Makassar (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan melalui inspektorat menggelar Rapat Koordinasi Pengawasan Daerah (Rakorwasda) untuk sinergikan berbagai pihak dalam mencegah korupsi di tatanan pemerintah.
Pelaksana Tugas Inspektur Inspektorat Provinsi Sulawesi Selatan Hj Sri Wahyuni Nurdin di Makassar, Kamis, mengatakan Rakorwasda untuk menyamakan persepsi, sinkronisasi dan sinergitas di antara penyelenggaraan pemerintahan daerah agar pengawasan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah berjalan secara efisien, efektif dan sesuai dengan ketentuan dan perundang-undangan.
"Kegiatan ini juga untuk melakukan percepatan dalam pelaksanaan program Pencegahan Korupsi yang terintegrasi maupun strategi nasional Pencegahan korupsi di provinsi Sulawesi Selatan dan melakukan akselerasi dalam rangka peningkatan kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)," jelasnya di Makassar, Kamis.
Dalam laporannya, ia menyebut pula bahwa kegiatan ini dilakukan dengan harapan agar peran APIP, BPK (Badan Pengawas Keuangan) dan KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) saling bersinergi agar tercipta komitmen dan pemahaman yang sama dalam upaya pencegahan korupsi.
Penyamaan persepsi itu, kata Hj. Sri Wahyuni, guna mengambil langkah strategis untuk pencegahan korupsi di seluruh pemerintah daerah lingkup Pemerintah Provinsi Sulsel.
Sehingga diharapkan sasaran utama reformasi birokrasi senantiasa dapat terwujud baik peningkatan kapasitas dan akuntabilitas organisasi pemerintahan yang bersih dari KKN serta peningkatan pelayanan publik.
Gubernur Provinsi Sulsel Nurdin Abdullah mengatakan bahwa sebagai instansi pengawasan, peran APIP di pemerintahan sangat besar. Olehnya itu, ia berharap APIP bisa bekerja dengan baik, profesional dan tidak mudah diintervensi.
"Saya kira ini adalah bentuk dari penguatan APIP, saya meminta teman-teman APIP untuk bekerja secara profesional dan tidak mudah diintervensi. APIP ini menjadi filter dan menjadi accounting yang tahu persis isi keuangan pemerintah daerah," ujarnya.
Pada kesempatan yang sama, Penjabat Sementara (Pjs) Bupati Gowa Andi Aslam Patonangi berharap kapabilitas APIP Kabupaten Gowa semakin meningkat.
"APIP kita sudah level tiga, tinggal bagaimana kemudian fokus APIP itu pemeriksaan berbasis resiko, kemudian penguasaan manajemen resiko kita makin perkuat di APIP kita," ujarnya.
Selain itu, Asisten Bidang Pemerintahan Provinsi Sulawesi Selatan ini juga berharap ke depan APIP lebih diberdayakan untuk mengawal proses pemerintahan yang tentunya bekerja sama dengan semua komponen terkait dan stakeholder pengawasan.
Pelaksana Tugas Inspektur Inspektorat Provinsi Sulawesi Selatan Hj Sri Wahyuni Nurdin di Makassar, Kamis, mengatakan Rakorwasda untuk menyamakan persepsi, sinkronisasi dan sinergitas di antara penyelenggaraan pemerintahan daerah agar pengawasan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah berjalan secara efisien, efektif dan sesuai dengan ketentuan dan perundang-undangan.
"Kegiatan ini juga untuk melakukan percepatan dalam pelaksanaan program Pencegahan Korupsi yang terintegrasi maupun strategi nasional Pencegahan korupsi di provinsi Sulawesi Selatan dan melakukan akselerasi dalam rangka peningkatan kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)," jelasnya di Makassar, Kamis.
Dalam laporannya, ia menyebut pula bahwa kegiatan ini dilakukan dengan harapan agar peran APIP, BPK (Badan Pengawas Keuangan) dan KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) saling bersinergi agar tercipta komitmen dan pemahaman yang sama dalam upaya pencegahan korupsi.
Penyamaan persepsi itu, kata Hj. Sri Wahyuni, guna mengambil langkah strategis untuk pencegahan korupsi di seluruh pemerintah daerah lingkup Pemerintah Provinsi Sulsel.
Sehingga diharapkan sasaran utama reformasi birokrasi senantiasa dapat terwujud baik peningkatan kapasitas dan akuntabilitas organisasi pemerintahan yang bersih dari KKN serta peningkatan pelayanan publik.
Gubernur Provinsi Sulsel Nurdin Abdullah mengatakan bahwa sebagai instansi pengawasan, peran APIP di pemerintahan sangat besar. Olehnya itu, ia berharap APIP bisa bekerja dengan baik, profesional dan tidak mudah diintervensi.
"Saya kira ini adalah bentuk dari penguatan APIP, saya meminta teman-teman APIP untuk bekerja secara profesional dan tidak mudah diintervensi. APIP ini menjadi filter dan menjadi accounting yang tahu persis isi keuangan pemerintah daerah," ujarnya.
Pada kesempatan yang sama, Penjabat Sementara (Pjs) Bupati Gowa Andi Aslam Patonangi berharap kapabilitas APIP Kabupaten Gowa semakin meningkat.
"APIP kita sudah level tiga, tinggal bagaimana kemudian fokus APIP itu pemeriksaan berbasis resiko, kemudian penguasaan manajemen resiko kita makin perkuat di APIP kita," ujarnya.
Selain itu, Asisten Bidang Pemerintahan Provinsi Sulawesi Selatan ini juga berharap ke depan APIP lebih diberdayakan untuk mengawal proses pemerintahan yang tentunya bekerja sama dengan semua komponen terkait dan stakeholder pengawasan.