Mamuju, Sulbar (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat akan memberikan bantuan langsung tunai kepada usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) dan industri kecil dan menengah (IKM) akibat terdampak pandemi COVID-19.
"Merebaknya penyebaran pandemi COVID-19 sangat berdampak bagi para pelaku usaha, khususnya UMKM dna IKM," kata Gubernur Sulbar Ali Baal Masdar di Mamuju, Selasa.
Ia mengatakan Pemprov Sulbar bakal memberi BLT kepada para pelaku tersebut agar mereka dapat kembali membuka usahanya.
Gubernur mengatakan diperlukan data yang akurat para pelaku UMKM dan IKM terdampak COVID-19 agar bantuan yang diberikan dapat tepat sasaran.
"Kita harus lebih teliti dan bijak memberi bantuan kepada pelaku usaha UMKM dan IKM agar pembagiannya terbagi merata sesuai data yang terkumpul," katanya.
Ia meminta seluruh unsur pemerintahan yang ada di Sulbar membantu pelaku usaha UMKM dan IKM tanpa ada unsur politik di dalamnya.
Sekprov Sulbar Muhammad Idris juga mengatakan skema penerima bantuan harus memiliki data usaha untuk bisa mendapatkan bantuan usaha.
"Data UMKM dan IKM yang akan diberikan BLT harus mutakhir dan detail dan itu krusial, sebagai dasar pengambilan kebijakan di lapangan ketika bantuan diberikan, sehingga bantuan yang diberikan dirasakan dan berguna untuk masyarakat," katanya.
"Merebaknya penyebaran pandemi COVID-19 sangat berdampak bagi para pelaku usaha, khususnya UMKM dna IKM," kata Gubernur Sulbar Ali Baal Masdar di Mamuju, Selasa.
Ia mengatakan Pemprov Sulbar bakal memberi BLT kepada para pelaku tersebut agar mereka dapat kembali membuka usahanya.
Gubernur mengatakan diperlukan data yang akurat para pelaku UMKM dan IKM terdampak COVID-19 agar bantuan yang diberikan dapat tepat sasaran.
"Kita harus lebih teliti dan bijak memberi bantuan kepada pelaku usaha UMKM dan IKM agar pembagiannya terbagi merata sesuai data yang terkumpul," katanya.
Ia meminta seluruh unsur pemerintahan yang ada di Sulbar membantu pelaku usaha UMKM dan IKM tanpa ada unsur politik di dalamnya.
Sekprov Sulbar Muhammad Idris juga mengatakan skema penerima bantuan harus memiliki data usaha untuk bisa mendapatkan bantuan usaha.
"Data UMKM dan IKM yang akan diberikan BLT harus mutakhir dan detail dan itu krusial, sebagai dasar pengambilan kebijakan di lapangan ketika bantuan diberikan, sehingga bantuan yang diberikan dirasakan dan berguna untuk masyarakat," katanya.