Mamuju (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat tengah fokus pada pemberdayaan lingkungan hidup dan mitigasi bencana sebagai salah satu program prioritas pada penyusunan rencana kerja pembangunan daerah (RKPD) Provinsi Sulawesi Barat tahun 2022.
"Ada lima program prioritas yang harus menjadi perhatian pada penyusunan RKPD Provinsi Sulbar tahun 2022," kata Sekretaris Provinsi Sulbar Muhammad Idris, pada forum konsultasi publik dalam rangka penyusunan RKPD Provinsi Sulbar tahun 2022 yang dilaksanakan melalui video conference, di Mamuju, Rabu.
Ia mengatakan selain pemberdayaan lingkungan hidup dan mitigasi bencana, prioritas pembangunan Sulbar lainnya yakni penyediaan infrastruktur pelayanan dasar, akselerasi pembangunan ekonomi, pembangunan manusia serta pengelolaan tata kelola pemerintahan modern.
Sekprov juga menyampaikan bahwa ada empat isu strategis di wilayah Sulbar, yaitu belum optimalnya nilai tambah dan produktivitas dari komoditas unggulan, infrastruktur dasar dan komoditas belum memadai, kualitas SDM masih rendah terutama terkait angka stunting yang tinggi dan belum optimalnya aspek mitigasi dan kesiapsiagaan masyarakat terhadap bencana berdasarkan tipologi kebencanaan daerah.
Sementara, Wakil Gubernur Sulbar Enny Anggraeni Anwar yang membuka forum Konsultasi publik dalam rangka penyusunan RKPD Provinsi Sulbar tahun 2022 itu meminta agar semua "stakeholder" atau pemangku kepentingan meningkatkan sinergitas dan membangun komunikasi yang intens.
"Saya juga berharap agar para pemangku kepentingan melakukan pendalaman terhadap program yang prioritas dan mendesak agar tidak salah dalam menetapkan dan melaksanakan program," terang Enny Anggraeni Anwar.
Wagub juga menyampaikan enam hal yang perlu diperhatikan dalam penyelenggaraan pembangunan di Provinsi Sulbar, yakni Pertma tahapan dan proses perencanaan, agar diikuti dan dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Kedua, melakukan sinkronisasi dengan kebijakan pembangunan nasional yang telah tertuang pada pada Peraturan Presiden Nomor 18 tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional tahun 2020-2024 sesuai dengan hasil koordinasi Kementerian/lembaga dengan masing-masing OPD.
Ketiga, fokus terhadap pencapaian target pembangunan daerah yang telah ditetapkan dalam RPJMD.
Keempat, program dan kegiatan diarahkan untuk melakukan percepatan pemulihan ekonomi akibat adanya COVID-19 dan pascagempa bumi yang telah melanda sebagian wilayah Kabupaten Majene dan Mamuju.
Kelima, agar kepala OPD mempedomani tema, prioritas serta arah kebijakan pembangunan daerah tahun 2022 untuk dijabarkan ke dalam rencana kerja OPD.
Keenam, merumuskan program dan kegiatan prioritas yang hasilnya dapat dirasakan langsung serta memiliki manfaat bagi masyarakat.
Kegiatan yang dihadiri Ketua DPRD Sulbar Suraidah Suhardi, Wakil Ketua DPRD Sulbar Usman Suhuriah, unsur Forkopimda, pimpinan instansi vertikal, para asisten, staf ahli, pimpinan OPD dan pimpinan perguruan tinggi di daerah itu menghadirkan narasumber dari Direktorat Perencanaan dan Evaluasi Dirjen Bina Pembangunan Daerah dan Kemendagri.
"Ada lima program prioritas yang harus menjadi perhatian pada penyusunan RKPD Provinsi Sulbar tahun 2022," kata Sekretaris Provinsi Sulbar Muhammad Idris, pada forum konsultasi publik dalam rangka penyusunan RKPD Provinsi Sulbar tahun 2022 yang dilaksanakan melalui video conference, di Mamuju, Rabu.
Ia mengatakan selain pemberdayaan lingkungan hidup dan mitigasi bencana, prioritas pembangunan Sulbar lainnya yakni penyediaan infrastruktur pelayanan dasar, akselerasi pembangunan ekonomi, pembangunan manusia serta pengelolaan tata kelola pemerintahan modern.
Sekprov juga menyampaikan bahwa ada empat isu strategis di wilayah Sulbar, yaitu belum optimalnya nilai tambah dan produktivitas dari komoditas unggulan, infrastruktur dasar dan komoditas belum memadai, kualitas SDM masih rendah terutama terkait angka stunting yang tinggi dan belum optimalnya aspek mitigasi dan kesiapsiagaan masyarakat terhadap bencana berdasarkan tipologi kebencanaan daerah.
Sementara, Wakil Gubernur Sulbar Enny Anggraeni Anwar yang membuka forum Konsultasi publik dalam rangka penyusunan RKPD Provinsi Sulbar tahun 2022 itu meminta agar semua "stakeholder" atau pemangku kepentingan meningkatkan sinergitas dan membangun komunikasi yang intens.
"Saya juga berharap agar para pemangku kepentingan melakukan pendalaman terhadap program yang prioritas dan mendesak agar tidak salah dalam menetapkan dan melaksanakan program," terang Enny Anggraeni Anwar.
Wagub juga menyampaikan enam hal yang perlu diperhatikan dalam penyelenggaraan pembangunan di Provinsi Sulbar, yakni Pertma tahapan dan proses perencanaan, agar diikuti dan dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Kedua, melakukan sinkronisasi dengan kebijakan pembangunan nasional yang telah tertuang pada pada Peraturan Presiden Nomor 18 tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional tahun 2020-2024 sesuai dengan hasil koordinasi Kementerian/lembaga dengan masing-masing OPD.
Ketiga, fokus terhadap pencapaian target pembangunan daerah yang telah ditetapkan dalam RPJMD.
Keempat, program dan kegiatan diarahkan untuk melakukan percepatan pemulihan ekonomi akibat adanya COVID-19 dan pascagempa bumi yang telah melanda sebagian wilayah Kabupaten Majene dan Mamuju.
Kelima, agar kepala OPD mempedomani tema, prioritas serta arah kebijakan pembangunan daerah tahun 2022 untuk dijabarkan ke dalam rencana kerja OPD.
Keenam, merumuskan program dan kegiatan prioritas yang hasilnya dapat dirasakan langsung serta memiliki manfaat bagi masyarakat.
Kegiatan yang dihadiri Ketua DPRD Sulbar Suraidah Suhardi, Wakil Ketua DPRD Sulbar Usman Suhuriah, unsur Forkopimda, pimpinan instansi vertikal, para asisten, staf ahli, pimpinan OPD dan pimpinan perguruan tinggi di daerah itu menghadirkan narasumber dari Direktorat Perencanaan dan Evaluasi Dirjen Bina Pembangunan Daerah dan Kemendagri.