Makassar (ANTARA) - Direktur Jenderal (Dirjen) Hak Asasi Manusia (HAM) Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) DR Mualimin Abdi SH MH memberikan apresiasi atas penerapan peduli HAM di belasan kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel).
Apresiasi tersebut diungkapkan dalam Rapat Koordinasi Online Penilaian Kabupaten/Kota Peduli HAM, yang digelar pada Jumat (26/6/2020).
Selain Dirjen HAM, hadir pula dalam "virtual meeting" itu Direktur Kerja Sama HAM Direktorat Jenderal HAM Kementerian Hukum dan HAM Bambang Iriana Djajaatmadja, dan Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Sulawesi Selatan Harun Sulianto sebagai narasumber.
Acara itu diikuti oleh 100 peserta yang terdiri dari Biro Hukum Provinsi Sulawesi Selatan, Bagian Hukum Kabupaten/Kota se-Sulawesi Selatan, Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan, Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota se-Sulawesi Selatan, Bappeda Provinsi Sulawesi Selatan, Bappeda Kabupaten/kota se-Sulawesi Selatan, Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan dan Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota se-Sulawesi Selatan.
Agenda rapat terkait penyiapan data kabupaten/kota peduli HAM tahun anggaran 2020.
Dirjen HAM Mualimin Abdi menyambut positif penerapan Penghormatan, Perlindungan, Pemajuan, Penegakan, dan Pemenuhan HAM (P5 HAM) yang terlaksana dengan baik di belasan kabupaten/kota di Sulsel.
"Terbukti dengan 14 kabupaten/kota yang memperoleh predikat Peduli HAM di Provinsi Sulawesi Selatan pada tahun 2019 lalu. Untuk itu, Kita semua harus berkolaborasi dan bersinergi dengan baik agar mencapai 7 kriteria yg terdiri dari 83 indikator yang terdapat pada Permenkumham Nomor 34 Tahun 2016," ujar Mualimin.
Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan Harun Sulianto mengaku optimistis akan dapat mewujudkan seluruh kabupaten/kota di Sulawesi Selatan peduli HAM.
Ia pun menghimbau agar seluruh kabupaten/kota di Sulawesi Selatan terus berkolaborasi dengan baik untuk meraih predikat Peduli HAM di tahun 2020.
“Saat ini ada 10 Kabupaten/Kota yang masih kurang terhadap pemenuhan kriteria capaian Peduli HAM. Pelaksanaan kabupaten/kota Peduli HAM ini selaras dengan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia. Saya berharap, 24 kabupaten/kota yang ada di Sulawesi Selatan memperoleh predikat Peduli HAM pada tahun 2020 ini," ujarnya.
Harun juga mengatakan bahwa pihaknya siap melakukan pendampingan terhadap kabupaten/Kota yang belum memperoleh predikat Peduli HAM.
"Kami akan melakukan pendampingan secara serius terhadap masih adanya beberapa Kabupaten/Kota yang belum memperoleh predikat tersebut," tambah Harun. (*/adv)
Apresiasi tersebut diungkapkan dalam Rapat Koordinasi Online Penilaian Kabupaten/Kota Peduli HAM, yang digelar pada Jumat (26/6/2020).
Selain Dirjen HAM, hadir pula dalam "virtual meeting" itu Direktur Kerja Sama HAM Direktorat Jenderal HAM Kementerian Hukum dan HAM Bambang Iriana Djajaatmadja, dan Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Sulawesi Selatan Harun Sulianto sebagai narasumber.
Acara itu diikuti oleh 100 peserta yang terdiri dari Biro Hukum Provinsi Sulawesi Selatan, Bagian Hukum Kabupaten/Kota se-Sulawesi Selatan, Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan, Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota se-Sulawesi Selatan, Bappeda Provinsi Sulawesi Selatan, Bappeda Kabupaten/kota se-Sulawesi Selatan, Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan dan Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota se-Sulawesi Selatan.
Agenda rapat terkait penyiapan data kabupaten/kota peduli HAM tahun anggaran 2020.
Dirjen HAM Mualimin Abdi menyambut positif penerapan Penghormatan, Perlindungan, Pemajuan, Penegakan, dan Pemenuhan HAM (P5 HAM) yang terlaksana dengan baik di belasan kabupaten/kota di Sulsel.
"Terbukti dengan 14 kabupaten/kota yang memperoleh predikat Peduli HAM di Provinsi Sulawesi Selatan pada tahun 2019 lalu. Untuk itu, Kita semua harus berkolaborasi dan bersinergi dengan baik agar mencapai 7 kriteria yg terdiri dari 83 indikator yang terdapat pada Permenkumham Nomor 34 Tahun 2016," ujar Mualimin.
Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan Harun Sulianto mengaku optimistis akan dapat mewujudkan seluruh kabupaten/kota di Sulawesi Selatan peduli HAM.
Ia pun menghimbau agar seluruh kabupaten/kota di Sulawesi Selatan terus berkolaborasi dengan baik untuk meraih predikat Peduli HAM di tahun 2020.
“Saat ini ada 10 Kabupaten/Kota yang masih kurang terhadap pemenuhan kriteria capaian Peduli HAM. Pelaksanaan kabupaten/kota Peduli HAM ini selaras dengan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia. Saya berharap, 24 kabupaten/kota yang ada di Sulawesi Selatan memperoleh predikat Peduli HAM pada tahun 2020 ini," ujarnya.
Harun juga mengatakan bahwa pihaknya siap melakukan pendampingan terhadap kabupaten/Kota yang belum memperoleh predikat Peduli HAM.
"Kami akan melakukan pendampingan secara serius terhadap masih adanya beberapa Kabupaten/Kota yang belum memperoleh predikat tersebut," tambah Harun. (*/adv)