Makassar (ANTARA) - Wakil Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman meminta dinas sosial, dinas kesehatan dan dinas terkait lainnya melakukan intervensi dalam upaya mencegah gizi buruk dan mengentaskan stunting di daerah tersebut.
Andi Sudirman Sulaiman mengatakan dinas terkait dapat berperan dalam mencegah stunting dan gizi buruk melalui pemberian bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) kepada keluarga yang dianggap tingkat kesejahteraannya rendah.
“Bantuan melalui program PKH itu supaya mengurangi risiko anak kurang gizi atau ibu hamil kurang gizi yang disebabkan oleh ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan gizi ibu hamil atau anaknya tersebut,” kata Andi Sudirman dalam keterangannya di Makassar, Selasa.
Program PKH merupakan salah satu intervensi pemerintah melalui dinas sosial untuk mengurangi prevalensi stunting.
“Kami minta Dinas Kesehatan dan Dinas Sosial lingkup provinsi serta kabupaten/kota se-Sulawesi Selatan agar menyisir daerah dan menginterversi anggaran untuk penanganan stuntinhg dan gizi buruk pada 2021,” jelasnya.
Gubernur Sulawesi Selatan HM Nurdin Abdullah juga menugaskan seluruh tenaga pendamping gizi dan konselor stunting agar fokus menjaga 1.000 hari pertama kelahiran bayi.
Ia menjelaskan masalah gizi tidak bisa dijadikan sebagai alasan kuat sehingga angka stunting di Sulsel terus meningkat. Sebab, masalah yang paling penting adalah bagaimana pemahaman masyarakat harus betul-betul didampingi oleh para pendamping gizi dan konselor stunting ini.
"Pertama gizi nggak bisa menjadi alasan. Kedua memang kenapa penting pendampingan, karena pemahaman masyarakat yang anggap enteng ketika mereka hamil dan tidak betul-betul memberikan gizi yang baik kepada calon bayinya," urainya.
"Makanya saya bilang sebenarnya kalau kita memang kreatif, tidak ada istilah mereka ekonomi lemah dan sebagainya, apalagi di desa rata-rata halamannya luas (untuk menanam sayur-sayuran), dan pemberian sayur buah (kepada ibu hamil)," ujarnya.
Lebih lanjut ia menjelaskan, sebagai daerah agraris dan setiap tahunnya memberikan makan kepada 24 provinsi di Indonesia, namun masih bermasalah soal stunting, tentunya semua harus merasa malu dengan keadaan seperti ini.
Olehnya itu, ia optimistis tiga tahun kedepan masalah stunting bisa ditekan.
"Kita masih di atas rata-rata nasional, nah mudah-mudahan dengan pendamping ini bisa menekan, dan harapan kita dua tiga tahun kedepan stunting di Sulsel ini harus menurun," urainya.
Andi Sudirman Sulaiman mengatakan dinas terkait dapat berperan dalam mencegah stunting dan gizi buruk melalui pemberian bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) kepada keluarga yang dianggap tingkat kesejahteraannya rendah.
“Bantuan melalui program PKH itu supaya mengurangi risiko anak kurang gizi atau ibu hamil kurang gizi yang disebabkan oleh ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan gizi ibu hamil atau anaknya tersebut,” kata Andi Sudirman dalam keterangannya di Makassar, Selasa.
Program PKH merupakan salah satu intervensi pemerintah melalui dinas sosial untuk mengurangi prevalensi stunting.
“Kami minta Dinas Kesehatan dan Dinas Sosial lingkup provinsi serta kabupaten/kota se-Sulawesi Selatan agar menyisir daerah dan menginterversi anggaran untuk penanganan stuntinhg dan gizi buruk pada 2021,” jelasnya.
Gubernur Sulawesi Selatan HM Nurdin Abdullah juga menugaskan seluruh tenaga pendamping gizi dan konselor stunting agar fokus menjaga 1.000 hari pertama kelahiran bayi.
Ia menjelaskan masalah gizi tidak bisa dijadikan sebagai alasan kuat sehingga angka stunting di Sulsel terus meningkat. Sebab, masalah yang paling penting adalah bagaimana pemahaman masyarakat harus betul-betul didampingi oleh para pendamping gizi dan konselor stunting ini.
"Pertama gizi nggak bisa menjadi alasan. Kedua memang kenapa penting pendampingan, karena pemahaman masyarakat yang anggap enteng ketika mereka hamil dan tidak betul-betul memberikan gizi yang baik kepada calon bayinya," urainya.
"Makanya saya bilang sebenarnya kalau kita memang kreatif, tidak ada istilah mereka ekonomi lemah dan sebagainya, apalagi di desa rata-rata halamannya luas (untuk menanam sayur-sayuran), dan pemberian sayur buah (kepada ibu hamil)," ujarnya.
Lebih lanjut ia menjelaskan, sebagai daerah agraris dan setiap tahunnya memberikan makan kepada 24 provinsi di Indonesia, namun masih bermasalah soal stunting, tentunya semua harus merasa malu dengan keadaan seperti ini.
Olehnya itu, ia optimistis tiga tahun kedepan masalah stunting bisa ditekan.
"Kita masih di atas rata-rata nasional, nah mudah-mudahan dengan pendamping ini bisa menekan, dan harapan kita dua tiga tahun kedepan stunting di Sulsel ini harus menurun," urainya.