Makassar (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Gowa melalui Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura membantah terjadinya kelangkaan pupuk bersubsidi di Kabupaten Gowa.
Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura Kabupaten Gowa, Sugeng Priyanto pada sosialisasi penyaluran pupuk subsidi di Gowa, Rabu mengatakan kelangkaan pupuk yang terjadi saat ini bukan karena kurangnya pupuk, tetapi akibat penggunaan pupuk yang tidak tepat dan tidak sesuai dengan aturan penggunaannya.
"Jika penggunaan pupuk sesuai dengan takaran, dirinya yakin kebutuhan pupuk di Kabupaten Gowa untuk lahan seluas 33 ribu hektar aman hingga Januari tahun depan," ujarnya.
Berbeda dari sebelumnya, pupuk bersubsidi tahun 2020 hanya bisa diakses melalui Elektronik Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (e-RDKK) yang disusun oleh para petani dan dipimpin oleh para penyuluh petani di lapangan.
e-RDKK adalah suatu rencana kebutuhan sarana produksi pertanian dan alsintan untuk satu musim/siklus yang disusun berdasarkan musyawarah anggota kelompok tani.
"Jadi pupuk bersubsidi ini hanya diperuntukkan bagi petani yang masuk dalam kelompok tani dan telah diakses melalui e-RDKK. Mereka adalah petani yang betul-betul berprofesi sebagai petani dan memiliki lahan tidak lebih dari dua hektar," jelasnya.
Ia juga menyampaikan kepada para petani bahwa alokasi dan harga eceran tertinggi pupuk bersubsidi di sektor Pertanian Tahun Anggaran 2020 telah diatur dalam pertaturan Menteri Pertanian Nomor 1 Tahun 2020.
"Karena pupuk bersubsidi ini adalah barang yang terbatas kemudian dibatasi oleh negara, sehingga peredarannya itu diatur oleh pemerintah pusat," tambah Sugeng.
Hal senada disampaikan penjabat Sekda Gowa, Kamsina bahwa kelangkaan ini bukan karena Kabupaten Gowa kekurangan pupuk subsidi, tetapi karena penggunaan pupuk yang tidak sesuai.
"Dulu pemakaian pupuk untuk satu hektar lahan menggunakan pupuk delapan sak. Padahal sekarang untuk lahan satu hektar cukup enam sak saja, sehingga para petani kita merasa kurang karena pemakaiannya tidak sesuai dengan aturan," katanya.
Kamsina berharap melalui kegiatan sosialisasi ini, petani paham cara penggunaan pupuk bersubsidi. Sehingga semua keluhan-keluhan petani terkait pupuk bisa diminimalisir.
"Saya juga meminta bantuan dari para petani agar kita bisa saling bersinergi dengan para penyuluh pertanian agar semuanya dapat berjalan dengan baik dan tidak ada kesalahpahaman yang terjadi di lapangan," harapnya.
Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura Kabupaten Gowa, Sugeng Priyanto pada sosialisasi penyaluran pupuk subsidi di Gowa, Rabu mengatakan kelangkaan pupuk yang terjadi saat ini bukan karena kurangnya pupuk, tetapi akibat penggunaan pupuk yang tidak tepat dan tidak sesuai dengan aturan penggunaannya.
"Jika penggunaan pupuk sesuai dengan takaran, dirinya yakin kebutuhan pupuk di Kabupaten Gowa untuk lahan seluas 33 ribu hektar aman hingga Januari tahun depan," ujarnya.
Berbeda dari sebelumnya, pupuk bersubsidi tahun 2020 hanya bisa diakses melalui Elektronik Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (e-RDKK) yang disusun oleh para petani dan dipimpin oleh para penyuluh petani di lapangan.
e-RDKK adalah suatu rencana kebutuhan sarana produksi pertanian dan alsintan untuk satu musim/siklus yang disusun berdasarkan musyawarah anggota kelompok tani.
"Jadi pupuk bersubsidi ini hanya diperuntukkan bagi petani yang masuk dalam kelompok tani dan telah diakses melalui e-RDKK. Mereka adalah petani yang betul-betul berprofesi sebagai petani dan memiliki lahan tidak lebih dari dua hektar," jelasnya.
Ia juga menyampaikan kepada para petani bahwa alokasi dan harga eceran tertinggi pupuk bersubsidi di sektor Pertanian Tahun Anggaran 2020 telah diatur dalam pertaturan Menteri Pertanian Nomor 1 Tahun 2020.
"Karena pupuk bersubsidi ini adalah barang yang terbatas kemudian dibatasi oleh negara, sehingga peredarannya itu diatur oleh pemerintah pusat," tambah Sugeng.
Hal senada disampaikan penjabat Sekda Gowa, Kamsina bahwa kelangkaan ini bukan karena Kabupaten Gowa kekurangan pupuk subsidi, tetapi karena penggunaan pupuk yang tidak sesuai.
"Dulu pemakaian pupuk untuk satu hektar lahan menggunakan pupuk delapan sak. Padahal sekarang untuk lahan satu hektar cukup enam sak saja, sehingga para petani kita merasa kurang karena pemakaiannya tidak sesuai dengan aturan," katanya.
Kamsina berharap melalui kegiatan sosialisasi ini, petani paham cara penggunaan pupuk bersubsidi. Sehingga semua keluhan-keluhan petani terkait pupuk bisa diminimalisir.
"Saya juga meminta bantuan dari para petani agar kita bisa saling bersinergi dengan para penyuluh pertanian agar semuanya dapat berjalan dengan baik dan tidak ada kesalahpahaman yang terjadi di lapangan," harapnya.