Makassar (ANTARA) - Pemerintah Kota Makassar meyakini pembinaan pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) oleh Kejaksaan Negeri setempat, mulai dari pendampingan untuk memperoleh bantuan stimulan pemerintah lebih tepat.
Penjabat Wali Kota Makassar Rudy Djamaluddin di Makassar, Senin, mengatakan peluncuran Mitra Kecamatan Binaan di Wliayah Hukum Kejaksaan Negeri Makassar pada Kecamatan Biringkanaya menjadi titik awal kebangkitan ekonomi di tengah pandemi COVID-19.
"Launching Mitra Kacamatan Binaan di Wliayah Hukum Kejaksaan Negeri Makassar pada Kecamatan Biringkanaya, khususnya di kampung nelayan ini akan menjadi awal kebangkitan ekonomi rakyat di tengah pandemi COVID-19 ini," ujarnya.
Ia juga mengapresiasi kegiatan Kejari Makassar dalam pemulihan ekonomi nasional (PEN) khususnya di Kota Makassar.
Rudy Djamaluddin yang juga salah satu guru besar bidang konstruksi di Fakultas Teknik Unhas Makassar menjelaskan, COVID-19 membuat Indonesia menghadapi dua kondisi darurat. Pertama masalah kondidsi kesehatan, kedua kondisi ekonomi.
"Kita harapkan Makassar tidak ada lagi PSBB. PSBB memeng efektif untuk mengendalikan COVID-19 tetapi memukul roda-roda perekonomian kita. Oleh karenanya, kegiatan ini merupakan momentum sangat tepat dan baik di tengah kondisi masyarakat dalam menghadapi pendemi ini," katanya.
Rudy meyakini pembinaan UMKM yang dilakukan Kejari Makassar dalam memanfaatkan stimulus-stimulus ekonomi yang disiapkan pemerintah pusat bisa tepat sasaran. Bantuan anggaran-anggaran tersebut dipastikan bisa memulihkan ekonomi nasional secara nyata.
"Memang sasaran sektor ekonomi UMKM dan Koperasi merupakan sektor yang mudah dan cepat memulihkan ekonomi. Karena langsung menyentuh rakyat-rakyat kita yang memang sudah banyak terpukul karena pendemi ini," ucapnya.
Kepala Kejaksaan Negeri Makassar Andi Sundari juga memastikan jika semua mitra binaan dari Kejari yang memperoleh stimulan dari pemerintah itu tepat sasaran karena data-data dari setiap pelaku usaha divalidasi dengan teliti.
"Kejari Makassar akan memvalidasi data-data Koperasi dan UMKM untuk mendapatkan bantuan dana bergulir dari Lembaga Penyaluran Dana Bergulir (LPDB) maupun dari badan perbankan dalam mendukung program pemerintah terkait PEN," ucapnya.
Penjabat Wali Kota Makassar Rudy Djamaluddin di Makassar, Senin, mengatakan peluncuran Mitra Kecamatan Binaan di Wliayah Hukum Kejaksaan Negeri Makassar pada Kecamatan Biringkanaya menjadi titik awal kebangkitan ekonomi di tengah pandemi COVID-19.
"Launching Mitra Kacamatan Binaan di Wliayah Hukum Kejaksaan Negeri Makassar pada Kecamatan Biringkanaya, khususnya di kampung nelayan ini akan menjadi awal kebangkitan ekonomi rakyat di tengah pandemi COVID-19 ini," ujarnya.
Ia juga mengapresiasi kegiatan Kejari Makassar dalam pemulihan ekonomi nasional (PEN) khususnya di Kota Makassar.
Rudy Djamaluddin yang juga salah satu guru besar bidang konstruksi di Fakultas Teknik Unhas Makassar menjelaskan, COVID-19 membuat Indonesia menghadapi dua kondisi darurat. Pertama masalah kondidsi kesehatan, kedua kondisi ekonomi.
"Kita harapkan Makassar tidak ada lagi PSBB. PSBB memeng efektif untuk mengendalikan COVID-19 tetapi memukul roda-roda perekonomian kita. Oleh karenanya, kegiatan ini merupakan momentum sangat tepat dan baik di tengah kondisi masyarakat dalam menghadapi pendemi ini," katanya.
Rudy meyakini pembinaan UMKM yang dilakukan Kejari Makassar dalam memanfaatkan stimulus-stimulus ekonomi yang disiapkan pemerintah pusat bisa tepat sasaran. Bantuan anggaran-anggaran tersebut dipastikan bisa memulihkan ekonomi nasional secara nyata.
"Memang sasaran sektor ekonomi UMKM dan Koperasi merupakan sektor yang mudah dan cepat memulihkan ekonomi. Karena langsung menyentuh rakyat-rakyat kita yang memang sudah banyak terpukul karena pendemi ini," ucapnya.
Kepala Kejaksaan Negeri Makassar Andi Sundari juga memastikan jika semua mitra binaan dari Kejari yang memperoleh stimulan dari pemerintah itu tepat sasaran karena data-data dari setiap pelaku usaha divalidasi dengan teliti.
"Kejari Makassar akan memvalidasi data-data Koperasi dan UMKM untuk mendapatkan bantuan dana bergulir dari Lembaga Penyaluran Dana Bergulir (LPDB) maupun dari badan perbankan dalam mendukung program pemerintah terkait PEN," ucapnya.