Mamuju (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) mengakui belum mempunyai data tentang usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) yang terdampak gempa.
"Kalau bencana pendemi COVID-19 Pemerintah Sulbar memiliki data dan itu sudah dilakukan penanganan," kata Sekda Sulbar, Muh Idris DP, di Mamuju, Kamis.
Ia mengatakan bencana gempa magnitudo 6,2 yang mengguncang Kabupaten Mamuju dan Majene, seharusnya memiliki data berapa UMKM yang terdampak bencana tersebut agar dapat diberikan bantuan.
Oleh karena itu, organisasi perangkat daerah (OPD) yang menangani masalah UMKM seharusnya bekerja untuk dapat memiliki data UMKM terdampak bencana gempa ini.
"Semoga situasi dapat normal dan UMKM bisa melanjutkan usahanya dan pemerintah diharapkan bisa memberikan dukungan percepatan pemulihannya dengan membangun tempat usaha rubuh, rusak ringan atau sedang.
Menurut dia, untuk penanganan masalah kesehatan sudah bisa terkendali dengan baik walaupun masih banyaknya kasus kesehatan yang respon penanganannya dilapangan agak lambat.
"Itu karena laporan dari setiap pemerintah kecamatan atau desa yang terdampak gempa, kurang tanggap dan lamban melaporkan masalah di bidang kesehatan, khususnya dilokasi pengungsian tempat berkembangnya penyakit," katanya.
Ia juga berharap dalam penanganan korban gempa dipastikan seluruh masyarakat terdata dengan baik sehingga dapat diberikan bantuan dengan tepat sasaran.
"Kalau bencana pendemi COVID-19 Pemerintah Sulbar memiliki data dan itu sudah dilakukan penanganan," kata Sekda Sulbar, Muh Idris DP, di Mamuju, Kamis.
Ia mengatakan bencana gempa magnitudo 6,2 yang mengguncang Kabupaten Mamuju dan Majene, seharusnya memiliki data berapa UMKM yang terdampak bencana tersebut agar dapat diberikan bantuan.
Oleh karena itu, organisasi perangkat daerah (OPD) yang menangani masalah UMKM seharusnya bekerja untuk dapat memiliki data UMKM terdampak bencana gempa ini.
"Semoga situasi dapat normal dan UMKM bisa melanjutkan usahanya dan pemerintah diharapkan bisa memberikan dukungan percepatan pemulihannya dengan membangun tempat usaha rubuh, rusak ringan atau sedang.
Menurut dia, untuk penanganan masalah kesehatan sudah bisa terkendali dengan baik walaupun masih banyaknya kasus kesehatan yang respon penanganannya dilapangan agak lambat.
"Itu karena laporan dari setiap pemerintah kecamatan atau desa yang terdampak gempa, kurang tanggap dan lamban melaporkan masalah di bidang kesehatan, khususnya dilokasi pengungsian tempat berkembangnya penyakit," katanya.
Ia juga berharap dalam penanganan korban gempa dipastikan seluruh masyarakat terdata dengan baik sehingga dapat diberikan bantuan dengan tepat sasaran.