Makassar (ANTARA) - Pemerintah Sulawesi Selatan berhasil menyabet penghargaan pada penganugerahan Paritrana Award 2019 terkait perlindungan sosial bagi pekerja.
Sulsel menjadi juara kedua setelah juara pertama berhasil diraih Provinsi Sulawesi Utara dan juara ke tiga oleh Papua Barat.
Deputi Direktur Wilayah BPJS Ketenagakerjaan Sulawesi Maluku, Toto Suharto di Makassar, Rabu mengatakan Paritrana Award 2019 adalah program dari pemerintah yang diberikan kepada pelaku usaha, pemerintah kota dan provinsi yang telah memberikan dukungan atau memastikan perlindungan kepada warganya terhadap pekerjaannya.
"Alhamdulillah tahun lalu di tingkat kota dan sekarang naik di tingkat provinsi. Di wilayah Sulawesi dan Papua mendapat dua juara, ini berkah bagi kita semua. Saya mengucapkan terimakasih kepada pemerintah," katanya.
Penghargaan Paritrana Award 2019 dibuka langsung oleh Wakil Presiden RI Ma’ruf Amin secara virtual yang dihadiri oleh Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy, serta Menteri Ketenagakerjaan RI Ida Fauziyah.
Ia menyebutkan bahwa beberapa indikator penilaian untuk penerimaan penghargaan tersebut seperti pemerintah bisa mengkaver pekerjanya, sekaligus memiliki regulasi mulai dari perbub, perwali, pergub hingga peraturan daerah untuk perlindungan sosial tenaga kerja pada sebuah provinsi.
Selain itu, lanjut Toto, pemerintah provinsi yang memperoleh penghargaan dipastikan
mengampanyekan dan memastikan seluruh pekerja semua sektor, baik di tingkat pemerintah provinsi dan kota agar harus dilindungi.
"Jadi ini kita pastikan untuk mitigasi resiko, perlu adanya perlindungan dalam hal ini BPJS Ketenagakerjaan," katanya.
Toto menyebut jumlah angkatan kerja yang dicover sekitar 4,2 juta tercatat di sektor pekerja formal. Jika angka ini dibandingkan jumlah penduduk, maka angkatan kerja mencapai 60 persen lebih.
"Kalau kita di Sulsel sekitar 10 persen. Ini masih kecil, karena yang tercatat di angkatan kerja ini bisa jadi tidak tercatat pada kami tp bisa saja tercatat di daerah lain, karena seperti sentralisasi yang besar itu tidak tercatat di kami, belum lagi penduduk Sulsel yang bekerja di luar dan tidak tercatat," katanya.
Toto mengemukakan jumlah kepesertaan jika dibanding daerah lain pasti berbeda, karena Sulsel bukan daerah industri secara penuh. Tapi perlindungan sosial tidak mengenal siapapun dan kepada siapa harus ditujukan
Sementara Gubernur Sulawesi Selatan, Prof HM Nurdin Abdullah menyampaikan bahwa pemerintah terus akan mendorong kesadaran pemerintah kabupaten/kota maupun swasta untuk melakukan perlindungan tenaga kerja.
"BPJS Ktenagakerjaan sudah membuktikan bahwa telah hadir memberikan perlindungan terhadap tenaga kerja," katanya.
Menurutnya, BPJS Ketenagakerjaan memberikan kepastian. "Makanya saya bisa mengatakan wajib memberikan perlindungan pada diri kita semua, termasuk orang-orang memiliki asuransi, ini bagian dari menyiapkan kehidupan kita, pemerintah berharap mendorong untuk memanfaatkan program BPJS Ketenagakerjaan," tambah dia.
Sulsel menjadi juara kedua setelah juara pertama berhasil diraih Provinsi Sulawesi Utara dan juara ke tiga oleh Papua Barat.
Deputi Direktur Wilayah BPJS Ketenagakerjaan Sulawesi Maluku, Toto Suharto di Makassar, Rabu mengatakan Paritrana Award 2019 adalah program dari pemerintah yang diberikan kepada pelaku usaha, pemerintah kota dan provinsi yang telah memberikan dukungan atau memastikan perlindungan kepada warganya terhadap pekerjaannya.
"Alhamdulillah tahun lalu di tingkat kota dan sekarang naik di tingkat provinsi. Di wilayah Sulawesi dan Papua mendapat dua juara, ini berkah bagi kita semua. Saya mengucapkan terimakasih kepada pemerintah," katanya.
Penghargaan Paritrana Award 2019 dibuka langsung oleh Wakil Presiden RI Ma’ruf Amin secara virtual yang dihadiri oleh Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy, serta Menteri Ketenagakerjaan RI Ida Fauziyah.
Ia menyebutkan bahwa beberapa indikator penilaian untuk penerimaan penghargaan tersebut seperti pemerintah bisa mengkaver pekerjanya, sekaligus memiliki regulasi mulai dari perbub, perwali, pergub hingga peraturan daerah untuk perlindungan sosial tenaga kerja pada sebuah provinsi.
Selain itu, lanjut Toto, pemerintah provinsi yang memperoleh penghargaan dipastikan
mengampanyekan dan memastikan seluruh pekerja semua sektor, baik di tingkat pemerintah provinsi dan kota agar harus dilindungi.
"Jadi ini kita pastikan untuk mitigasi resiko, perlu adanya perlindungan dalam hal ini BPJS Ketenagakerjaan," katanya.
Toto menyebut jumlah angkatan kerja yang dicover sekitar 4,2 juta tercatat di sektor pekerja formal. Jika angka ini dibandingkan jumlah penduduk, maka angkatan kerja mencapai 60 persen lebih.
"Kalau kita di Sulsel sekitar 10 persen. Ini masih kecil, karena yang tercatat di angkatan kerja ini bisa jadi tidak tercatat pada kami tp bisa saja tercatat di daerah lain, karena seperti sentralisasi yang besar itu tidak tercatat di kami, belum lagi penduduk Sulsel yang bekerja di luar dan tidak tercatat," katanya.
Toto mengemukakan jumlah kepesertaan jika dibanding daerah lain pasti berbeda, karena Sulsel bukan daerah industri secara penuh. Tapi perlindungan sosial tidak mengenal siapapun dan kepada siapa harus ditujukan
Sementara Gubernur Sulawesi Selatan, Prof HM Nurdin Abdullah menyampaikan bahwa pemerintah terus akan mendorong kesadaran pemerintah kabupaten/kota maupun swasta untuk melakukan perlindungan tenaga kerja.
"BPJS Ktenagakerjaan sudah membuktikan bahwa telah hadir memberikan perlindungan terhadap tenaga kerja," katanya.
Menurutnya, BPJS Ketenagakerjaan memberikan kepastian. "Makanya saya bisa mengatakan wajib memberikan perlindungan pada diri kita semua, termasuk orang-orang memiliki asuransi, ini bagian dari menyiapkan kehidupan kita, pemerintah berharap mendorong untuk memanfaatkan program BPJS Ketenagakerjaan," tambah dia.