Makassar (ANTARA) - Jaringan Indonesia Positif (JIP) sebagai organisasi pegiat Orang dengan HIV/AIDS menggandeng para tokoh agama dan tokoh masyarakat untuk mengedukasi warga khususnya di Kota Makassar terkait dengan HIV dan AIDS.
Focal Point JIP Makassar, Muh Akbar Abdullah, pada pertemuan bersama tokoh agama dan masyarakat di Makassar, Jumat, mengemukakan munculnya stigma di masyarakat hingga kekhawatiran berlebihan terhadap keberadaan ODHA (Orang Dengan HIV dan AIDS) terjadi lantaran masyarakat belum paham terkait dengan HIV dan AIDS, khususnya cara penularannya.
"Inilah menjadi dasar pertemuan ini kami gelar. Kita tidak ingin pengetahuan HIV dan AIDS hanya sebatas populasi kunci (ODHA), tetapi pemahaman ini sangat perlu diketahui masyarakat luas," katanya.
Akbar mengemukakan bahwa program penanggulangan HIV dan AIDS tampak belum maksimal, bukan hanya pada tingkat pemerintahan bagian atas tetapi juga pada pemerintahan dasar, yakni desa dan kelurahan.
Oleh karena itu, kata dia, dibutuhkan keterlibatan program penanggulangan yang melibatkan berbagai pihak, khususnya tokoh agama, tokoh masyarakat, politikus, lembaga keagamaan dan media sebagai bagian pelaksana program edukasi serta pengambil kebijakan di masyarakat.
"Maka dari itu diperlukan perbaikan komunikasi dan koordinasi guna tidak terjadi miskomunikasi di masyarakat terkait HIV dan AIDS, termasuk pendekatan pada generasi milenial," ujarnya.
Pada kesempatan tersebut, sedikitnya 15 pihak kelurahan di Kota Makassar turut hadir dan juga beberapa organisasi keagamaan termasuk Pemuda Muhammadiyah dan perwakilan KNPI (Komite Nasional Pemuda Indonesia).
Para organisasi kepemudaan juga ikut menyampaikan komitmennya dalam mengawal kegiatan-kegiatan mengenai edukasi ke kaum milenial mengenai HIV dan AIDS.
Pertemuan ini juga mengungkapkan bahwa anggaran penanggulangan HIV dan AIDS di Kota Makassar menjadi "zero" melalui Komisi Pemberantasan AIDS (KPA) Kota Makassar.
"Cukup ironi memang ketika kita ingin menggeliatkan penanggulangan HIV dan AIDS, sementara tidak ada dukungan anggaran untuk pelaksanaannya. Jika sebelumnya tahun 2019 angkanya telah mendekati satuan miliar, tahun 2020 ini dikali 0 alias tidak ada sama sekali," urai Azis Lasabbe, selaku Pengelola Program HIV KPA Makassar.
Azis menyebutkan bahwa saat ini penyebaran HIV dan AIDS bukan hanya pada kelompok berisiko, tetapi penderitanya banyak diperoleh dari ibu rumah tangga dan anak.
"Mereka terjangkiti dari ayah yang bisa saja jajan di luar kemudian melakukan seks tidak aman. Maka penting HIV dan AIDS diketahui setiap orang," katanya.
Oleh karena itu, KPA Makassar membentuk 20 kelompok dari kelurahan di Kota Makassar untuk menelusuri kejadian-kejadian terkait HIV dan AIDS di masyarakat. Mereka hadir sebagai "penyambung lidah" sekaligus informan KPA dalam mencegah terjadinya HIV dan AIDS.
Focal Point JIP Makassar, Muh Akbar Abdullah, pada pertemuan bersama tokoh agama dan masyarakat di Makassar, Jumat, mengemukakan munculnya stigma di masyarakat hingga kekhawatiran berlebihan terhadap keberadaan ODHA (Orang Dengan HIV dan AIDS) terjadi lantaran masyarakat belum paham terkait dengan HIV dan AIDS, khususnya cara penularannya.
"Inilah menjadi dasar pertemuan ini kami gelar. Kita tidak ingin pengetahuan HIV dan AIDS hanya sebatas populasi kunci (ODHA), tetapi pemahaman ini sangat perlu diketahui masyarakat luas," katanya.
Akbar mengemukakan bahwa program penanggulangan HIV dan AIDS tampak belum maksimal, bukan hanya pada tingkat pemerintahan bagian atas tetapi juga pada pemerintahan dasar, yakni desa dan kelurahan.
Oleh karena itu, kata dia, dibutuhkan keterlibatan program penanggulangan yang melibatkan berbagai pihak, khususnya tokoh agama, tokoh masyarakat, politikus, lembaga keagamaan dan media sebagai bagian pelaksana program edukasi serta pengambil kebijakan di masyarakat.
"Maka dari itu diperlukan perbaikan komunikasi dan koordinasi guna tidak terjadi miskomunikasi di masyarakat terkait HIV dan AIDS, termasuk pendekatan pada generasi milenial," ujarnya.
Pada kesempatan tersebut, sedikitnya 15 pihak kelurahan di Kota Makassar turut hadir dan juga beberapa organisasi keagamaan termasuk Pemuda Muhammadiyah dan perwakilan KNPI (Komite Nasional Pemuda Indonesia).
Para organisasi kepemudaan juga ikut menyampaikan komitmennya dalam mengawal kegiatan-kegiatan mengenai edukasi ke kaum milenial mengenai HIV dan AIDS.
Pertemuan ini juga mengungkapkan bahwa anggaran penanggulangan HIV dan AIDS di Kota Makassar menjadi "zero" melalui Komisi Pemberantasan AIDS (KPA) Kota Makassar.
"Cukup ironi memang ketika kita ingin menggeliatkan penanggulangan HIV dan AIDS, sementara tidak ada dukungan anggaran untuk pelaksanaannya. Jika sebelumnya tahun 2019 angkanya telah mendekati satuan miliar, tahun 2020 ini dikali 0 alias tidak ada sama sekali," urai Azis Lasabbe, selaku Pengelola Program HIV KPA Makassar.
Azis menyebutkan bahwa saat ini penyebaran HIV dan AIDS bukan hanya pada kelompok berisiko, tetapi penderitanya banyak diperoleh dari ibu rumah tangga dan anak.
"Mereka terjangkiti dari ayah yang bisa saja jajan di luar kemudian melakukan seks tidak aman. Maka penting HIV dan AIDS diketahui setiap orang," katanya.
Oleh karena itu, KPA Makassar membentuk 20 kelompok dari kelurahan di Kota Makassar untuk menelusuri kejadian-kejadian terkait HIV dan AIDS di masyarakat. Mereka hadir sebagai "penyambung lidah" sekaligus informan KPA dalam mencegah terjadinya HIV dan AIDS.