Palu (ANTARA News) - Sektor pertambangan nikel memberikan kontribusi ke pendapatan asli daerah (PAD) Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah, pada 2010 sebesar Rp4 miliar, belum termasuk dana pengembangan kemasyarakatan yang diterima rakyat mencapai miliaran rupiah.
"Khusus untuk PAD, tahun 2011 ini, kami targetkan Rp5 miliar," kata Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Morowali, Umar Rasyid, yang dihubungi di Bungku, Jumat, menanggapi kritikan beberapa pihak mengenai maraknya izin pertambangan nikel yang dikeluarkan pemerintah setempat.
Koordinator Kampanye dan Riset Jaringan Advokasi Tambang (Jatam) Sulteng, Andika Setiawan, menilai, Pemerintah Kabupaten Morowali paling agresif mengeluarkan izin pertambangan namun daerah itu merupakan salah satu daerah yang menduduki rangking tinggi tingkat kemiskinan di Sulteng.
Ia yakin bahwa dalam beberapa tahun ke depan, kontribusi sektor pertambangan nikel ke kas daerah dan masyarakat akan semakin tinggi.
Umar mengakui bahwa Pemerintah Kabupaten Morowali sampai saat ini telah menerbitkan lebih dari 100 izin eksplorasi penambangan nikel, namun baru sekitar 30 perusahaan yang mulai melakukan eksploatasi.
"Dari 30 yang eksploatasi tersebut, baru empat perusahaan yang sudah merealisasi pengapalan untuk ekspor dalam bentuk mentah (ore) yakni PT. Hotmin, PT. Bintang Delapan Mineral, PT. TAS dan PT. Tiga Baji," ujarnya.
Para investor itu semuanya sudah memenuhi kewajiban ke kas daerah meski masih ada yang belum merealisasi janjinya menyalurkan dana pengembangan kemasyarakatan (comdev) senilai Rp5.000,00 dari setiap metrik ton ore yang dikapalkan ke luar negeri.
Pemkab Morowali akan mengawasi dan mendesak agar semua perusahaan pertambangan nikel di daerah itu segera memenuhi komitmennya kepada masyarakat sekitarnya.
Bupati Morowali Anwar Hafid yang dihubungi terpisah mengakui banyaknya izin eksplorasi yang diterbitkan pemda kepada investor pertambangan nikel sebagai strategi pemda untuk menarik investasi lebih banyak ke daerah itu.
"Kami membuka kesempatan sebanyak-banyaknya kepada investor untuk datang melihat potensi daerah ini. Kalau memang layak atau menguntungkan untuk investasi alhamdullillah, kalau tidak ya apaboleh buat," ujarnya.
Menurut dia, pihaknya telah membuat kebijakan untuk membuka 'karpet merah' bagi investor karena itu kita layani mereka dengan baik.
"Investor yang masuk ke daerah ini sebenarnya termasuk investor yang nekad karena prasarana yang sangat terbatas. Kalau kondisi daerah ini saja sudah tidak menarik lalu investor dihalang-halangi lagi, kapan investasi akan berkembang di sini," ujar Anwar.
Pemkab Morowali sedang berupaya memanfaatkan setiap potensi kekayaan alam di daerah itu untuk digarap bagi kesejahteraan masyarakat. (L.R007*BK03/M012)
"Khusus untuk PAD, tahun 2011 ini, kami targetkan Rp5 miliar," kata Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Morowali, Umar Rasyid, yang dihubungi di Bungku, Jumat, menanggapi kritikan beberapa pihak mengenai maraknya izin pertambangan nikel yang dikeluarkan pemerintah setempat.
Koordinator Kampanye dan Riset Jaringan Advokasi Tambang (Jatam) Sulteng, Andika Setiawan, menilai, Pemerintah Kabupaten Morowali paling agresif mengeluarkan izin pertambangan namun daerah itu merupakan salah satu daerah yang menduduki rangking tinggi tingkat kemiskinan di Sulteng.
Ia yakin bahwa dalam beberapa tahun ke depan, kontribusi sektor pertambangan nikel ke kas daerah dan masyarakat akan semakin tinggi.
Umar mengakui bahwa Pemerintah Kabupaten Morowali sampai saat ini telah menerbitkan lebih dari 100 izin eksplorasi penambangan nikel, namun baru sekitar 30 perusahaan yang mulai melakukan eksploatasi.
"Dari 30 yang eksploatasi tersebut, baru empat perusahaan yang sudah merealisasi pengapalan untuk ekspor dalam bentuk mentah (ore) yakni PT. Hotmin, PT. Bintang Delapan Mineral, PT. TAS dan PT. Tiga Baji," ujarnya.
Para investor itu semuanya sudah memenuhi kewajiban ke kas daerah meski masih ada yang belum merealisasi janjinya menyalurkan dana pengembangan kemasyarakatan (comdev) senilai Rp5.000,00 dari setiap metrik ton ore yang dikapalkan ke luar negeri.
Pemkab Morowali akan mengawasi dan mendesak agar semua perusahaan pertambangan nikel di daerah itu segera memenuhi komitmennya kepada masyarakat sekitarnya.
Bupati Morowali Anwar Hafid yang dihubungi terpisah mengakui banyaknya izin eksplorasi yang diterbitkan pemda kepada investor pertambangan nikel sebagai strategi pemda untuk menarik investasi lebih banyak ke daerah itu.
"Kami membuka kesempatan sebanyak-banyaknya kepada investor untuk datang melihat potensi daerah ini. Kalau memang layak atau menguntungkan untuk investasi alhamdullillah, kalau tidak ya apaboleh buat," ujarnya.
Menurut dia, pihaknya telah membuat kebijakan untuk membuka 'karpet merah' bagi investor karena itu kita layani mereka dengan baik.
"Investor yang masuk ke daerah ini sebenarnya termasuk investor yang nekad karena prasarana yang sangat terbatas. Kalau kondisi daerah ini saja sudah tidak menarik lalu investor dihalang-halangi lagi, kapan investasi akan berkembang di sini," ujar Anwar.
Pemkab Morowali sedang berupaya memanfaatkan setiap potensi kekayaan alam di daerah itu untuk digarap bagi kesejahteraan masyarakat. (L.R007*BK03/M012)