Makassar (ANTARA) - Pemerintah Kota Makassar berharap kebutuhan air bersih di Makassar, khususnya di wilayah utara dan timur kota bisa teratasi setelah adanya penandatanganan nota kesepahaman (MoU) tentang Sistem Penyedia Air Minum (SPAM) Kawasan Perkotaan Mamminasata.
Penjabat Wali Kota Makassar Rudy Djamaluddin di Makassar, Selasa, mengatakan MoU yang disepakati antara Pemerintah Kota Makassar, Pemkab Gowa, Pemkab Maros dan Pemkab Takalar yang masuk dalam program (Mamminasata) itu diharapkan mampu menjadi pendorong pemenuhan kebutuhan bagi warga khususnya Makassar.
"Sinergi bersama ini untuk membangun sistem pelayanan yang terintegrasi dalam hal pemenuhan kebutuhan masyarakat. Kalau di Makassar, khususnya di kawasan timur dan utara kota itu, memang air bersih menjadi kebutuhan mendesak," ujarnya.
Dia mengatakan belum meratanya distribusi air bersih di Kota Makassar membuat sejumlah pihak saling bersinergi agar mampu memberikan layanan prima ke masyarakat.
Baca juga: Gubernur Sulsel teken MoU SPAM Regional Mamminasata senilai Rp669 miliar
Baca juga: Gubernur Sulsel dorong percepatan SPAM Regional Mamminasata
Rudy Djamaluddin yang juga sebagai Kepala Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Sulawesi Selatan ini menerangkan, untuk Kota Makassar akan difokuskan di bagian timur kota yang selama ini masih kekurangan air.
"Fokus kita untuk wilayah Makassar itu di bagian timur dan utara kota seperti Kecamatan Biringkanaya dan Tamalanrea. Reserver-nya atau penampungan airnya juga sementara disiapkan sesuai dengan kebutuhan wilayah masing-masing," katanya.
Berdasarkan rencana, pengerjaan SPAM ini akan mulai dilakukan dan ditargetkan dapat selesai pada 2023 mendatang. Jika proyek tersebut rampung, maka akan mendistribusikan air sekitar 1.000 liter per detik.
Sementara itu, Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah mengatakan pihaknya akan memperbaiki sistem penyedia air agar wilayah yang kekurangan air bersih dapat segera di maksimalkan. Olehnya itu ia mengaku menyiapkan anggaran besar untuk proyek SPAM ini.
"Ini kebutuhan mendesak warga yang harus segera di perhatikan. Wilayah Mamminasata ini menjadi perhatian kita. Anggaran yang di siapkan juga tidak sedikit. Ada kolaborasi antara pemerintah pusat dan pemerintah provinsi. Untuk Pusat APBN Rp473 miliar dan provinsi menyiapkan APBD Rp196 miliar, sehingga total anggaran mencapai Rp669 miliar," ucapnya.
Penjabat Wali Kota Makassar Rudy Djamaluddin di Makassar, Selasa, mengatakan MoU yang disepakati antara Pemerintah Kota Makassar, Pemkab Gowa, Pemkab Maros dan Pemkab Takalar yang masuk dalam program (Mamminasata) itu diharapkan mampu menjadi pendorong pemenuhan kebutuhan bagi warga khususnya Makassar.
"Sinergi bersama ini untuk membangun sistem pelayanan yang terintegrasi dalam hal pemenuhan kebutuhan masyarakat. Kalau di Makassar, khususnya di kawasan timur dan utara kota itu, memang air bersih menjadi kebutuhan mendesak," ujarnya.
Dia mengatakan belum meratanya distribusi air bersih di Kota Makassar membuat sejumlah pihak saling bersinergi agar mampu memberikan layanan prima ke masyarakat.
Baca juga: Gubernur Sulsel teken MoU SPAM Regional Mamminasata senilai Rp669 miliar
Baca juga: Gubernur Sulsel dorong percepatan SPAM Regional Mamminasata
Rudy Djamaluddin yang juga sebagai Kepala Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Sulawesi Selatan ini menerangkan, untuk Kota Makassar akan difokuskan di bagian timur kota yang selama ini masih kekurangan air.
"Fokus kita untuk wilayah Makassar itu di bagian timur dan utara kota seperti Kecamatan Biringkanaya dan Tamalanrea. Reserver-nya atau penampungan airnya juga sementara disiapkan sesuai dengan kebutuhan wilayah masing-masing," katanya.
Berdasarkan rencana, pengerjaan SPAM ini akan mulai dilakukan dan ditargetkan dapat selesai pada 2023 mendatang. Jika proyek tersebut rampung, maka akan mendistribusikan air sekitar 1.000 liter per detik.
Sementara itu, Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah mengatakan pihaknya akan memperbaiki sistem penyedia air agar wilayah yang kekurangan air bersih dapat segera di maksimalkan. Olehnya itu ia mengaku menyiapkan anggaran besar untuk proyek SPAM ini.
"Ini kebutuhan mendesak warga yang harus segera di perhatikan. Wilayah Mamminasata ini menjadi perhatian kita. Anggaran yang di siapkan juga tidak sedikit. Ada kolaborasi antara pemerintah pusat dan pemerintah provinsi. Untuk Pusat APBN Rp473 miliar dan provinsi menyiapkan APBD Rp196 miliar, sehingga total anggaran mencapai Rp669 miliar," ucapnya.