Makassar (ANTARA) - Gubernur Sulawesi Selatan Prof HM Nurdin Abdullah menekankan pentingnya netralitas dalam pemerintahan pada pelantikan Penjabat (Pj) Wali Kota Makassar, Prof Rudi Djamaluddin, di Rumah Jabatan Gubernur Sulsel, Makassar, Jumat.
"Netralitas itu harus dijaga, netralitas harus jalan, ini juga yang saya tekankan pada pelantikan Prof Yusran sebelumnya. Apalagi di masa sekarang, jaga netralitas pemerintahan, kerja secara profesional karena hanya dengan ini kita bisa keluar dari persoalan yang jadi harapan seluruh masyarakat," jelasnya.
Belum lama ini, Nurdin Abdullah sebelumnya telah melantik Prof Yusran Jusuf sebagai Penjabat Wali Kota Makassar dan hanya menjabat selama 43 hari hingga 26 Juni. Posisi itu digantikan Kepala Dinas Prasarana Umum dan Penataan Ruang, Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, Prof Rudi Djamaluddin.
Nurdin Abdullah menyampaikan bahwa keputusan penggantian Pj Wali Kota Makassar merupakan sesuatu yang berat, namun hal ini dianggap bagian dari visi kemanusiaan di tengah virus corona atau COVID-19 yang mewabah.
"Ini adalah misi kemanusiaan dalam rangka kita memutus mata rantai COVID-19," katanya.
Sehingga kata dia, penggantian penjabat wali kota Makassar yang terbilang singkat itu dinilai bukanlah sesuatu yang spesial atau istimewa.
Menurut dia, hal itu karena jabatan Wali Kota Makassar bukanlah jabatan definitif yang sewaktu-waktu bisa digantikan sesuai Peraturan Gubernur berdasarkan hasil evaluasi. Apalagi jabatan ini hanya bisa dijabat maksimal satu tahun.
"Jadi tidak ada yang spesial dari penggantian wali kota sebab ini bukan definitif, ini penjabat masa jabatan maksimal satu tahun tetapi kita ada pergub yang bisa mengevaluasi setiap saat," kata dia.
Bahkan Nurdin Abdullah menyatakan tidak ada jaminan bagi yang menjabat posisi PJ Wali Kota Makassar akan berada di posisi tersebut seterusnya.
"Selama itu kita anggap kita butuhkan orang-orang yang lebih fokus lagi, kita banyak stok, tidak ada jaminan bahwa Pj Wali Kota Makassar sekarang ini bisa terus menerus," ujarnya.
Nurdin menyampaikan pula bahwa keputusan tersebut telah melalui konsultasi dengan Menteri Dalam Negeri (Mendagri)
Kata dia, Mendagri sangat memahami kondisi Makassar dengan angka kasus yg terus meningkat. Walaupun hasil kajian dari kesehatan masyarakat telah menunjukkan terjadinya pengendalian yang sudah dilakukan dengan baik.
"Jujur saja, pada pelantikan Prof Yusran sebulan lalu saya sudah sampaikan secara tegas untuk solidkan (gerakan pencegahan COVID-19) karena yang akan kita hadapi ini bukan hal mudah tetapi visi kemanusiaan," ujarnya.
"Netralitas itu harus dijaga, netralitas harus jalan, ini juga yang saya tekankan pada pelantikan Prof Yusran sebelumnya. Apalagi di masa sekarang, jaga netralitas pemerintahan, kerja secara profesional karena hanya dengan ini kita bisa keluar dari persoalan yang jadi harapan seluruh masyarakat," jelasnya.
Belum lama ini, Nurdin Abdullah sebelumnya telah melantik Prof Yusran Jusuf sebagai Penjabat Wali Kota Makassar dan hanya menjabat selama 43 hari hingga 26 Juni. Posisi itu digantikan Kepala Dinas Prasarana Umum dan Penataan Ruang, Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, Prof Rudi Djamaluddin.
Nurdin Abdullah menyampaikan bahwa keputusan penggantian Pj Wali Kota Makassar merupakan sesuatu yang berat, namun hal ini dianggap bagian dari visi kemanusiaan di tengah virus corona atau COVID-19 yang mewabah.
"Ini adalah misi kemanusiaan dalam rangka kita memutus mata rantai COVID-19," katanya.
Sehingga kata dia, penggantian penjabat wali kota Makassar yang terbilang singkat itu dinilai bukanlah sesuatu yang spesial atau istimewa.
Menurut dia, hal itu karena jabatan Wali Kota Makassar bukanlah jabatan definitif yang sewaktu-waktu bisa digantikan sesuai Peraturan Gubernur berdasarkan hasil evaluasi. Apalagi jabatan ini hanya bisa dijabat maksimal satu tahun.
"Jadi tidak ada yang spesial dari penggantian wali kota sebab ini bukan definitif, ini penjabat masa jabatan maksimal satu tahun tetapi kita ada pergub yang bisa mengevaluasi setiap saat," kata dia.
Bahkan Nurdin Abdullah menyatakan tidak ada jaminan bagi yang menjabat posisi PJ Wali Kota Makassar akan berada di posisi tersebut seterusnya.
"Selama itu kita anggap kita butuhkan orang-orang yang lebih fokus lagi, kita banyak stok, tidak ada jaminan bahwa Pj Wali Kota Makassar sekarang ini bisa terus menerus," ujarnya.
Nurdin menyampaikan pula bahwa keputusan tersebut telah melalui konsultasi dengan Menteri Dalam Negeri (Mendagri)
Kata dia, Mendagri sangat memahami kondisi Makassar dengan angka kasus yg terus meningkat. Walaupun hasil kajian dari kesehatan masyarakat telah menunjukkan terjadinya pengendalian yang sudah dilakukan dengan baik.
"Jujur saja, pada pelantikan Prof Yusran sebulan lalu saya sudah sampaikan secara tegas untuk solidkan (gerakan pencegahan COVID-19) karena yang akan kita hadapi ini bukan hal mudah tetapi visi kemanusiaan," ujarnya.