Rantepao, Sulsel (ANTARA News) - Sebanyak 16 orang tenaga honorer yang tergolong dalam kategori I dalam lingkup Pemerintah Kabupaten Toraja Utara belum masuk dalam database kepegawaian.
Sekretaris Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Toraja Utara, Joni Palentek, di Makassar, Selasa, mengatakan, 16 tenaga honorer tersebut sudah mengabdi sejak 2005.
Menurut dia, berdasarkan hasil pendataan tenaga honorer kategori 1 di unit-unit kerja lingkup Pemkab Toraja Utara, sedikitnya 16 tenaga honorer yang memiliki SK sejak 2005 belum terangkat menjadi CPNS.
Ia menambahkan, 16 tenaga honorer tersebut sebelumnya telah mengabdi di kabupaten Tanatoraja sejak 2005 dan setelah pemekaran kabupaten, tenaga honorer tersebut dipindahtugaskan ke kabupaten Toraja Utara.
"Saat ini, data mereka sudah dibawa ke Jakarta untuk diverifikasi ulang oleh Badan Administrasi dan Kepegawaian Nasional (BAKN)," ucapnya.
Verifikai ini, lanjut mereka, termasuk validasi absensi selama lima tahun serta honor yang mereka terima selama bekerja di Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).
Menurut dia, verifikasi tenaga honorer yang dilakukan oleh BAKN ini sangat penting untuk mengantisipasi munculnya tenaga honorer siluman.
"BKD juga sudah meminta kepada pimpinan unit kerja mempersiapkan semua berkas administrasi tenaga honorer di unit kerja masing-masing untuk dapat memperlancar proses verifikasi," katanya. (T.pso-103/S016)Â
Sekretaris Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Toraja Utara, Joni Palentek, di Makassar, Selasa, mengatakan, 16 tenaga honorer tersebut sudah mengabdi sejak 2005.
Menurut dia, berdasarkan hasil pendataan tenaga honorer kategori 1 di unit-unit kerja lingkup Pemkab Toraja Utara, sedikitnya 16 tenaga honorer yang memiliki SK sejak 2005 belum terangkat menjadi CPNS.
Ia menambahkan, 16 tenaga honorer tersebut sebelumnya telah mengabdi di kabupaten Tanatoraja sejak 2005 dan setelah pemekaran kabupaten, tenaga honorer tersebut dipindahtugaskan ke kabupaten Toraja Utara.
"Saat ini, data mereka sudah dibawa ke Jakarta untuk diverifikasi ulang oleh Badan Administrasi dan Kepegawaian Nasional (BAKN)," ucapnya.
Verifikai ini, lanjut mereka, termasuk validasi absensi selama lima tahun serta honor yang mereka terima selama bekerja di Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).
Menurut dia, verifikasi tenaga honorer yang dilakukan oleh BAKN ini sangat penting untuk mengantisipasi munculnya tenaga honorer siluman.
"BKD juga sudah meminta kepada pimpinan unit kerja mempersiapkan semua berkas administrasi tenaga honorer di unit kerja masing-masing untuk dapat memperlancar proses verifikasi," katanya. (T.pso-103/S016)Â