Makassar (ANTARA) - Penjabat Wali Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan Rudy Djamaluddin meminta tim ahli rencana tata ruang wilayah (RTRW) setempat melakukan peninjauan terhadap wilayah Center Point of Indonesia (CPI) sebelum rencana peletakan batu pertamanya dilaksanakan.
"Insyallah groundbreaking atau peletakan batu pertama Twin Tower digelar akhir Oktober. Kita tidak ingin adanya polemik nanti yang bisa menghambat pembangunan ini. Makanya kami minta tim ahli tinjau dulu baru pembangunan," ujar Pj Wali Kota Rudy Djamaluddin di Makassar, Kamis.
Ia mengatakan, dalam rencana pembangunan itu, dirinya menginginkan adanya keterpaduan pembangunan dalam wilayah CPI khusus pembangunan Twin Tower antara Pemkot Makassar dan Pemprov Sulsel.
Prof Rudy menjelaskan, Twin Tower atau Menara Kembar Pemprov Sulsel bakal menjadi ikon baru Kota Makassar.
Karena dalam pembangunan gedung kembar tersebut akan dibangun 36 lantai yang digadang-gadang menjadi gedung tertinggi di Kawasan Timur Indonesia (KTI).
"Di sana nanti wilayah perkantoran sepeti kantor Gubernur Sulsel dan DPRD Sulsel. Tak hanya itu di sana juga nantinya ada mal dan hotel. Nantinya Twin Tower ini menjadi barometer pembangunan pemerintahan daerah di Indonesia," katanya.
Sementara Koordinator Tim Ahli RTRW Kota Makassar Prof Ananto mengatakan, pihaknya segera melakukan peninjauan kembali RTRW Twin Tower untuk melihat apakah pembangunan tersebut sesuai aturan baik yang berlaku secara nasional, provinsi, maupun pemerintahan daerah.
"Segera kita menggelar rapat. Semua pemangku kepentingan, baik dari pemerintah, pihak swasta dan masyarakat kita akan panggil. Dari peninjauan itu, apakah ada revisi atau tidak," katanya.
Ia menambahkan, pembangunan Twin Tower harus mendapatkan dukungan seluruh pihak, mengingat keberadaannya bisa menjadi peningkatan investasi dan lapangan kerja di Kota Makassar .
"Kedepannya Kota Makassar bisa sesuai dengan visi dan misinya terutama meningkatkan kesejahteraan masyarakat, meningkatkan investasi. Berati lebih banyak lapangan kerja. Namun yang paling penting juga tetap menjaga kualitas lingkungan hidup," ucapnya.
"Insyallah groundbreaking atau peletakan batu pertama Twin Tower digelar akhir Oktober. Kita tidak ingin adanya polemik nanti yang bisa menghambat pembangunan ini. Makanya kami minta tim ahli tinjau dulu baru pembangunan," ujar Pj Wali Kota Rudy Djamaluddin di Makassar, Kamis.
Ia mengatakan, dalam rencana pembangunan itu, dirinya menginginkan adanya keterpaduan pembangunan dalam wilayah CPI khusus pembangunan Twin Tower antara Pemkot Makassar dan Pemprov Sulsel.
Prof Rudy menjelaskan, Twin Tower atau Menara Kembar Pemprov Sulsel bakal menjadi ikon baru Kota Makassar.
Karena dalam pembangunan gedung kembar tersebut akan dibangun 36 lantai yang digadang-gadang menjadi gedung tertinggi di Kawasan Timur Indonesia (KTI).
"Di sana nanti wilayah perkantoran sepeti kantor Gubernur Sulsel dan DPRD Sulsel. Tak hanya itu di sana juga nantinya ada mal dan hotel. Nantinya Twin Tower ini menjadi barometer pembangunan pemerintahan daerah di Indonesia," katanya.
Sementara Koordinator Tim Ahli RTRW Kota Makassar Prof Ananto mengatakan, pihaknya segera melakukan peninjauan kembali RTRW Twin Tower untuk melihat apakah pembangunan tersebut sesuai aturan baik yang berlaku secara nasional, provinsi, maupun pemerintahan daerah.
"Segera kita menggelar rapat. Semua pemangku kepentingan, baik dari pemerintah, pihak swasta dan masyarakat kita akan panggil. Dari peninjauan itu, apakah ada revisi atau tidak," katanya.
Ia menambahkan, pembangunan Twin Tower harus mendapatkan dukungan seluruh pihak, mengingat keberadaannya bisa menjadi peningkatan investasi dan lapangan kerja di Kota Makassar .
"Kedepannya Kota Makassar bisa sesuai dengan visi dan misinya terutama meningkatkan kesejahteraan masyarakat, meningkatkan investasi. Berati lebih banyak lapangan kerja. Namun yang paling penting juga tetap menjaga kualitas lingkungan hidup," ucapnya.