Makassar (ANTARA) - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melalui Koordinasi dan Supervisi Pencegahan Korupsi (Korsupgah) berharap seluruh jajaran Pemerintah Kota Makassar bisa tingkatkan peringkat Monitoring Control for Prevention (MCP) yang saat ini berada diurutan 18 dari 24 kabupaten dan kota di Sulawesi Selatan.
Kepala Satuan Tugas (Kasatgas) Wilayah IV KPK Niken Adiarti di Makassar, Rabu, mengatakan peringkat Pemkot Makassar yang berada di 10 terbawah tidak cukup bagus untuk sebuah kota besar.
"Berarti ada banyak permasalahan yang harus dibenahi. Peringkat itu bisa diperbaiki dan saya yakin Pemkot Makassar bisa melakukannya," ujarnya.
Niken mengatakan beberapa permasalahan yang membuat Pemkot Makassar sangat rendah pencapaian maupun pemeringkatannya di Sulawesi Selatan, salah satunya karena permasalahan aset.
Menurut dia, banyak daerah di Indonesia yang punya permasalahan sama, seperti Kota Makassar yakni bermasalah pada aset dan inventarisnya.
Dia mencontohkan, masalah aset yang berhubungan dengan pertanahan ataupun kendaraan dinas (randis) sering dialami di banyak daerah sehingga mempengaruhi peringkat MCP.
"Ada sejumlah indikator yang menyebabkan MCP Kota Makassar rendah. Diantaranya terkait permasalahan pengelolaan aset dan itu juga yang jadi concern kami karena banyak yang belum tersertifikasi," katanya.
Niken menerangkan dalam mewujudkan perbaikan tata kelola pemerintahan dan penyelamatan keuangan dan aset daerah, ada delapan area intervensi yang dilakukan KPK, yaitu perencanaan dan penganggaran APBD.
Kemudian pengadaan barang dan jasa, perizinan (pelayanan terpadu satu pintu), aparat pengawasan internal pemerintah (APIP), manajemen ASN, optimalisasi pajak daerah, manajemen aset daerah dan tata kelola dana desa.
Penjabat Wali Kota Makassar Rudy Djamaluddin mengatakan peringkat MCP Makassar yang berada di urutan 18 dengan raihan poin di atas 50 persen secara rata-rata nasional bukanlah angka yang cukup buruk karena Makassar dan kota lainnya di Indonesia itu berada dalam zona biru.
Sementara daerah lainnya masih ada yang berada di zona kuning dan yang terbaik di daerah Kalimantan dengan zona hijau.
"Kalau melihat zona secara nasional itu Makassar tidak cukup buruk, memang kalau cakupannya Sulsel, kita berada di 10 terbawah tapi itu masih bisa diperbaiki," ucapnya.
Kepala Satuan Tugas (Kasatgas) Wilayah IV KPK Niken Adiarti di Makassar, Rabu, mengatakan peringkat Pemkot Makassar yang berada di 10 terbawah tidak cukup bagus untuk sebuah kota besar.
"Berarti ada banyak permasalahan yang harus dibenahi. Peringkat itu bisa diperbaiki dan saya yakin Pemkot Makassar bisa melakukannya," ujarnya.
Niken mengatakan beberapa permasalahan yang membuat Pemkot Makassar sangat rendah pencapaian maupun pemeringkatannya di Sulawesi Selatan, salah satunya karena permasalahan aset.
Menurut dia, banyak daerah di Indonesia yang punya permasalahan sama, seperti Kota Makassar yakni bermasalah pada aset dan inventarisnya.
Dia mencontohkan, masalah aset yang berhubungan dengan pertanahan ataupun kendaraan dinas (randis) sering dialami di banyak daerah sehingga mempengaruhi peringkat MCP.
"Ada sejumlah indikator yang menyebabkan MCP Kota Makassar rendah. Diantaranya terkait permasalahan pengelolaan aset dan itu juga yang jadi concern kami karena banyak yang belum tersertifikasi," katanya.
Niken menerangkan dalam mewujudkan perbaikan tata kelola pemerintahan dan penyelamatan keuangan dan aset daerah, ada delapan area intervensi yang dilakukan KPK, yaitu perencanaan dan penganggaran APBD.
Kemudian pengadaan barang dan jasa, perizinan (pelayanan terpadu satu pintu), aparat pengawasan internal pemerintah (APIP), manajemen ASN, optimalisasi pajak daerah, manajemen aset daerah dan tata kelola dana desa.
Penjabat Wali Kota Makassar Rudy Djamaluddin mengatakan peringkat MCP Makassar yang berada di urutan 18 dengan raihan poin di atas 50 persen secara rata-rata nasional bukanlah angka yang cukup buruk karena Makassar dan kota lainnya di Indonesia itu berada dalam zona biru.
Sementara daerah lainnya masih ada yang berada di zona kuning dan yang terbaik di daerah Kalimantan dengan zona hijau.
"Kalau melihat zona secara nasional itu Makassar tidak cukup buruk, memang kalau cakupannya Sulsel, kita berada di 10 terbawah tapi itu masih bisa diperbaiki," ucapnya.