Jakarta (ANTARA) - Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria berharap DKI Jakarta bisa mengaspirasikan Undang-undang Cipta Kerja pada pertemuan antara Gubernur dan Presiden Joko Widodo berikutnya, mengingat dalam pertemuan sebelumnya Pemprov DKI tidak mendapat kesempatan bicara.
"Saya kira seperti rapat sebelumnya (ditunjuk lima kepala daerah), biasanya (kalau dapat) DKI pada kesempatan pertama atau terakhir. Jadi dalam rapat berikutnya, kita akan sampaikan apa yang mungkin belum sempat disampaikan," kata Riza di Jakarta, Selasa.
Kendati demikian, Riza mengaku tidak tahu kapan rapat selanjutnya akan digelar Presiden Jokowi dan hanya mengatakan bahwa rapat serupa dilakukan secara berkala bersama gubernur atau pun masing-masing pimpinan daerah lainnya.
"Nanti pasti pemerintah pusat juga akan mendiskusikannya dan dalam kesempatan tersebut kami akan menyampaikan aspirasi yang disampaikan para pendemo kepada kami untuk kami teruskan," ujarnya.
Kirim surat
Menyusul sejumlah kepala daerah mengirimkan surat pada Presiden Joko Widodo untuk meneruskan aspirasi buruh yang menolak UU Cipta Kerja, Riza tidak menjawab dengan pasti.
Politikus Gerindra ini hanya menjawab bahwa pengiriman surat yang dilakukan oleh daerah sudah mewakili aspirasi dari masyarakat terkait UU Cipta Kerja itu.
"Itu kan sudah disampaikan, pemerintah Jabar sudah sampaikan, pemerintah Jatim sudah sampaikan, saya kira cukup sudah diwakili," katanya.
Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menemui massa aksi penolak Omnibus Law Cipta Kerja di Bundaran HI, Kamis (8/10) malam. Ketika itu, Anies berjanji akan meneruskan aspirasi masyarakat kepada pemerintah pusat.
"Saya ingin sampaikan bahwa apa yang tadi, jadi aspirasi besok kita akan teruskan aspirasi itu. Besok disampaikan," kata Anies di Jakarta, Kamis (8/10) malam.
Namun, saat rapat bersama Jokowi beberapa waktu lalu, Anies mengaku tak bisa menyampaikan aspirasi. Dalam rapat tersebut, Jokowi yang berbicara kepada lima kepala daerah yang mendapat kesempatan.
Partai Gerindra yang menaungi Riza Patria sendiri mendukung Omnibus Law yang disahkan DPR, Senin (5/10) lalu, bersama dengan enam fraksi lainnya yang duduk di DPR RI.
"Saya kira seperti rapat sebelumnya (ditunjuk lima kepala daerah), biasanya (kalau dapat) DKI pada kesempatan pertama atau terakhir. Jadi dalam rapat berikutnya, kita akan sampaikan apa yang mungkin belum sempat disampaikan," kata Riza di Jakarta, Selasa.
Kendati demikian, Riza mengaku tidak tahu kapan rapat selanjutnya akan digelar Presiden Jokowi dan hanya mengatakan bahwa rapat serupa dilakukan secara berkala bersama gubernur atau pun masing-masing pimpinan daerah lainnya.
"Nanti pasti pemerintah pusat juga akan mendiskusikannya dan dalam kesempatan tersebut kami akan menyampaikan aspirasi yang disampaikan para pendemo kepada kami untuk kami teruskan," ujarnya.
Kirim surat
Menyusul sejumlah kepala daerah mengirimkan surat pada Presiden Joko Widodo untuk meneruskan aspirasi buruh yang menolak UU Cipta Kerja, Riza tidak menjawab dengan pasti.
Politikus Gerindra ini hanya menjawab bahwa pengiriman surat yang dilakukan oleh daerah sudah mewakili aspirasi dari masyarakat terkait UU Cipta Kerja itu.
"Itu kan sudah disampaikan, pemerintah Jabar sudah sampaikan, pemerintah Jatim sudah sampaikan, saya kira cukup sudah diwakili," katanya.
Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menemui massa aksi penolak Omnibus Law Cipta Kerja di Bundaran HI, Kamis (8/10) malam. Ketika itu, Anies berjanji akan meneruskan aspirasi masyarakat kepada pemerintah pusat.
"Saya ingin sampaikan bahwa apa yang tadi, jadi aspirasi besok kita akan teruskan aspirasi itu. Besok disampaikan," kata Anies di Jakarta, Kamis (8/10) malam.
Namun, saat rapat bersama Jokowi beberapa waktu lalu, Anies mengaku tak bisa menyampaikan aspirasi. Dalam rapat tersebut, Jokowi yang berbicara kepada lima kepala daerah yang mendapat kesempatan.
Partai Gerindra yang menaungi Riza Patria sendiri mendukung Omnibus Law yang disahkan DPR, Senin (5/10) lalu, bersama dengan enam fraksi lainnya yang duduk di DPR RI.