Makassar (ANTARA) - Staf Ahli Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) RI Bidang Ekonomi Razilu bersama tim memberi penguatan sekaligus mengevaluasi pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di lingkungan Kantor Wilayah (Kanwil) Kemenkumham Sulawesi selatan (Sulsel).
Acara itu digelar di Aula Kanwil Kemenkumham Sulsel di Makassar, Rabu(26/8).
Kepala Kanwil Kemenkumham Sulsel Harun Sulianto bersama para Kepala Divisi turut mendampingi Staf Ahli Menkumham dalam memberikan penguatan yang diikuti seluruh unit pelaksana teknis (UPT) di lingkungan Kanwil Kemenkumham Sulsel.
Saat ini, ada 28 UPT di lingkungan Kanwil Kemenkumham Sulsel yang akan mengikuti penilaian Tim Penilai Nasional (TPN).
Sesuai dengan target Menkumham, diharapkan 70 persen UPT dapat meraih predikat WBK dan WBBM. Hari pertama kegiatan, Razilu mengevaluasi tujuh UPT.
Razilu mengatakan untuk mewujudkan WBK/WBBM harus ada komitmen dari semua pegawai termasuk pimpinan, dan selalu melakukan sosialisasi dan internalisasi ke pegawai dan memiliki tim kerja yang solid.
Pimpinan pun harus menjadi rule model, harus ada perubahan mindset dan culture set ke arah pelayanan, dan pahami dan laksanakan tugas/fungsi dan peran ASN dengan baik, serta orientasi ke masa depan dengan meniatkan semuanya semata-mata untuk ibadah.
"Lakukan pembangunan ZI sebagai wujud kewajiban penyelenggara negara dan berikan pelayanan Publik yang profesional dan berkualitas kepada masyarakat tanpa ada pungli dan korupsi, niscaya akan terwujud WBK dan WBBM," lanjut Razilu
Hal lainnya yaitu dengan memaksimalkan komponen pengungkit dan komponen hasil. Komponen pengungkit merupakan komponen yang menjadi faktor penentu pencapaian sasaran hasil pembangunan ZI menuju WBK/WBBM.
Terdapat 6 komponen pengungkit, yaitu Manajemen Perubahan, Penataan Tatalaksana, Penataan Manajemen SDM, Penguatan Akuntabilitas Kinerja, Penguatan Pengawasan dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik.
Melalui 6 komponen dimaksud, diharapkan dapat menghasilkan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN serta peningkatan kualitas pelayanan publik, sebagai komponen hasil.
Razilu juga meminta untuk memperhatikan survey IKM dan IPK dari masyarakat agar grafiknya selalu mengalami peningkatan. (*/adv)
Acara itu digelar di Aula Kanwil Kemenkumham Sulsel di Makassar, Rabu(26/8).
Kepala Kanwil Kemenkumham Sulsel Harun Sulianto bersama para Kepala Divisi turut mendampingi Staf Ahli Menkumham dalam memberikan penguatan yang diikuti seluruh unit pelaksana teknis (UPT) di lingkungan Kanwil Kemenkumham Sulsel.
Saat ini, ada 28 UPT di lingkungan Kanwil Kemenkumham Sulsel yang akan mengikuti penilaian Tim Penilai Nasional (TPN).
Sesuai dengan target Menkumham, diharapkan 70 persen UPT dapat meraih predikat WBK dan WBBM. Hari pertama kegiatan, Razilu mengevaluasi tujuh UPT.
Razilu mengatakan untuk mewujudkan WBK/WBBM harus ada komitmen dari semua pegawai termasuk pimpinan, dan selalu melakukan sosialisasi dan internalisasi ke pegawai dan memiliki tim kerja yang solid.
Pimpinan pun harus menjadi rule model, harus ada perubahan mindset dan culture set ke arah pelayanan, dan pahami dan laksanakan tugas/fungsi dan peran ASN dengan baik, serta orientasi ke masa depan dengan meniatkan semuanya semata-mata untuk ibadah.
"Lakukan pembangunan ZI sebagai wujud kewajiban penyelenggara negara dan berikan pelayanan Publik yang profesional dan berkualitas kepada masyarakat tanpa ada pungli dan korupsi, niscaya akan terwujud WBK dan WBBM," lanjut Razilu
Hal lainnya yaitu dengan memaksimalkan komponen pengungkit dan komponen hasil. Komponen pengungkit merupakan komponen yang menjadi faktor penentu pencapaian sasaran hasil pembangunan ZI menuju WBK/WBBM.
Terdapat 6 komponen pengungkit, yaitu Manajemen Perubahan, Penataan Tatalaksana, Penataan Manajemen SDM, Penguatan Akuntabilitas Kinerja, Penguatan Pengawasan dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik.
Melalui 6 komponen dimaksud, diharapkan dapat menghasilkan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN serta peningkatan kualitas pelayanan publik, sebagai komponen hasil.
Razilu juga meminta untuk memperhatikan survey IKM dan IPK dari masyarakat agar grafiknya selalu mengalami peningkatan. (*/adv)