Makassar (ANTARA News) - Setiap tahun, Kementerian Agama Republik Indonesia terus berupaya untuk memperbaiki penyelenggaraan ibadah haji, namun perbaikan itu tetap saja masih menyisakan sejumlah masalah, baik di pusat, daerah maupun saat di Tanah Suci.
Tidak terkecuali penyelenggaraan haji oleh Panitia Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Sultan Hasanuddin Makassar yang pada tahun ini memberangkatkan sebanyak 15.583 orang.
Sejak awal pemberangkatan kloter pertama calon haji pada 11 Oktober hingga pemulangan kloter terakhir pada tanggal 21 Desember, berbagai keluhan bermunculan.
Persoalan seputar fasilitas asrama Haji yang kurang memadai, persiapan keberangkatan selama berada di daerah kabupaten dan kota, kurangnya koordinasi antar panitia, hingga pengamanan asrama menjadi problem yang mengemuka selama penyelenggaraan ibadah haji.
Bahkan, Wakil Ketua DPRD Sulawesi Selatan, Ashabul Kahfi yang juga ikut dalam rombongan haji tahun ini menilai bahwa problem penyelenggaraan ibadah hdi beberapa daerah, termasuk di Sulsel masih sama setiap tahun, padahal evaluasi mengenai tidak maksimalnya penyelenggaran ibadah haji sudah terus dilakukan setiap tahun.
Berkaitan dengan fasilitas Asrama Haji Sudiang, sejumlah anggota jamaah haji Sulsel mengeluhkan fasilitas air yang sering kali tidak mengalir.
Tidak hanya itu, Air Conditioner (AC) di asrama Haji yang juga tidak berfungsi, membuat sebagian besar calon haji tidak bisa beristirahat dengan baik sebelum melanjutkan perjalanan menuju Tanah Suci.
Sejumlah calon haji asal Kabupaten Pangkep juga mengeluhkan tingginya biaya yang dipungut oleh PPIH dari daerah tersebut sebelum berangkat ke asrama Haji Sudiang.
"Biaya yang dipungut oleh PPIH setempat saat akan berangkat ke asrama Haji Sudiang bisa mencapai Rp1.313.000 yang terdiri dari biaya transportasi, pemeriksaan darah, dan infaq," ungkap salah seorang jemaah haji yang juga mantan anggota legislatif Pangkep, Ismail Hamid.
Besarnya pungutan yang masih harus dibebankan kepada jamaah haji tersebut sangat memberatkan dan tidak masuk akal, apalagi tidak diimbangi dengan pelayanan yang maksimal.
Ada pula keluhan dari jamaah haji dari Kabupaten Wajo, yang mempertanyakan besarnya biaya transportasi sebesar Rp625.000 tanpa diimbangi dengan pelayanan yang memuaskan.
Rapor merah penyelenggaraan Ibadah Haji di Sulsel ini juga semakin terlihat dari temuan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Selatan, Bahri Mappiasse, saat melakukan inspeksi mendadak menjelang kedatangan jamaah haji kloter terakhir.
"Saya menemukan banyak pelanggaran selama penyelenggaraan ibadah haji pada tahun ini, dan bahkan terdapat pungutan liar bagi para pengunjung di asrama Haji Sudiang," ujarnya.
Menurut dia, pungutan liar sebesar Rp20.000 yang dilakukan oleh sejumlah oknum penjaga gerbang asrama Haji Sudiang mengakibatkan banyaknya pengunjung yang masuk hingga ke kawasan yang seharusnya steril dari pengunjung.
Tidak hanya itu, ia juga sangat kecewa dengan tindakan oknum yang tidak bertanggung jawab tersebut yang hanya menggunakan kesempatan musim Haji untuk mencari keuntungan pribadi.
Masalah lain yang juga mengemuka selama penyelenggaraan ibadah haji tahun ini adalah mengenai keterlambatan jadwal kedatangan jamaah haji yang sejak awal pemulangan.
Tidak tanggung-tanggung, keterlambatan kedatangan jamaah haji bisa mencapai sembilan jam seperti yang dialami jamaah haji kloter 3, kloter 4 dan bahkan terdapat pula keterlambatan selama selama 14 jam yang dialami jamaah haji kloter 17.
Permasalahan klasik yang sudah terjadi dari tahun ke tahun yang dikeluhkan oleh sebagaian besar jamaah haji selama berada di Tanah Suci adalah jarak pemondokan yang begitu jauh namun tidak dilengkapi dengan fasilitas kendaraan.
Wakil Ketua DPRD Sulsel, Ashabul Kahfi, mengatakan, penyelenggaraan ibadah haji sudah dipersiapkan setiap tahun, sehingga tidak wajar jika alasan yang dikemukakan oleh pemerintah selama ini adalah karena kondisi darurat.
Seharusnya, kata dia, pemerintah belajar dari pengalaman yang sudah terjadi pada musim-musim Haji sebelumnya, sehingga kesalahan serupa tidak terulang lagi.
Evaluasi Terus Dilakukan
Menanggapi rapor merah penyelenggaraan ibadah haji 2010, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulsel, Basri Mappiasse, mengatakan bahwa setiap tahun Kemenag Agama terus melakukan perbaikan pelayanan bagi jamaah haji.
Menurut dia, meskipun masih terdapat banyak kesalahan dalam penyelenggaraan ibadah haji pada 2010 ini, namun terdapat beberapa hal yang juga patut mendapat perhatian sebagai suatu keberhasilan, seperti pelayanan kesehatan.
"Perbaikan terhadap pelayanan kepada jamaah haji terus kami lakukan setiap tahun berdasarkan hasil evaluasi yang telah dilakukan," ujarnya.
Pada tahun ini, hal yang sama juga dilakukan sepekan setelah penyelenggaraan ibadah haji selesai dilaksanakan untuk melihat berbagai kekurangan dalam penyelenggaraan ibadah haji tahun ini.
Evaluasi juga akan dilakukan terhadap semua bidang dalam penyelenggaraan ibadah haji, mulai dari pengamanan, fasilitas asrama haji, tim kesehatan, pihak penerbangan dan juga imigrasi dan akan dilakukan bersama dengan legislator.
Basri Mappiasse juga berharap agar evaluasi ini tidak hanya menyodorkan kritik, namun juga bisa berupa rekomendasi yang harus dilakukan secara cepat.
"Hasil evaluasi ini harus benar-benar direspon dengan tindakan yang nyata agar kesalahan serupa seperti yang sudah terjadi pada penyelenggaraan musim haji tahun ini tidak lagi terulang pda musim haji tahun berikutnya," katanya. (T.pso-103/T010)
Tidak terkecuali penyelenggaraan haji oleh Panitia Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Sultan Hasanuddin Makassar yang pada tahun ini memberangkatkan sebanyak 15.583 orang.
Sejak awal pemberangkatan kloter pertama calon haji pada 11 Oktober hingga pemulangan kloter terakhir pada tanggal 21 Desember, berbagai keluhan bermunculan.
Persoalan seputar fasilitas asrama Haji yang kurang memadai, persiapan keberangkatan selama berada di daerah kabupaten dan kota, kurangnya koordinasi antar panitia, hingga pengamanan asrama menjadi problem yang mengemuka selama penyelenggaraan ibadah haji.
Bahkan, Wakil Ketua DPRD Sulawesi Selatan, Ashabul Kahfi yang juga ikut dalam rombongan haji tahun ini menilai bahwa problem penyelenggaraan ibadah hdi beberapa daerah, termasuk di Sulsel masih sama setiap tahun, padahal evaluasi mengenai tidak maksimalnya penyelenggaran ibadah haji sudah terus dilakukan setiap tahun.
Berkaitan dengan fasilitas Asrama Haji Sudiang, sejumlah anggota jamaah haji Sulsel mengeluhkan fasilitas air yang sering kali tidak mengalir.
Tidak hanya itu, Air Conditioner (AC) di asrama Haji yang juga tidak berfungsi, membuat sebagian besar calon haji tidak bisa beristirahat dengan baik sebelum melanjutkan perjalanan menuju Tanah Suci.
Sejumlah calon haji asal Kabupaten Pangkep juga mengeluhkan tingginya biaya yang dipungut oleh PPIH dari daerah tersebut sebelum berangkat ke asrama Haji Sudiang.
"Biaya yang dipungut oleh PPIH setempat saat akan berangkat ke asrama Haji Sudiang bisa mencapai Rp1.313.000 yang terdiri dari biaya transportasi, pemeriksaan darah, dan infaq," ungkap salah seorang jemaah haji yang juga mantan anggota legislatif Pangkep, Ismail Hamid.
Besarnya pungutan yang masih harus dibebankan kepada jamaah haji tersebut sangat memberatkan dan tidak masuk akal, apalagi tidak diimbangi dengan pelayanan yang maksimal.
Ada pula keluhan dari jamaah haji dari Kabupaten Wajo, yang mempertanyakan besarnya biaya transportasi sebesar Rp625.000 tanpa diimbangi dengan pelayanan yang memuaskan.
Rapor merah penyelenggaraan Ibadah Haji di Sulsel ini juga semakin terlihat dari temuan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Selatan, Bahri Mappiasse, saat melakukan inspeksi mendadak menjelang kedatangan jamaah haji kloter terakhir.
"Saya menemukan banyak pelanggaran selama penyelenggaraan ibadah haji pada tahun ini, dan bahkan terdapat pungutan liar bagi para pengunjung di asrama Haji Sudiang," ujarnya.
Menurut dia, pungutan liar sebesar Rp20.000 yang dilakukan oleh sejumlah oknum penjaga gerbang asrama Haji Sudiang mengakibatkan banyaknya pengunjung yang masuk hingga ke kawasan yang seharusnya steril dari pengunjung.
Tidak hanya itu, ia juga sangat kecewa dengan tindakan oknum yang tidak bertanggung jawab tersebut yang hanya menggunakan kesempatan musim Haji untuk mencari keuntungan pribadi.
Masalah lain yang juga mengemuka selama penyelenggaraan ibadah haji tahun ini adalah mengenai keterlambatan jadwal kedatangan jamaah haji yang sejak awal pemulangan.
Tidak tanggung-tanggung, keterlambatan kedatangan jamaah haji bisa mencapai sembilan jam seperti yang dialami jamaah haji kloter 3, kloter 4 dan bahkan terdapat pula keterlambatan selama selama 14 jam yang dialami jamaah haji kloter 17.
Permasalahan klasik yang sudah terjadi dari tahun ke tahun yang dikeluhkan oleh sebagaian besar jamaah haji selama berada di Tanah Suci adalah jarak pemondokan yang begitu jauh namun tidak dilengkapi dengan fasilitas kendaraan.
Wakil Ketua DPRD Sulsel, Ashabul Kahfi, mengatakan, penyelenggaraan ibadah haji sudah dipersiapkan setiap tahun, sehingga tidak wajar jika alasan yang dikemukakan oleh pemerintah selama ini adalah karena kondisi darurat.
Seharusnya, kata dia, pemerintah belajar dari pengalaman yang sudah terjadi pada musim-musim Haji sebelumnya, sehingga kesalahan serupa tidak terulang lagi.
Evaluasi Terus Dilakukan
Menanggapi rapor merah penyelenggaraan ibadah haji 2010, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulsel, Basri Mappiasse, mengatakan bahwa setiap tahun Kemenag Agama terus melakukan perbaikan pelayanan bagi jamaah haji.
Menurut dia, meskipun masih terdapat banyak kesalahan dalam penyelenggaraan ibadah haji pada 2010 ini, namun terdapat beberapa hal yang juga patut mendapat perhatian sebagai suatu keberhasilan, seperti pelayanan kesehatan.
"Perbaikan terhadap pelayanan kepada jamaah haji terus kami lakukan setiap tahun berdasarkan hasil evaluasi yang telah dilakukan," ujarnya.
Pada tahun ini, hal yang sama juga dilakukan sepekan setelah penyelenggaraan ibadah haji selesai dilaksanakan untuk melihat berbagai kekurangan dalam penyelenggaraan ibadah haji tahun ini.
Evaluasi juga akan dilakukan terhadap semua bidang dalam penyelenggaraan ibadah haji, mulai dari pengamanan, fasilitas asrama haji, tim kesehatan, pihak penerbangan dan juga imigrasi dan akan dilakukan bersama dengan legislator.
Basri Mappiasse juga berharap agar evaluasi ini tidak hanya menyodorkan kritik, namun juga bisa berupa rekomendasi yang harus dilakukan secara cepat.
"Hasil evaluasi ini harus benar-benar direspon dengan tindakan yang nyata agar kesalahan serupa seperti yang sudah terjadi pada penyelenggaraan musim haji tahun ini tidak lagi terulang pda musim haji tahun berikutnya," katanya. (T.pso-103/T010)