Mamuju (ANTARA) - Masyarakat Sulawesi Barat melakukan aksi unjuk rasa mempertanyakan pengelolaan bantuan kemanusiaan gempa Sulbar yang berasal dari donasi dan relawan se-Indonesia.
Aliansi masyarakat yang menamakan diri "Sulbar Bergerak" mendatangi kantor DPRD Sulbar untuk mempertanyakan pengelolaan bantuan kemanusiaan gempa yang tidak dirasakan manfaatnya masyarakat pengungsi gempa Sulbar, Kamis.
Masyarakat tersebut mempertanyakan pengelolaan dana gempa yang berasal dari donasi dan relawan se Indonesia yang masuk direkening Badan Penanggulangan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Pemerintah Sulbar.
Massa tersebut menilai pengelolaan bantuan kemanusiaan itu tidak transparan dan diduga cendrung disalahgunakan pemanfaatannya BPBD Sulbar.
Kordinator aksi Sulbar bergerak Adhy Riadi mengatakan, dana bantuan kemanusian untuk penyintas gempa dan para pengunsi semestinya dikelola profesional, transparan dan akuntabel, bukan digunakan untuk hal lain yang tidak bermenfaat.
"Dana sumbangan para donatur, dari relawan, dari bantuan Pemda di seluruh Indonesia bukan uang APBD yang bisa dijadikan sebagai tempat mencari keuntungan sehingga harus dipertanggungjawabkan baik di dunia maupun di akhirat," ujarnya.
Sebelumnya DPRD Sulbar juga mempertanyakan penggunaan anggaran yang bersumber dari relawan dan donasi dari seluruh Indonesia untuk penanganan gempa Kabupaten Mamuju dan kabupaten Majene
Ketua Pansus DPRD Sulbar untuk pengawasan anggaran dan pengelolaan dana bencana gempa Sulbar, Sudirman, sangat marah kepada pemerintah Sulbar karena telah melakukan pengadaan terpal untuk pengungsi sebanyak 5000 lembar tetapi hanya 1000 terpal yang disalurkan.
"Disaat pengungsi kesulitan dan butuh bantuan terpal dipengungsian, namun justru pemerintah Sulbar tidak menyalurkannya dan hanya sebagaian kecil saja, padahal ini dana relawan dan donasi yang tujuannya membantu pengungsi, namun tidak disalurkan," katanya.
Ia meminta, pemerintah tidak bermain main dalam menggunakan anggaran gempa ini, karena kalau tidak digunakan untuk membantu masyarakat akan mubassir dan masyarakat akan kesulitan menghadapi bencana ini.
Sementara itu badan pemeriksa pemeriksa keuangan dan pembangunan Provinsi Sulbar telah melakukan pemeriksaan anggaran bantuan donasi dan relawan yang masuk ke rekening BPBD Sulbar dan pemerintah Sulbar.
Dana sumbangan yang masuk ke rekening BPBD Sulbar dan kas daerah pemerintah Sulbar mencapai Rp2,8 miliar rupiah dan telah digunakan sebesar Rp1,2 miliar.
Anggaran tersebut dinilai tidak pantas peruntukkannya oleh masyarakat karena telah digunakan pemerintah untuk membayar media online dan memberikan honor bagi para relawan.
"Seharusnya dana itu digunakan membantu makanan bagi masyarakat pengungsi yang kesulitan dan sakit, tetapi kenapa digunakan membayar honor relawan dan membayar media online," kata ketua ormas forum persaudaraan pemuda Sulbar, Nirwansyah.
Aliansi masyarakat yang menamakan diri "Sulbar Bergerak" mendatangi kantor DPRD Sulbar untuk mempertanyakan pengelolaan bantuan kemanusiaan gempa yang tidak dirasakan manfaatnya masyarakat pengungsi gempa Sulbar, Kamis.
Masyarakat tersebut mempertanyakan pengelolaan dana gempa yang berasal dari donasi dan relawan se Indonesia yang masuk direkening Badan Penanggulangan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Pemerintah Sulbar.
Massa tersebut menilai pengelolaan bantuan kemanusiaan itu tidak transparan dan diduga cendrung disalahgunakan pemanfaatannya BPBD Sulbar.
Kordinator aksi Sulbar bergerak Adhy Riadi mengatakan, dana bantuan kemanusian untuk penyintas gempa dan para pengunsi semestinya dikelola profesional, transparan dan akuntabel, bukan digunakan untuk hal lain yang tidak bermenfaat.
"Dana sumbangan para donatur, dari relawan, dari bantuan Pemda di seluruh Indonesia bukan uang APBD yang bisa dijadikan sebagai tempat mencari keuntungan sehingga harus dipertanggungjawabkan baik di dunia maupun di akhirat," ujarnya.
Sebelumnya DPRD Sulbar juga mempertanyakan penggunaan anggaran yang bersumber dari relawan dan donasi dari seluruh Indonesia untuk penanganan gempa Kabupaten Mamuju dan kabupaten Majene
Ketua Pansus DPRD Sulbar untuk pengawasan anggaran dan pengelolaan dana bencana gempa Sulbar, Sudirman, sangat marah kepada pemerintah Sulbar karena telah melakukan pengadaan terpal untuk pengungsi sebanyak 5000 lembar tetapi hanya 1000 terpal yang disalurkan.
"Disaat pengungsi kesulitan dan butuh bantuan terpal dipengungsian, namun justru pemerintah Sulbar tidak menyalurkannya dan hanya sebagaian kecil saja, padahal ini dana relawan dan donasi yang tujuannya membantu pengungsi, namun tidak disalurkan," katanya.
Ia meminta, pemerintah tidak bermain main dalam menggunakan anggaran gempa ini, karena kalau tidak digunakan untuk membantu masyarakat akan mubassir dan masyarakat akan kesulitan menghadapi bencana ini.
Sementara itu badan pemeriksa pemeriksa keuangan dan pembangunan Provinsi Sulbar telah melakukan pemeriksaan anggaran bantuan donasi dan relawan yang masuk ke rekening BPBD Sulbar dan pemerintah Sulbar.
Dana sumbangan yang masuk ke rekening BPBD Sulbar dan kas daerah pemerintah Sulbar mencapai Rp2,8 miliar rupiah dan telah digunakan sebesar Rp1,2 miliar.
Anggaran tersebut dinilai tidak pantas peruntukkannya oleh masyarakat karena telah digunakan pemerintah untuk membayar media online dan memberikan honor bagi para relawan.
"Seharusnya dana itu digunakan membantu makanan bagi masyarakat pengungsi yang kesulitan dan sakit, tetapi kenapa digunakan membayar honor relawan dan membayar media online," kata ketua ormas forum persaudaraan pemuda Sulbar, Nirwansyah.