Malili (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Luwu Timur melalui Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak melakukan meluncurkan Bantuan Sosial Beras (BSB) tahun 2020 kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH) di Aula Rujab Bupati, Luwu Timur, Selasa (06/10/2020).
Peluncuran program Kementerian Sosial RI ini dilakukan secara simbolis ditandai dengan penyerahan beras oleh Pjs Bupati Luwu Timur Jayadi Nas didampingi Kepala Dinas Sosial Luwu Timur Sukarti, Pimpinan Perum Bulog Palopo dan PT DNR, kepada enam perwakilan KPM PKH Luwu Timur, disaksikan para Camat dan perwakilan Kepala Desa se-Luwu Timur.
Kepala Dinas Sosial Kabupaten Luwu Timur Sukarti menyampaikan BSB ini disalurkan secara serentak di 11 Kecamatan se-Kabupaten Luwu Timur dengan total penerima bantuan sebanyak 7.514 KPM PKH.
Adapun bantuan BSB ini akan diberikan selama tiga bulan, dan setiap bulan KPM PKH menerima beras sebanyak 15 kg.
"Jadi setiap KPM PKH akan menerima 45 kg untuk bulan Agustus, September dan Oktober 2020," jelasnya.
Sementara, Pjs Bupati Luwu Timur Jayadi Nas mengatakan bantuan ini merupakan salah satu upaya Pemkab Luwu Timur untuk meringankan beban masyarakat di masa pandemi seperti saat ini.
“Kementerian Sosial melaksanakan program BSB sebagai program Jaring Pengaman Sosial bagi kelompok masyarakat miskin dan rentan miskin yang terdampak Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)," ujarnya.
Menurutnya, pelaksanaan BSB selain dalam upaya mengatasi dampak pandemi COVID-19 secara langsung kepada masyarakat lapis bawah yaitu KPM PKH, juga dapat mendukung Perum Bulog dalam melaksanakan tugasnya untuk menjaga stabilitas ketersediaan pangan nasional atau penguatan cadangan pangan Pemerintah.
Penyaluran Bansos beras kemudian akan meningkatkan kemampuan Perum Bulog dalam menyerap beras atau gabah dari petani, sehingga secara tidak langsung dapat menjaga dan meningkatkan kesejahteraan para petani.
“Penanganan Jaring Pengaman Sosial Pandemi COVID-19 ini akan terus berlangsung seiring dengan Penanganan Wabah sampai betul-betul bisa diatasi, bahkan lebih jauh lagi sampai kepada Penanganan Ekonomi Nasional karena dampak Pandemi bisa pulih kembali. Tentunya penanganannya memerlukan proses yang tidak cepat, melainkan harus secara berkesinambungan dengan kerjasama dan keterlibatan semua stake holder terkait," ungkap Jayadi.
Untuk itu, kepada semua OPD, kata Jayadi, khususnya kepada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, para Camat, Kepala Desa dan Lurah serta semua Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial, Pendamping PKH dan perusahaan Transporter agar bersama-sama mendukung dan sukseskan pendistribusian BSB untuk KPM PKH agar bermanfaat, tepat sasaran dan dapat terdistribusi sesuai dengan waktu yang telah ditentukan.
Dia juga mengingatkan kembali tentang Protokol Kesehatan yang harus selalu diutamakan kapanpun dan dimanapun kita berada, pakai masker, mencuci tangan dengan sabun serta menjaga jarak saat berada diluar rumah.
Terkait acara itu, Jayadi Nas menandatangani proposal Permohonan Bantuan Kendaraan Operasional Penanggulangan Bencana kepada Kementerian Sosial RI untuk memperlancar Program Peningkatan Kesejahteraan Sosial bagi Penyandang Masalah Kesehateraan Sosial (PMKS) di Luwu Timur. (*/Adv)
Peluncuran program Kementerian Sosial RI ini dilakukan secara simbolis ditandai dengan penyerahan beras oleh Pjs Bupati Luwu Timur Jayadi Nas didampingi Kepala Dinas Sosial Luwu Timur Sukarti, Pimpinan Perum Bulog Palopo dan PT DNR, kepada enam perwakilan KPM PKH Luwu Timur, disaksikan para Camat dan perwakilan Kepala Desa se-Luwu Timur.
Kepala Dinas Sosial Kabupaten Luwu Timur Sukarti menyampaikan BSB ini disalurkan secara serentak di 11 Kecamatan se-Kabupaten Luwu Timur dengan total penerima bantuan sebanyak 7.514 KPM PKH.
Adapun bantuan BSB ini akan diberikan selama tiga bulan, dan setiap bulan KPM PKH menerima beras sebanyak 15 kg.
"Jadi setiap KPM PKH akan menerima 45 kg untuk bulan Agustus, September dan Oktober 2020," jelasnya.
Sementara, Pjs Bupati Luwu Timur Jayadi Nas mengatakan bantuan ini merupakan salah satu upaya Pemkab Luwu Timur untuk meringankan beban masyarakat di masa pandemi seperti saat ini.
“Kementerian Sosial melaksanakan program BSB sebagai program Jaring Pengaman Sosial bagi kelompok masyarakat miskin dan rentan miskin yang terdampak Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)," ujarnya.
Menurutnya, pelaksanaan BSB selain dalam upaya mengatasi dampak pandemi COVID-19 secara langsung kepada masyarakat lapis bawah yaitu KPM PKH, juga dapat mendukung Perum Bulog dalam melaksanakan tugasnya untuk menjaga stabilitas ketersediaan pangan nasional atau penguatan cadangan pangan Pemerintah.
Penyaluran Bansos beras kemudian akan meningkatkan kemampuan Perum Bulog dalam menyerap beras atau gabah dari petani, sehingga secara tidak langsung dapat menjaga dan meningkatkan kesejahteraan para petani.
“Penanganan Jaring Pengaman Sosial Pandemi COVID-19 ini akan terus berlangsung seiring dengan Penanganan Wabah sampai betul-betul bisa diatasi, bahkan lebih jauh lagi sampai kepada Penanganan Ekonomi Nasional karena dampak Pandemi bisa pulih kembali. Tentunya penanganannya memerlukan proses yang tidak cepat, melainkan harus secara berkesinambungan dengan kerjasama dan keterlibatan semua stake holder terkait," ungkap Jayadi.
Untuk itu, kepada semua OPD, kata Jayadi, khususnya kepada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, para Camat, Kepala Desa dan Lurah serta semua Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial, Pendamping PKH dan perusahaan Transporter agar bersama-sama mendukung dan sukseskan pendistribusian BSB untuk KPM PKH agar bermanfaat, tepat sasaran dan dapat terdistribusi sesuai dengan waktu yang telah ditentukan.
Dia juga mengingatkan kembali tentang Protokol Kesehatan yang harus selalu diutamakan kapanpun dan dimanapun kita berada, pakai masker, mencuci tangan dengan sabun serta menjaga jarak saat berada diluar rumah.
Terkait acara itu, Jayadi Nas menandatangani proposal Permohonan Bantuan Kendaraan Operasional Penanggulangan Bencana kepada Kementerian Sosial RI untuk memperlancar Program Peningkatan Kesejahteraan Sosial bagi Penyandang Masalah Kesehateraan Sosial (PMKS) di Luwu Timur. (*/Adv)