Jakarta (ANTARA) - Anggota Komisi VI DPR RI Herman Khaeron menginginkan petani di berbagai daerah dapat diberikan semangat melalui kebijakan stimulus dan bantuan pemerintah agar dapat terus memproduksi pangan di tengah pandemi COVID-19.
"Kami mendorong semangat para petani tetap terjaga untuk memproduksi pangan kita. Apa yang disampaikan oleh Pemerintah, untuk BUMN juga harus terlibat," kata Herman Khaeron dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Minggu.
Menurut dia, dengan menjaga semangat para petani Nusantara untuk memproduksi pangan maka juga akan bagus bagi sistem kedaulatan dan ketahanan pangan.
Politisi Fraksi Partai Demokrat itu mengimbau peran serta BUMN untuk bisa membantu mewujudkan kedaulatan pangan yang mandiri, sehingga ke depan harga bahan pangan dalam negeri bisa stabil dan ketahanan pangan dapat terpenuhi.
Ia mengingatkan bahwa saat ini negara-negara yang selama ini menjadi importir pangan juga terdampak pandemi sehingga mereka ada yang melakukan pembatasan dan menutup ekspor.
Untuk itu, lanjutnya, sangat esensial bagi Indonesia untuk meningkatkan kesadaran dalam rangka menjaga kedaulatan pangan mandiri yang berbasiskan kemampuan kita sendiri.
Sebelumnya, Pemerintah diminta mengaktifkan kembali keberadaan lembaga pembiayaan yang khusus untuk sektor pertanian, karena di saat pandemi COVID -19 ini petani merupakan salah satu yang menanggung dampak secara ekonomi.
Ketua DPP Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) Prasetyo Sunaryo di Jakarta, Kamis (21/5) mengatakan, saat ini petani kesulitan memperoleh akses permodalan dari lembaga pembiayaan umum seperti perbankan. "Untuk itu perlu ada lembaga pembiayaan yang khusus untuk modal kerja petani dan nelayan," katanya.
Dia mengungkapkan, pada masa lalu ada bank khusus untuk petani dan nelayan yakni Bank Tani dan Nelayan Indonesia (BTNI), kemudian berubah menjadi BRI, namun saat ditandangani perjanjian dengan IMF pada 1998 BRI harus berubah menjadi bank umum.
Selain lembaga pembiayaan khusus, lanjutnya, perlu adanya lembaga yang menangani pemasaran hasil pangan produksi petani agar penyediaannya stabil dan harga dapat terjaga.
Mengenai ketersediaan pangan, menurut dia, pemerintah seharusnya tidak mengandalkan pada pasokan impor dari luar, karena hal itu sangat rawan terutama ketika terjadi wabah saperti saat ini. "Wabah COVID-19 ini melanda hampir seluruh dunia, termasuk negara-negara produsen beras, kalau mereka menutup diri maka kita tidak bisa bergantung pada impor," katanya.
"Kami mendorong semangat para petani tetap terjaga untuk memproduksi pangan kita. Apa yang disampaikan oleh Pemerintah, untuk BUMN juga harus terlibat," kata Herman Khaeron dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Minggu.
Menurut dia, dengan menjaga semangat para petani Nusantara untuk memproduksi pangan maka juga akan bagus bagi sistem kedaulatan dan ketahanan pangan.
Politisi Fraksi Partai Demokrat itu mengimbau peran serta BUMN untuk bisa membantu mewujudkan kedaulatan pangan yang mandiri, sehingga ke depan harga bahan pangan dalam negeri bisa stabil dan ketahanan pangan dapat terpenuhi.
Ia mengingatkan bahwa saat ini negara-negara yang selama ini menjadi importir pangan juga terdampak pandemi sehingga mereka ada yang melakukan pembatasan dan menutup ekspor.
Untuk itu, lanjutnya, sangat esensial bagi Indonesia untuk meningkatkan kesadaran dalam rangka menjaga kedaulatan pangan mandiri yang berbasiskan kemampuan kita sendiri.
Sebelumnya, Pemerintah diminta mengaktifkan kembali keberadaan lembaga pembiayaan yang khusus untuk sektor pertanian, karena di saat pandemi COVID -19 ini petani merupakan salah satu yang menanggung dampak secara ekonomi.
Ketua DPP Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) Prasetyo Sunaryo di Jakarta, Kamis (21/5) mengatakan, saat ini petani kesulitan memperoleh akses permodalan dari lembaga pembiayaan umum seperti perbankan. "Untuk itu perlu ada lembaga pembiayaan yang khusus untuk modal kerja petani dan nelayan," katanya.
Dia mengungkapkan, pada masa lalu ada bank khusus untuk petani dan nelayan yakni Bank Tani dan Nelayan Indonesia (BTNI), kemudian berubah menjadi BRI, namun saat ditandangani perjanjian dengan IMF pada 1998 BRI harus berubah menjadi bank umum.
Selain lembaga pembiayaan khusus, lanjutnya, perlu adanya lembaga yang menangani pemasaran hasil pangan produksi petani agar penyediaannya stabil dan harga dapat terjaga.
Mengenai ketersediaan pangan, menurut dia, pemerintah seharusnya tidak mengandalkan pada pasokan impor dari luar, karena hal itu sangat rawan terutama ketika terjadi wabah saperti saat ini. "Wabah COVID-19 ini melanda hampir seluruh dunia, termasuk negara-negara produsen beras, kalau mereka menutup diri maka kita tidak bisa bergantung pada impor," katanya.