Makassar (ANTARA) - Dewan Pers menugaskan saksi ahli pers Herlambang Perdana Wiratraman untuk memberikan keterangan dan pendapat sebagai ahli di bidang hukum pers pada perkara gugatan sengketa pers terhadap dua media daring yakni herald.id dan inikata.co.id dengan nilai gugatan total Rp700 miliar di Pengadilan Negeri Kelas I Makassar, Sulawesi Selatan.
"Kalau di mimta untuk memberikan keterangan ahli, saya hadir. Itu adalah upaya untuk menjelaskan di ruang publik. Jadi, saya datang ini untuk menjelaskan itu," kata Herlambang di PN Makassar, Kamis.
Ia menjelaskan dalam sidang disebutkan bahwa ada upaya menyelesaikan sengketa pers melalui beberapa mekanisme di tingkat Dewan Pers. Sebab, dalam Undang-undang nomor 40 tahun 1999 tentang Pers telah diatur berkaitan keberatan soal pemberitaan.
"Ditanyakan gimana cara menyelesaikannya? kok melalui cara pengadilan, apa relefansinya?. Kan itu tadi ditanya apakah pelanggaran etik itu perbuatan melawan hukum tentu nggak ada, nggak boleh (disidangkan)," paparnya.
Herlambang menjelaskan, bahwa semua lembaga, instansi maupun kejaksaan dan pengadilan memiliki kode etik. Namun cara penyelesaiannya pelanggaran etik tentu secara internal di lembaga maupun instansi. Sama dalam kasus ini jika dikatakan melanggar etik tentu melalui mekanisme di Dewan Pers.
Selain itu mekanisme hukum khusus pers telah diatur dan menjadi aturan lex specialis untuk memberikan ruang kepada pihak yang keberatan atau kekeliruan dalam pemberitaan seperti diberikan hak jawab, hak koreksi dan seterusnya.
Pakar Hukum dari Universitas Gajah Mada itu menegaskan bahwa yang berkaitan dengan mekanisme penyelesaian sengketa pers atau keberatan atas penerbitan berita oleh media massa (karya jurnalistik) berada pada wilayah etika profesi.
"Gugatan ini terlalu berlebihan, sebaiknya memang tidak perlu diulang-ulang lagi, kenapa? Karena kasus begini tidak kunjung membawa perbaikan pada demokrasi. Kita mendorong menggunakan mekanisme hukum pers dan sama-sama menjaga dan merawat mekanisme hukum khusus itu," paparnya.
Sementara itu, penasihat hukum penggugat Murlianto usai sidang kepada wartawan mengatakan pihaknya masih berpatokan ada dasar pelanggaran etik dan itu dilanjutkan. Artinya, pendapat ahli bukan menjadi patokan mati, begitu juga majelis hakim, sebab itu hanya pendapat ahli.
"Silahkan ahli (Dewan Pers) berpendapat, kita juga sudah mengajukan bukti-bukti. Saya pikir sudah seperti itu. Nanti kita serahkan ke pengadilan memutuskan. Proses ini kan masih berproses, semua bukti-bukti sudah diajukan oleh pihak-pihak akan dipertimbangkan oleh hakim termasuk bukti kami," katanya.
Menanggapi hal tersebut Direktur LBH Pers Makassar Fajriani Langgeng seusai sidang menyatakan optimis bahwa kliennya selaku tergugat akan memenangkan gugatan pada akhir sidang nanti.
"Itu iya dari profesi dan tadi kami meyakini bahwa proses gugatan ini nantinya putusannya bebas. Yah, karena dari keterangan ahli yang bisa menjabarkan terkait hak jawab itu adalah final atau sebuah upaya terakhir ketika ada sengketa pers," tuturnya.
Bila pada akhirnya sengketa pers ini selesai, maka diharapkan tidak ada lagi persoalan gugatan terhadap media maupun wartawan. Seluruh persoalan, kata Fajri akan diselesaikan mekanismenya di Dewan Pers.
"Kami berharap tidak ada perkara perkara serupa yang muncul lagi gugatan (media). Peradilan khususnya terkait karya jurnalistik dan dikembalikan. Mekanisme itu melalui penyelesaian di Dewan Pers. Kami juga akan tetap mengupayakan dalam keputusan ketika nanti bebas," ucapnya dengan nada optimistis.
Sebelumnya, dua media di Kota Makassar yakni herald.id dan inikata.co.id digugat perdata di PN Makassar dengan nomor 3/Pdt.G/2024/PN Mks oleh lima mantan staf khusus di masa pemerintahan Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman. Penggugat menilai dari pemberitaannya tersebut menimbulkan kerugian materiil total senilai Rp700 miliar.
