawesi Selatan ikut dipangkas hingga Rp40 miliar lebih untuk digunakan dalam percepatan penanganan wabah Coronavirus Disease (COVID-19) dari total anggaran pemotongan APBD senilai Rp500 miliar.
"Ini seiring dengan Peraturan Pemerintah dan dua Surat Keputusan Bersama (SKB) dua menteri yakni Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri, karena itu wajib," ujar Wakil Ketua DPRD Sulsel, Ni'matullah Erbe di Makassar, Kamis.
Ia menyebutkan, anggaran Rp500 miliar tersebut didapat dari rasionalisasi terhadap belanja tidak langsung yaitu belanja pegawai, belanja hibah dan belanja bantuan keuangan kepada kabupaten kota.
Untuk belanja pegawai dipangkas sebesar 50,13 persen serta belanja barang sebesar 50,21 persen. Sedangkan belanja modal sebesar 43,92 persen.
"Khusus disekertariat dewan kita dipotong Rp13 miliar, seperti biaya perjalanan baik dalam maupun luar termasuk perjalanan keluar negeri, uang makan minum. Ada potongan karena memenuhi SKB dua menteri tadi," sebut pria disapa akrab Ulla itu.
Sedangkan sisanya, dari beberapa belanja pegawai dan belanja hibah lainnya masuk dalam pemotongan hingga mencapai Rp40 miliar lebih. Kendati demikian, DPRD akan melakukan pemanggilan kepada gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 Provinsi Sulsel guna memberi penjelasan.
Ketua DPD Partai Demorat Sulsel ini juga menyampaikan, telah melaksanakan rapat bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) guna menyusun plafon anggaran untuk tahap pertama Rp250 miliar dalam waktu dua bulan dan jika wabah masih berlanjut akan ditambah Rp250 miliar.
Selain itu, DPRD meminta Pemerintah Provinsi untuk menyusul dan menyerahkan proposal penggunaan anggaran Rp500 miliar tersebut agar lebih jelas penggunaannya keuangannya.
Mengenai dengan pencairan anggaran COVID-19 tersebut, kata dia, tahap pertama ini sudah realisasi Rp10 miliar. Sedangkan tahap kedua mencapai Rp117,6 miliar, sementara yang terealisasi Rp93 miliar atau 79 persen. Dan tahap ketiga sebesar Rp372,4 juta belum terealisasi.
Ia menjelaskan, kebutuhan anggaran diprioritaskan pada tiga hal yakni, untuk penanganan kesehatan dan keselamatan masyarakat sebesar Rp291,7 miliar lebih, dan sebagian sudah cair.
Selanjutnya, untuk jaringan pengaman sosi sebesar Rp24,8 miliar dan telah cair sebagian, serta penanganan dampak ekonomi setelah pandemi korona sebesar Rp183 miliar, tapi belum dicairkan.
"Soal jaring pengaman sosial, dianggarkan tidak banyak karena Pemprov hanya memberikan supporting dan stimulus saja, dan yang melaksanakannya adalah Pemkot maupun Pemkab setempat. Untuk penanganan pasca pandemi diwajibkan pemprov segera mengodok agar ketersidan pangan dan ekonomi tetap stabil," katanya.
"Ini seiring dengan Peraturan Pemerintah dan dua Surat Keputusan Bersama (SKB) dua menteri yakni Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri, karena itu wajib," ujar Wakil Ketua DPRD Sulsel, Ni'matullah Erbe di Makassar, Kamis.
Ia menyebutkan, anggaran Rp500 miliar tersebut didapat dari rasionalisasi terhadap belanja tidak langsung yaitu belanja pegawai, belanja hibah dan belanja bantuan keuangan kepada kabupaten kota.
Untuk belanja pegawai dipangkas sebesar 50,13 persen serta belanja barang sebesar 50,21 persen. Sedangkan belanja modal sebesar 43,92 persen.
"Khusus disekertariat dewan kita dipotong Rp13 miliar, seperti biaya perjalanan baik dalam maupun luar termasuk perjalanan keluar negeri, uang makan minum. Ada potongan karena memenuhi SKB dua menteri tadi," sebut pria disapa akrab Ulla itu.
Sedangkan sisanya, dari beberapa belanja pegawai dan belanja hibah lainnya masuk dalam pemotongan hingga mencapai Rp40 miliar lebih. Kendati demikian, DPRD akan melakukan pemanggilan kepada gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 Provinsi Sulsel guna memberi penjelasan.
Ketua DPD Partai Demorat Sulsel ini juga menyampaikan, telah melaksanakan rapat bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) guna menyusun plafon anggaran untuk tahap pertama Rp250 miliar dalam waktu dua bulan dan jika wabah masih berlanjut akan ditambah Rp250 miliar.
Selain itu, DPRD meminta Pemerintah Provinsi untuk menyusul dan menyerahkan proposal penggunaan anggaran Rp500 miliar tersebut agar lebih jelas penggunaannya keuangannya.
Mengenai dengan pencairan anggaran COVID-19 tersebut, kata dia, tahap pertama ini sudah realisasi Rp10 miliar. Sedangkan tahap kedua mencapai Rp117,6 miliar, sementara yang terealisasi Rp93 miliar atau 79 persen. Dan tahap ketiga sebesar Rp372,4 juta belum terealisasi.
Ia menjelaskan, kebutuhan anggaran diprioritaskan pada tiga hal yakni, untuk penanganan kesehatan dan keselamatan masyarakat sebesar Rp291,7 miliar lebih, dan sebagian sudah cair.
Selanjutnya, untuk jaringan pengaman sosi sebesar Rp24,8 miliar dan telah cair sebagian, serta penanganan dampak ekonomi setelah pandemi korona sebesar Rp183 miliar, tapi belum dicairkan.
"Soal jaring pengaman sosial, dianggarkan tidak banyak karena Pemprov hanya memberikan supporting dan stimulus saja, dan yang melaksanakannya adalah Pemkot maupun Pemkab setempat. Untuk penanganan pasca pandemi diwajibkan pemprov segera mengodok agar ketersidan pangan dan ekonomi tetap stabil," katanya.